Banten

Subsidi BBM Indonesia Terancam Jebol, Ekonom Peringatkan Risiko Krisis Fiskal 2026

Viona Sebastian Nolani | 20 Mei 2026, 13:38 WIB
Subsidi BBM Indonesia Terancam Jebol, Ekonom Peringatkan Risiko Krisis Fiskal 2026
Beban subsidi BBM pemerintah semakin besar. (pertaminaretail.com)

AKURAT BANTEN - Indonesia sejauh ini masih mampu menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU tetap murah di tengah lonjakan harga minyak dunia yang naik hampir 50 persen sejak pecahnya perang Iran.

Kondisi tersebut membuat beban subsidi energi pemerintah semakin besar dan memberi tekanan tambahan terhadap keuangan negara.

Setiap harinya, Indonesia menggelontorkan lebih dari Rp 500 miliar atau sekitar S$36 juta untuk subsidi BBM.

Nilai tersebut setara dengan anggaran pembangunan jalan distrik sepanjang 250 kilometer.

Baca Juga: Kemenag Resmi Buka Seleksi Kampung Zakat 2026, Cek Syarat dan Jadwal Lengkapnya

Sejumlah ekonom kini mendorong pemerintah di Jakarta untuk mulai mengurangi subsidi energi dan membiarkan harga BBM naik mengikuti kondisi pasar.

Jika kebijakan subsidi terus dipertahankan tanpa penyesuaian, mereka menilai APBN berpotensi menghadapi tekanan berat dalam jangka panjang.

Salah satu yang menyoroti kondisi ini adalah Achmad Nur Hidayat dari Universitas Pembangunan Nasional Jakarta.

Ia mengatakan, “Kebijakan pemerintah saat ini untuk mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi berisiko memicu bencana anggaran.”

Baca Juga: BRIN Ungkap Teknologi Masa Depan Kendaraan Otonom, Bisa Pantau Kerusakan Sebelum Terjadi

Kebijakan mempertahankan harga BBM murah muncul ketika tekanan fiskal Indonesia terus meningkat.

Nilai tukar rupiah yang terdampak konflik Timur Tengah telah melemah lebih dari 5 persen terhadap dolar Amerika Serikat sepanjang tahun ini.

Bahkan, pada pertengahan Mei, rupiah sempat menyentuh level terendah sepanjang sejarah dan menjadi salah satu mata uang dengan performa terburuk di Asia pada 2026.

Di saat bersamaan, pasar saham domestik juga mengalami pelemahan setelah sempat menguat pada awal tahun.

Dalam situasi tersebut, para pengamat ekonomi menilai pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang selama ini dianggap efektif, yakni menaikkan harga BBM ketika harga minyak mentah dunia melonjak dan menaikkan suku bunga saat rupiah mengalami tekanan.

Namun hingga kini, pemerintah belum mengambil kedua langkah tersebut.

Para ekonom mengingatkan bahwa mempertahankan subsidi BBM dalam kondisi saat ini dapat menimbulkan risiko sistemik yang besar.

Alih-alih membebankan sebagian kenaikan biaya kepada konsumen guna menekan konsumsi dan menjaga kesehatan fiskal, Indonesia justru terus menanggung lonjakan biaya subsidi energi.

Menurut Pak Achmad, dana cadangan negara atau Sisa Anggaran Lebih (SAL) diperkirakan bisa habis pada Juli apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah terkait subsidi BBM dan gangguan pasokan global terus berlangsung.

SAL sendiri merupakan akumulasi kelebihan anggaran dari tahun-tahun sebelumnya yang biasanya digunakan hanya dalam kondisi darurat atau masa krisis.

“Untuk mencegah krisis fiskal, harga bahan bakar harus disesuaikan,” kata ekonom tersebut.

Harga minyak mentah dunia melonjak tajam setelah perang Iran dimulai dan mengganggu arus pelayaran di Selat Hormuz.

Meski pemerintah telah menaikkan harga solar industri serta BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, harga Pertalite sebagai BBM subsidi utama belum mengalami kenaikan.

Padahal, Pertalite menyumbang sekitar 80 persen konsumsi BBM nasional.

Harga BBM subsidi di Indonesia juga masih termasuk yang termurah di kawasan Asia Tenggara.

Harga ecerannya berada di kisaran US$0,72 per liter, jauh di bawah Singapura sekitar US$3,40 per liter, Thailand US$1,76 per liter, dan Filipina sekitar US$1,21 per liter.

Seorang pejabat senior pemerintah yang berbicara kepada ST dengan syarat anonim menyebut pemerintah kemungkinan akan mengambil "langkah-langkah tertentu" apabila konflik Timur Tengah terus berlanjut setelah Juni.

Namun, ia belum mengungkapkan kebijakan apa yang sedang dipertimbangkan.

Pejabat tersebut menjelaskan bahwa asumsi APBN 2026 menetapkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia sebesar US$70 per barel.

Akan tetapi, setelah perang Iran pecah, harga minyak mentah global melonjak sehingga harga acuan minyak domestik Indonesia ikut terdorong hingga mencapai US$90 per barel.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar US$1 dapat menambah beban subsidi BBM tahunan Indonesia sekitar Rp 6,8 triliun hingga Rp 10 triliun.

Asumsi dasar harga minyak dalam APBN kini dinilai semakin jauh dari kondisi pasar akibat dampak perang Iran.

Situasi itu berisiko memperlebar defisit fiskal nasional.

Pada 2026, pemerintah awalnya telah mengalokasikan hampir Rp400 triliun untuk subsidi

***

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.