Tim Advokasi untuk Demokrasi Ajukan Praperadilan Kasus Dugaan Penganiayaan Aktivis KontraS di PN Jakarta Selatan

Riski Endah Setyawati | 30 April 2026, 04:45 WIB

Ilustrasi Hukum (Istimewa)

AKURAT BANTEN - Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Dalam pengajuan tersebut, pihak TAUD turut menetapkan Kapolda Metro Jaya serta Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini.

Kuasa hukum Andrie Yunus, Alif Fauzi Nurwidiastomo, menyampaikan bahwa permohonan tersebut telah didaftarkan secara resmi di pengadilan.

Ia menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil karena proses penyidikan dari Laporan Polisi Model A dianggap tidak menunjukkan perkembangan berarti.

Menurutnya, penanganan perkara tersebut terkesan berhenti di tengah jalan tanpa adanya kejelasan lanjutan dari pihak kepolisian.

Alif menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 dari pihak penyidik.

Ia menyebutkan bahwa berkas perkara justru telah dilimpahkan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ke Pusat Polisi Militer TNI.

Pelimpahan tersebut, menurut pihak kuasa hukum, menimbulkan pertanyaan besar karena proses hukum sipil dinilai tidak diselesaikan secara tuntas.

Alif menegaskan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kasus yang melibatkan unsur sipil seharusnya diproses melalui peradilan umum.

Ia juga menyoroti bahwa mekanisme pelimpahan antarinstansi yang terjadi dalam perkara ini tidak dikenal secara eksplisit dalam KUHAP.

Oleh sebab itu, pihaknya menilai penyidikan oleh Polda Metro Jaya seharusnya tetap dilanjutkan tanpa dialihkan ke mekanisme lain.

Melalui praperadilan ini, TAUD meminta agar penyidik kembali melanjutkan proses hukum yang sempat berjalan.

Alif dengan tegas menyampaikan, “Penyidik Polda Metro Jaya harus melanjutkan kembali proses penyidikan yang sedang berjalan.”

Selain itu, pihak kuasa hukum juga menolak penanganan perkara yang kini bergulir di lingkungan peradilan militer.

Menurut mereka, kasus tersebut tidak hanya melibatkan beberapa orang yang saat ini sudah disidangkan.

TAUD meyakini bahwa terdapat keterlibatan pihak lain dengan jumlah yang lebih besar di lokasi kejadian.

Berdasarkan hasil temuan internal, disebutkan adanya sekitar 16 orang yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa tersebut.

Selain itu, pihaknya juga menduga adanya aktor intelektual serta kemungkinan pelaku dari kalangan sipil yang belum terungkap.

Sebelumnya, tim kuasa hukum telah memenuhi panggilan klarifikasi dari penyidik dan menyerahkan sejumlah bukti tambahan.

Bukti tersebut mencakup hasil investigasi independen, dokumen pendukung, hingga pernyataan pejabat publik termasuk Presiden dalam sebuah wawancara.

Saat ini terdapat dua laporan yang ditangani di Polda Metro Jaya, yakni Laporan Polisi Model A dan Laporan Polisi Model B yang sebelumnya dilimpahkan dari Bareskrim Polri.***

#demokrasi #TAUD #Pengadilan Negeri #Jakarta #Andrie Yunus