BRIN Peringatkan Ancaman Kedaulatan Data, Ketergantungan Satelit Asing Dinilai Berbahaya

AKURAT BANTEN - Direktur Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ratih Damayanti, menegaskan bahwa kedaulatan data menjadi aspek strategis yang tidak bisa dikompromikan di tengah situasi geopolitik global yang terus berkembang.

Sebagai langkah penguatan, BRIN menjalin kolaborasi strategis dengan Planet Labs melalui seminar bertema “Audit Digital untuk Indonesia Emas: Mewujudkan Visi 2045 melalui Pemantauan Global Berkemampuan AI” yang digelar di Park Hyatt Jakarta, Selasa (2/6/2026).

“Kedaulatan data dan operasi satelit mandiri merupakan kebutuhan mendesak. Kita harus berkaca pada dinamika global tahun 2026, dimana kebijakan Amerika Serikat memberikan batasan suplai data pada industri operator satelit seperti Planet Labs di wilayah-wilayah konflik. Ketergantungan penuh pada penyedia asing tanpa skema kedaulatan yang kuat dapat mengancam ketersediaan data di wilayah strategis dan perbatasan Indonesia,” ujar Ratih.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi observasi bumi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai solusi atas tantangan keterbatasan data satelit nasional sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan data.

Baca Juga: Peneliti BRIN Ungkap Khasiat Tersembunyi Madu Stingless Bee Indonesia, Bisa Lawan Kanker hingga Bakteri

Ratih menjelaskan, audit digital memegang peranan penting dalam menjaga akuntabilitas pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Sebagai negara kepulauan yang kerap menghadapi hambatan tutupan awan, Indonesia dinilai membutuhkan sistem pemantauan global yang berkesinambungan dan andal.

Pemanfaatan konstelasi satelit Planet yang memiliki high revisit frequency serta multi-spectral capability memungkinkan pengambilan citra harian secara konsisten, sehingga mampu mengatasi keterbatasan metode pengamatan konvensional.

Dukungan AI dalam audit digital juga memungkinkan citra satelit diolah menjadi data terukur untuk pengelolaan lahan, konservasi lingkungan, hingga penguatan ketahanan pesisir secara real-time.

Baca Juga: RUU Pemilu Jadi Prioritas DPR, Bahtra Banong Soroti Putusan MK dan Kuota 30 Persen Perempuan

Ia menuturkan, penggunaan AI menjadi faktor penting dalam mengubah kumpulan data tersebut menjadi sistem deteksi dini dan dasar pengambilan keputusan otomatis.

Kolaborasi antara BRIN dan Planet Labs juga menjadi respons atas menurunnya ketersediaan data satelit terbaru.

Berdasarkan data internal BRIN, permintaan layanan data mengalami penurunan dari 520 permintaan pada 2024 menjadi 266 permintaan sepanjang 2025.

Kondisi itu dipicu terbatasnya rekaman data terkini yang tersedia di Bank Data Penginderaan Jauh Nasional.

Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika BRIN, Budi Prawara, menilai kebutuhan pemantauan rutin di negara kepulauan sebesar Indonesia sudah menjadi hal yang sangat vital.

“Data satelit harian kini bukan lagi kemewahan. Kebutuhan untuk revisi 553 dokumen RTRW daerah, pemetaan batas desa melalui data Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRST) atau Very High Resolution (VHR) hingga monitoring fase padi untuk ketahanan pangan memerlukan suplai data yang konsisten dan mutakhir,” tegasnya.

Melalui peran BRIN sebagai Wali Data Nasional sesuai UU No. 21 Tahun 2013 dan Peraturan BRIN No. 1 Tahun 2025, kebijakan “Pengadaan Satu Pintu” dinilai mampu menciptakan efisiensi besar bagi anggaran negara.

Strategi tersebut mencakup efisiensi teknologi melalui lisensi multi-guna yang dapat dimanfaatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga TNI/Polri.

Sebagai ilustrasi, nilai manfaat ekonomi dari distribusi data pada 2023 mencapai Rp11,9 triliun, jauh melampaui biaya operasional yang dikeluarkan pemerintah.

Selain itu, penguatan kapasitas nasional juga terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada pihak asing melalui pengembangan riset, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur stasiun bumi di Parepare, Rancabungur, dan Biak.

Langkah tersebut turut mendukung keamanan nasional melalui penyimpanan arsip data mandiri untuk pengawasan wilayah perbatasan, daerah 3T, hingga penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing dan illegal logging.

Kepala Pusat Riset Geoinformatika BRIN, Rokhis Khomarudin, mengatakan pemanfaatan data satelit Planet sudah diterapkan dalam berbagai layanan publik, termasuk pemantauan titik panas kebakaran hutan dan lahan.

“Melalui integrasi data ke platform seperti Sipongi (KLHK) dan Asap Digital (Polri), otoritas terkait dapat melakukan tindakan pemadaman dan penegakan hukum secara cepat berdasarkan data satelit yang diperbarui secara harian, meminimalisir dampak kerugian ekologis dan ekonomi,” tegasnya.

Kolaborasi ini juga memperkuat percepatan One Map Policy atau Kebijakan Satu Peta melalui penyediaan data Resolusi Tinggi (CSRT) dan Resolusi Sangat Tinggi (CSRST).

Penyebarluasan informasi spasial tersebut diperkuat melalui Peraturan BRIN No. 5 Tahun 2025 tentang Platform Digital Geoinformatika (GEOMIMO).

“Platform ini menjadi hub utama bagi pembuat kebijakan untuk mengakses informasi tematik yang akurat, transparan, dan siap pakai, guna memastikan setiap proyek strategis nasional selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan,” pungkas Rokhis.

***