Darurat Judi Online Anak Indonesia, Puan Sebut Negara Tak Boleh Kalah dari Jaringan Digital

AKURAT BANTEN - Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan bahaya serius maraknya judi online yang kini mulai menyasar anak-anak Indonesia dalam jumlah besar.

Ia menilai kondisi tersebut sudah masuk tahap mengkhawatirkan dan menjadi bukti bahwa perlindungan anak di ruang digital masih sangat lemah.

Menurut Puan, fenomena judi online tidak lagi identik dengan orang dewasa karena kini anak-anak justru menjadi kelompok yang paling mudah terpapar.

Baca Juga: 9 WNI Relawan Gaza Tiba di Turki, Cerita Ditendang hingga Disetrum Saat Ditahan Israel

“Fenomena judi online di Indonesia saat ini memasuki fase yang jauh lebih mengkhawatirkan. Jika sebelumnya praktik ini identik dengan orang dewasa, kini anak-anak menjadi korban paling rentan,” ujar Puan.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan hampir 200 ribu anak di Indonesia pernah terpapar judi online.

Dari angka tersebut, sekitar 80 ribu anak diketahui masih berusia di bawah 10 tahun.

Baca Juga: IndiHome Lebak Didemo Massa, Warga Soroti Dugaan Tak Berizin dan Kabel Semrawut

Puan menegaskan angka tersebut tidak boleh dianggap sekadar data statistik biasa.

Ia menyebut kondisi itu sebagai tanda bahaya yang memperlihatkan adanya krisis perlindungan anak di era digital.

“Ini adalah alarm sosial yang menunjukkan adanya krisis perlindungan anak di ruang digital,” tegasnya.

Baca Juga: BPNT Tahap 2 Bank BRI Belum Merata, Banyak KPM Masih Menunggu Saldo Masuk

Menurut Puan, perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat belum diimbangi dengan sistem keamanan digital yang memadai bagi anak-anak.

Perangkat digital yang semestinya dimanfaatkan untuk belajar dan mencari informasi justru berubah menjadi pintu masuk praktik perjudian daring.

Ia menjelaskan banyak anak tidak sadar ketika diarahkan masuk ke sistem perjudian melalui game online, iklan tersembunyi, tautan media sosial, hingga aplikasi hiburan yang menyamarkan unsur taruhan.

Baca Juga: IndiHome Lebak Didemo Massa, Warga Soroti Dugaan Tak Berizin dan Kabel Semrawut

“Seringkali anak-anak tersesat ke judi online karena mereka memang tidak tahu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kita tidak hanya menghadapi kriminalitas digital, tetapi juga tentang masih kurangnya pembangunan literasi digital nasional,” jelas Puan.

Puan menilai kemampuan pengawasan negara, sekolah, hingga keluarga saat ini masih tertinggal dibanding pesatnya perkembangan dunia virtual.

Ia juga menyoroti dampak judi online terhadap anak yang dinilai tidak hanya merugikan secara ekonomi.

Baca Juga: 9 WNI Relawan Gaza Tiba di Turki, Cerita Ditendang hingga Disetrum Saat Ditahan Israel

Menurutnya, ancaman terbesar justru menyentuh sisi psikologis dan sosial anak-anak.

“Masalah ini menjadi semakin serius karena dampak judi online pada anak tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga psikologis dan sosial,” katanya.

Anak-anak yang kecanduan judi online disebut berisiko kehilangan fokus belajar, mengalami gangguan emosi, hingga terbiasa mengejar sensasi kemenangan instan.

Baca Juga: 9 WNI Relawan Gaza Tiba di Turki, Cerita Ditendang hingga Disetrum Saat Ditahan Israel

Kondisi tersebut dinilai dapat membentuk pola pikir serba cepat untuk memperoleh uang tanpa proses yang sehat.

“Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi melahirkan generasi yang rapuh secara mental dan mudah terjebak pada perilaku adiktif. Dan Negara tidak bisa diam saja, harus ada intervensi nyata untuk mengatasinya,” ucapnya.

Puan turut menyoroti mudahnya akses terhadap situs judi online yang kini semakin sulit dikendalikan.

