Penentuan Idul Adha 2026 Dimulai Hari Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat

AKURAT BANTEN - Kementerian Agama menggelar Sidang Isbat untuk menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada Minggu (17/5/2026).

Pelaksanaan sidang ini bertepatan dengan 29 Zulkaidah 1447 H dan menjadi penentu penting dalam penetapan kalender Hijriah di Indonesia.

Sidang isbat dijadwalkan berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, kantor layanan Kementerian Agama di Jakarta.

Rangkaian kegiatan akan dibagi menjadi tiga sesi.

Baca Juga: Beasiswa Kemenag 2026 Buka Pendaftaran, Kuliah S2-S3 Cuma 4,5 Tahun

Pertama, seminar mengenai posisi hilal awal Zulhijjah 1447 H yang digelar pukul 16.30 WIB dan terbuka untuk umum.

Kedua, sidang isbat penetapan awal Zulhijjah yang dimulai pukul 18.00 WIB setelah salat Magrib dan berlangsung secara tertutup.

Ketiga, konferensi pers untuk mengumumkan hasil sidang isbat pada pukul 19.00 WIB.

Persiapan pelaksanaan sidang isbat ini telah dibahas dalam Rapat Pemantapan dan Persiapan Rukyatulhilal yang digelar secara daring pada 5 Mei 2026.

Baca Juga: Indonesia Siap Masuk Era Nuklir? UGM dan BRIN Kembangkan Reaktor Mini untuk Target Net Zero 2060

Rapat tersebut melibatkan jajaran Bidang Urusan Agama Islam dan Bimas Islam Kanwil Kemenag dari seluruh provinsi di Indonesia.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga menjadi kunci dalam memastikan proses rukyatulhilal berjalan dengan baik, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan secara syar’i dan administratif.

“Pelaksanaan rukyatulhilal bukan hanya agenda rutin tahunan, tetapi bagian dari pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan BMKG, Pengadilan Agama, ormas Islam, dan seluruh pihak terkait perlu terus diperkuat,” ujar Arsad.

Ia menjelaskan bahwa pemantauan hilal awal Zulhijjah tahun ini dilakukan di 88 titik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Baca Juga: 1.278 Jemaah Haji Terakhir Tinggalkan Madinah, Pesan Penting Petugas Jadi Sorotan

Seluruh lokasi tersebut diharapkan dapat mendukung jalannya sidang isbat yang akan digelar pada Minggu, 17 Mei 2026.

Menurut Arsad, pemerintah tetap mengedepankan mekanisme sidang isbat sebagai forum musyawarah dalam menetapkan awal bulan Hijriah.

Pendekatan ini dinilai menjadi ciri khas Indonesia dalam mengelola perbedaan pandangan keagamaan secara dialogis dan moderat.

“Pemerintah memiliki dasar perhitungan astronomi dan kriteria imkanur rukyat MABIMS. Namun sebelum diumumkan kepada masyarakat, seluruh data dan masukan dibahas bersama dalam sidang isbat agar keputusan yang dihasilkan dapat menjadi rujukan bersama,” katanya.

Baca Juga: BRIN-Australia Kolaborasi Lawan Tuberkulosis dan Malaria, Siapkan Inovasi Vaksin Baru

Arsad juga menambahkan bahwa PMA Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat menjadi dasar penting dalam memperkuat tata kelola penetapan awal bulan Hijriah.

Regulasi tersebut mempertegas sidang isbat sebagai forum resmi pemerintah yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari ormas Islam, pakar falak, akademisi, hingga lembaga negara terkait.

Ia turut mengapresiasi kesiapan jajaran daerah yang tetap menjalankan persiapan rukyatulhilal secara profesional meski di tengah efisiensi anggaran.

Menurutnya, semangat pelayanan kepada umat harus terus dijaga melalui kolaborasi dan gotong royong lintas lembaga.

Baca Juga: Masa Tunggu Haji 26 Tahun Jadi Sorotan, BRIN Bongkar Penyebab dan Solusinya

Dalam rapat koordinasi tersebut, sejumlah daerah juga melaporkan kesiapan pelaksanaan rukyatulhilal.

Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan, misalnya, menyampaikan bahwa pemantauan hilal akan dipusatkan di observatorium Universitas Muslim Indonesia Makassar dengan melibatkan BMKG, Pengadilan Agama, serta unsur ormas Islam.

Sementara itu, Kanwil Kemenag Kalimantan Utara melaporkan bahwa rukyatulhilal akan dilaksanakan di Kota Tarakan dengan melibatkan BMKG, Pengadilan Agama, ormas Islam, dan berbagai unsur masyarakat.

Di sisi lain, Kanwil Kemenag Sulawesi Barat memastikan pemantauan hilal tetap dilakukan di Kabupaten Mamuju meskipun dilaksanakan secara sederhana.

Baca Juga: Heboh 19 WNI Ditahan Aparat Arab Saudi Selama Haji 2026, KJRI Buka Suara

Laporan kesiapan juga datang dari sejumlah wilayah lain, seperti Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan berbagai daerah di kawasan timur Indonesia.

Mayoritas daerah telah berkoordinasi dengan BMKG dan Pengadilan Agama setempat guna memastikan pelaksanaan rukyatulhilal berjalan lancar dan tertib.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Ismail Fahmi, jajaran Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Kabid Urais/Bimas Islam Kanwil Kemenag provinsi se-Indonesia, perwakilan BMKG, serta tim pelaksana rukyatulhilal dari berbagai daerah.

***