Polemik Warung Mi Babi di Sukoharjo Berlanjut, Operasional Masih Jalan

AKURAT BANTEN - Pemilik usaha kuliner mi berbahan babi di Desa Parangjoro, Grogol, Sukoharjo menegaskan seluruh perizinan telah dipenuhi sesuai ketentuan pemerintah daerah.

Meski menghadapi penolakan dari sebagian warga sekitar, aktivitas penjualan tetap berlangsung seperti biasa tanpa penghentian.

Kuasa hukum usaha tersebut, Cucuk Kustiawan, menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya sudah terbuka mengenai jenis makanan yang dijual, yaitu kategori nonhalal.

Baca Juga: Mabuk Berujung Maut di Semarang, Adik Bunuh Kakak Sendiri Usai Cekcok Tengah Malam

Ia menekankan bahwa semua dokumen perizinan telah diurus lengkap dan tidak ada aturan yang dilanggar dalam proses pendirian usaha tersebut.

Namun, di tengah operasional yang berjalan, muncul reaksi penolakan dari masyarakat setempat yang mempersoalkan jenis makanan yang dijual.

“Legalitas usaha dipastikan, semua perizinan sudah lengkap. Kami sudah mencantumkan sejak awal bahwa menjual makanan nonhalal. Tidak ada yang dilanggar,” ujarnya.

Baca Juga: Terbongkar Day Care Ilegal di Yogyakarta Diduga Aniaya Anak, Pemkot Siapkan Penutupan Permanen

Menurutnya, inti keberatan warga terletak pada status nonhalal dari produk yang ditawarkan, bukan pada aspek administratif usaha.

Padahal, label nonhalal telah dipasang secara jelas sehingga konsumen dapat mengetahui sejak awal tanpa adanya unsur penyesatan.

Ia juga menegaskan bahwa izin untuk menjual makanan nonhalal telah disetujui oleh pemerintah daerah sehingga usaha tersebut dinilai sah secara hukum.

Baca Juga: Siap Perang, Iran Klaim Rudal Andalan Belum Digunakan untuk Tempur Lawan AS-Israel

Sejumlah spanduk penolakan terlihat terpasang di sekitar lokasi usaha sebagai bentuk aspirasi warga yang menolak keberadaan warung tersebut.

Upaya mediasi antara pihak pengusaha dan warga telah dilakukan, tetapi hingga kini belum menghasilkan kesepakatan bersama.

Selama belum ada keputusan lanjutan dari hasil mediasi, operasional usaha tetap berjalan seperti biasa tanpa hambatan dari pemerintah.

Baca Juga: Siap Perang, Iran Klaim Rudal Andalan Belum Digunakan untuk Tempur Lawan AS-Israel

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sendiri disebut tidak mengeluarkan larangan penutupan usaha tersebut.

Terkait keamanan di lokasi usaha, pihak kuasa hukum menyebut hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, bukan pemilik usaha.

Sementara itu, keberadaan spanduk penolakan dinilai sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang.

Baca Juga: Siap Perang, Iran Klaim Rudal Andalan Belum Digunakan untuk Tempur Lawan AS-Israel

Ia berharap ke depan akan ada solusi yang dapat diterima semua pihak agar konflik tidak berlarut-larut.

Kepala Satpol PP Sukoharjo, Sunarto, mengungkapkan bahwa hasil mediasi masih belum menemukan titik temu yang diharapkan.

Pemerintah daerah saat ini masih menunggu perkembangan terbaru sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya.

Baca Juga: Siap Perang, Iran Klaim Rudal Andalan Belum Digunakan untuk Tempur Lawan AS-Israel

Ia berharap persoalan ini segera selesai agar tidak mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat sekitar.

Di sisi lain, pemilik usaha, Jodi Sutanto, mengaku belum dapat mengambil keputusan terkait usulan warga untuk mengganti menu menjadi halal.

Menurutnya, perubahan tersebut bukan hal sederhana karena berkaitan langsung dengan aspek bisnis dan keberlangsungan usaha.

Baca Juga: Siap Perang, Iran Klaim Rudal Andalan Belum Digunakan untuk Tempur Lawan AS-Israel

Jodi juga menjelaskan bahwa usahanya telah memiliki Nomor Induk Berusaha yang diperoleh melalui sistem OSS.

Ia menyampaikan tetap menghormati aspirasi masyarakat meskipun belum bisa memenuhi permintaan tersebut dalam waktu dekat.

Keputusan akhir, menurutnya, membutuhkan pertimbangan matang dari berbagai sisi sebelum langkah diambil.***