Baca Juga: 9 WNI Relawan Gaza Tiba di Turki, Cerita Ditendang hingga Disetrum Saat Ditahan Israel

Ia mengatakan algoritma media sosial dan iklan digital membuat promosi judi online dapat masuk dengan mudah ke ruang digital yang setiap hari diakses anak-anak.

Karena itu, ia menilai pemblokiran situs semata belum cukup efektif untuk menghentikan penyebaran judi online.

“Negara memang telah melakukan pemblokiran ribuan situs, namun fakta bahwa anak-anak tetap bisa mengakses judi online menunjukkan bahwa pendekatan penindakan semata tidak cukup,” jelasnya.

Baca Juga: 9 WNI Relawan Gaza Tiba di Turki, Cerita Ditendang hingga Disetrum Saat Ditahan Israel

Sebagai langkah awal pencegahan, Puan mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memasukkan materi bahaya judi online dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS.

Meski demikian, ia meminta edukasi tersebut diperluas menjadi gerakan nasional literasi digital yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Namun upaya tersebut harus diperluas menjadi gerakan nasional literasi digital yang sistematis dan berkelanjutan. Tentunya ini harus melibatkan lintas lembaga dari berbagai sektor terkait,” tutur Puan.

Baca Juga: BPNT Tahap 2 Bank BRI Belum Merata, Banyak KPM Masih Menunggu Saldo Masuk

Ia juga menilai perlindungan karakter dan kesehatan mental anak perlu menjadi perhatian utama di tengah derasnya perkembangan teknologi digital.

Puan menegaskan sekolah tidak bisa bekerja sendirian dalam mengawasi anak dari ancaman judi online.

Menurutnya, keluarga harus menjadi benteng pertama dalam mengontrol aktivitas digital anak-anak.

Baca Juga: IndiHome Lebak Didemo Massa, Warga Soroti Dugaan Tak Berizin dan Kabel Semrawut

“Kemudian lingkungan sosial anak juga perlu mengambil peran. Baik lingkungan sosial di sekitar rumah, lingkungan pergaulan mereka, dan lingkungan aktivitas lain anak-anak yang perlu ikut memberikan pengawasan,” ungkapnya.

Selain itu, Puan menyoroti keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.

Ia meminta regulasi tersebut diperkuat dengan aturan yang lebih progresif, termasuk pemberian sanksi tegas terhadap penyedia layanan digital yang membiarkan promosi judi online beredar bebas.

Baca Juga: 9 WNI Relawan Gaza Tiba di Turki, Cerita Ditendang hingga Disetrum Saat Ditahan Israel

“Namun kami mendorong agar regulasi perlindungan anak di ruang digital dilakukan secara lebih progresif lagi. Mulai dari sisi pencegahan hingga sanksi bagi penyedia layanan yang membiarkan promosi judi online harus semakin dipertegas,” katanya.

Puan juga mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap efektivitas pemblokiran situs judi online karena situs baru terus bermunculan dengan pola yang semakin sulit dilacak.

“Negara tidak boleh kalah cepat dibanding jaringan judi digital yang bergerak masif dan transnasional,” tegasnya.

Baca Juga: 9 WNI Relawan Gaza Tiba di Turki, Cerita Ditendang hingga Disetrum Saat Ditahan Israel

Di tengah bonus demografi Indonesia, Puan mengingatkan ancaman judi online dapat memicu lahirnya generasi muda yang rentan kecanduan, konsumtif, dan kehilangan produktivitas.

Karena itu, ia meminta seluruh elemen bangsa memandang persoalan judi online sebagai ancaman serius terhadap masa depan sumber daya manusia Indonesia.

“Hari ini, perang melawan judi online bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Ini adalah perjuangan semua elemen bangsa dalam menjaga masa depan Indonesia, termasuk peran dari masyarakat,” ujarnya.

Puan menegaskan apabila anak usia sekolah dasar sudah menjadi target pasar judi digital, maka situasi tersebut sudah masuk kategori darurat nasional.

“Pemerintah bersama DPR dan aparatur penegak hukum, sekolah, keluarga, media, organisasi masyarakat lintas sektor, harus bergerak bersama. Sebab generasi muda tidak cukup hanya diajarkan cara menggunakan teknologi, tetapi juga harus dilindungi dari sisi gelap teknologi itu sendiri,” tutup Puan.***