Heboh Biaya Hak Siar Piala Dunia, DPR Minta TVRI Buka Data Secara Transparan

AKURAT BANTEN - Anggota Komisi VII DPR RI, Andhika Satya Wasistho, menegaskan pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran serta pencarian sumber pendanaan alternatif guna memperkuat peran TVRI sebagai lembaga penyiaran publik nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama LPP TVRI, RRI, dan LKBN Antara dalam rangka pembahasan RKA-KL dan RKP-KL Tahun Anggaran 2027 yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Andhika juga menyoroti adanya penurunan pagu indikatif yang diterima TVRI.

Meski demikian, ia berharap dukungan pendanaan melalui skema pinjaman luar negeri dapat membantu TVRI tetap menjalankan program strategis, terutama dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik.

Baca Juga: Ratusan Calon Jemaah Tertipu? DPR Minta Kasus Hanania Travel Diusut Sampai Tuntas

“TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki fungsi pelayanan masyarakat. TVRI bukan media komersial yang berorientasi keuntungan, melainkan penyedia informasi, pendidikan, budaya, sekaligus perekat persatuan bangsa,” ujar Legislator Dapil Jawa Tengah II ini.

Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemerataan akses informasi bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Karena itu, ia mendorong agar tambahan anggaran TVRI difokuskan pada penguatan infrastruktur penyiaran serta percepatan transformasi digital.

Ia menjelaskan bahwa masih terdapat sejumlah daerah yang belum sepenuhnya terjangkau siaran televisi digital dan informasi nasional.

Untuk itu, ia meminta TVRI memprioritaskan modernisasi pemancar, peningkatan kualitas jaringan, digitalisasi produksi, serta penguatan kualitas siaran daerah agar lebih merata.

Baca Juga: Blackout Aceh Bisa Terulang? PLN Diminta Perkuat Perencanaan Energi

“Bagaimana caranya tambahan anggaran ini dapat digunakan untuk memodernisasi pemancar, meningkatkan kualitas jaringan, digitalisasi produksi, dan peningkatan kualitas siaran daerah,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Di luar pembahasan anggaran, Andhika juga menyoroti isu biaya hak siar Piala Dunia yang disebut mencapai sekitar 80 juta dolar AS.

Ia mempertanyakan besaran tersebut karena dinilai lebih tinggi dibandingkan beberapa negara di Asia Tenggara.

Ia menyebutkan bahwa berdasarkan data yang diterimanya, Thailand hanya mengeluarkan sekitar 40 juta dolar AS, sementara Malaysia sekitar 35 juta dolar AS untuk hak siar serupa.

Bahkan, biaya Indonesia disebut lebih tinggi dibandingkan Tiongkok yang berada di kisaran 60 juta dolar AS.

Karena itu, ia meminta TVRI memberikan penjelasan terbuka terkait mekanisme dan perhitungan biaya hak siar tersebut.

Transparansi dinilai penting untuk mencegah potensi pemborosan anggaran serta menghindari persoalan di masa mendatang.

“Jangan sampai nantinya ini terkesan seperti ada pemborosan, dan ke depan bisa jadi ada permasalahan terkait hal tersebut. Transparansi harus menjadi perhatian,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mendorong peningkatan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TVRI.

Menurutnya, capaian PNBP yang saat ini berada di kisaran Rp 400 miliar masih perlu ditingkatkan agar lebih sejalan dengan kebutuhan operasional lembaga penyiaran publik tersebut.

Ia berharap TVRI dapat terus memperkuat inovasi dan kinerja agar mampu meningkatkan pendapatan, tanpa mengurangi perannya sebagai penyedia layanan informasi publik yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

***