Rencana Jokowi Keliling Indonesia Juni Ini Dikritik Tajam: 'Boleh Saja, Asal Bawa Ijazah Asli!'

AKURAT BANTEN – Kabar mengejutkan datang dari lingkaran terdekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Setelah sempat rehat pasca-lengser untuk fokus pada pemulihan kesehatannya, Jokowi dikabarkan sudah 99 persen pulih dan bersiap untuk kembali turun ke jalan menyapa masyarakat Indonesia pada Juni 2026 mendatang.

Namun, alih-alih mendapatkan sambutan hangat tanpa syarat, rencana safari politik ini justru langsung dijegal oleh kritik menohok dari pengamat dan warganet.

Salah satu respons paling keras datang dari peneliti media politik, Buni Yani.

Buni Yani melontarkan sebuah syarat sarkas namun menantang yang langsung membakar jagat media sosial: Jokowi boleh saja keliling Indonesia, asalkan ia bersedia membawa dan menunjukkan ijazah aslinya kepada publik.

Baca Juga: Tak Banyak yang Tahu, Adik Ulama Besar Buya Hamka Ternyata Seorang Pendeta Terkemuka di AS

Juni Hangat: Menebak Arah Safari Terbuka Jokowi

Rencana kembalinya Jokowi ke panggung semi-publik ini pertama kali diembuskan oleh Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damani.

Jokowi direncanakan bakal memulai langkah kakinya dari wilayah timur Indonesia, tepatnya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Meski tanggal pastinya belum diketok palu, kabar ini sudah cukup membuat tensi politik kembali memanas.

Bagi para loyalisnya, ini adalah momen kerinduan yang dinanti. Namun bagi para pengkritik, ini adalah momentum emas untuk menuntut transparansi hukum yang selama ini dinilai menggantung.

Sarkasme mengenai syarat ijazah tersebut seketika dibanjiri ribuan komentar warganet.

Banyak yang menilai tantangan tersebut sebagai "ujian moral" yang harus dihadapi sang mantan presiden di sisa masa purnatugasnya.

Baca Juga: Bikin Merinding, Ini Target Nyata John Herdman yang Bikin Fans Timnas Indonesia Layak Optimis! Berikut Alur Penyisihan Grup

Misteri Lembaran Dokumen yang Tak Kunjung Usai

Mengapa isu ijazah ini kembali mencuat begitu sensitif justru saat Jokowi sudah tidak lagi menjabat?

Publik tentu belum lupa bahwa dugaan kasus ijazah palsu ini telah bergulir lama di ranah hukum dan melibatkan nama-nama besar seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, hingga Tifauzia Tyassuma.

Meskipun pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) dan otoritas terkait di masa lalu sempat memberikan klarifikasi, sebagian masyarakat menilai pembuktian secara transparan dan terbuka—di mana dokumen fisik asli diperiksa secara forensik digital dan analog di hadapan publik—belum pernah benar-benar terjadi secara memuaskan.

Keengganan untuk membawa dokumen fisik orisinal tersebut ke hadapan publik justru terus memupuk rasa penasaran dan kecurigaan yang tak pernah padam.

Beberapa pengamat menilai, jika Jokowi benar-benar ingin melakukan safari dengan tenang tanpa bayang-bayang demonstrasi atau cibiran, cara paling elegan adalah mematahkan argumen para pengkritik dengan keterbukaan mutlak.

Baca Juga: Dilema Surya Paloh: Rela Dipimpin Jokowi, Sejajar dengan Prabowo, Bagaimana Nasib Anies?!

Sentimen Publik: Menguji Keaslian versus Ketokohan

Polemik ini kini membelah opini publik menjadi dua kutub ekstrem:

• Kubu Pro-Jokowi: Menganggap isu ijazah ini sebagai "kaset rusak" yang terus diputar ulang oleh oposisi karena kehilangan bahan kritik kebijakan. Mereka menilai kontribusi pembangunan Jokowi selama 10 tahun jauh lebih nyata daripada selembar kertas akademik.

• Kubu Kontra-Jokowi: Melihat bahwa jika seorang pemimpin tidak bisa membuktikan validitas rekam jejak akademisnya secara terbuka, maka ada beban moral sejarah yang cacat dan akan terus dipertanyakan oleh generasi mendatang.

Kini, bola panas berada di tangan Jokowi dan tim penasihatnya.

Apakah kunjungan ke NTT pada Juni nanti akan murni menjadi ajang rindu pemulihan kesehatan, atau justru berubah menjadi panggung tuntutan massa yang mendesak kepastian hukum?

Satu hal yang pasti, publik hari ini jauh lebih kritis, dan selembar ijazah rupanya masih punya kekuatan besar untuk menggoyang persepsi jutaan rakyat Indonesia.(**)