Nasib Nakes PPPK di Ujung Tanduk: Setelah Guru, Kini Giliran Tenaga Kesehatan Diputus Kontrak?

AKURAT BANTEN – Gelombang ke khawatiran melanda ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Belum usai polemik mengenai pemutusan kontrak guru, kini isu serupa menghantam para tenaga kesehatan (Nakes).

Kebijakan tidak diperpanjangnya kontrak kerja bagi Nakes PPPK ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak.

Salah satu suara paling lantang datang dari tokoh pemerhati honorer, Fadlun, yang menyebut langkah ini sebagai tindakan yang "zalim".

Baca Juga: Benarkah Wisata Alam Berubah Jadi Wisata Malam? Danau Cigaru Cisoka Kini Diduga Jadi Sarang Karaoke

Mengapa Ini Menjadi Masalah Besar?

Selama ini, publik memahami bahwa posisi PPPK adalah solusi bagi tenaga honorer untuk mendapatkan kepastian kerja.

Namun, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik. Berikut adalah poin-poin krusial yang menjadi sorotan:

1. Ketidakpastian Masa Depan: Nakes yang telah berjuang di garda terdepan, terutama pasca-pandemi, kini dihantui pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

2. Standar Ganda Kebijakan: Muncul pertanyaan besar mengapa kontrak tidak diperpanjang padahal kebutuhan akan tenaga medis di berbagai daerah masih sangat tinggi.

3. Dampak Psikologis & Ekonomi: Ketidakpastian ini tidak hanya memukul kesejahteraan ekonomi nakes, tetapi juga menurunkan moral kerja mereka dalam melayani masyarakat.

Baca Juga: Semeru Siaga dan Kepungan Bencana: Rentetan Erupsi, Banjir Bandang, hingga Longsor di Awal Tahun

Suara Perlawanan: "Ini Adalah Kezaliman"

Fadlun menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memberikan penghargaan lebih, bukan justru mendepak mereka setelah masa kontrak habis.

Menurutnya, Nakes PPPK telah melewati proses seleksi yang ketat dan memiliki kompetensi yang setara dengan PNS.

"Bukan hanya guru, nakes juga mulai merasakan pahitnya diputus kontrak. Ini adalah bentuk kezaliman nyata terhadap mereka yang sudah mengabdi untuk kemanusiaan," ujar Fadlun dengan nada kecewa.

Baca Juga: Kabar Gembira! Mulai 2026, Skema Pencairan TPG Triwulan Dihapus, Diganti Jadi Bulanan

Apa yang Diharapkan dari Pemerintah?

Para pegiat honorer dan asosiasi nakes mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk:

Evaluasi Total: Meninjau kembali regulasi perpanjangan kontrak agar tidak merugikan pegawai.

Transparansi Anggaran: Menjelaskan alasan sebenarnya di balik tidak diperpanjangnya kontrak, apakah karena masalah kompetensi atau anggaran daerah.

Kepastian Status: Mendorong adanya regulasi yang lebih permanen bagi PPPK agar tidak selalu merasa "was-was" setiap tahunnya.

Nasib Nakes PPPK kini menjadi cermin dari karut-marutnya manajemen SDM aparatur di Indonesia.

Jika tidak segera dibenahi, krisis tenaga medis di daerah bisa menjadi ancaman nyata bagi pelayanan kesehatan publik(**).