Ribuan Buruh Terancam PHK, Dua Perusahaan Otomotif Jepang Dikabarkan Pindah Produksi ke Vietnam

AKURAT BANTEN - Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal membayangi ribuan pekerja di Jawa Timur.

Dua perusahaan besar produsen komponen otomotif asal Jepang dikabarkan sedang mempertimbangkan relokasi sebagian produksi ke Vietnam.

Langkah itu disebut berkaitan dengan strategi perusahaan yang kini mulai fokus pada pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Informasi tersebut disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal.

Menurutnya, kedua perusahaan itu tengah mengkaji pemindahan aktivitas produksi ke negara yang dinilai lebih kompetitif dalam industri kendaraan listrik.

Baca Juga: TVRI Bayar Rp1,3 Triliun untuk Piala Dunia 2026, Kenapa Penonton Digital Masih Harus Bayar?

Said, yang juga menjabat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, mengatakan langkah itu berpotensi berdampak pada ribuan tenaga kerja di Indonesia.

“Perusahaan induk mereka di Jepang berencana untuk memindahkan produksi ke negara-negara yang dianggap lebih produktif sambil melakukan diversifikasi lini produk mereka. Mereka akan fokus pada kendaraan listrik (EV), dan pengembangan tersebut sedang dilakukan di Vietnam, bukan Indonesia,” kata Said dalam konferensi pers daring, seperti dikutip Kompas.

Menurut Said, persoalan ini tidak hanya menyangkut keberlangsungan perusahaan.

Ia menilai kasus tersebut juga mencerminkan tantangan yang lebih luas terkait kebijakan kendaraan listrik di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan itu, kata dia, menganggap ekosistem manufaktur EV di Indonesia belum cukup kompetitif.

Baca Juga: Resmi Berlaku 1 Juli 2026, Potongan Aplikasi Gojek dan Grab Turun Jadi 8 Persen

Sebaliknya, Vietnam dinilai memiliki kebijakan investasi yang lebih menarik.

Meski enggan menyebut nama perusahaan secara terbuka, Said mengungkapkan bahwa keduanya merupakan produsen komponen otomotif berskala besar yang beroperasi di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur.

Ia hanya menyebut keduanya dengan inisial PT J dan PT S.

“Ada dua perusahaan komponen otomotif raksasa di Pasuruan dan Mojokerto. Saya belum bisa mengungkapkan namanya, tetapi ribuan pekerja bisa terkena dampak PHK,” katanya.

Untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar, Said mengatakan telah meminta Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), yang berafiliasi dengan KSPI, membuka dialog dengan manajemen perusahaan.

Upaya itu dilakukan untuk meyakinkan perusahaan induk di Jepang agar tidak memindahkan operasinya ke Vietnam.

Baca Juga: KPAI Soroti Pawai MBG di Batam, Pelibatan Ratusan Siswa Dinilai Bentuk Eksploitasi Anak

Hasil pembahasan antara serikat pekerja dan manajemen nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Said sendiri baru ditunjuk sebagai bagian dari jajaran penasihat presiden pada awal bulan ini.

“Langkah apa yang akan diambil pemerintah? Ini pada dasarnya adalah masalah kebijakan, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan kendaraan listrik,” tambahnya.

Rencana relokasi tersebut muncul di tengah ketidakpastian industri kendaraan listrik nasional setelah sejumlah insentif pemerintah berakhir.

Beberapa program dukungan yang sebelumnya diberikan untuk mendorong adopsi kendaraan listrik juga belum mendapat kepastian perpanjangan.

Subsidi pembelian sepeda motor listrik baru, misalnya, berakhir pada akhir 2024.

Baca Juga: Pemadaman Bergilir Jawa Berakhir? PLN Beberkan Kondisi Terbaru Sistem Kelistrikan

Sementara itu, insentif untuk mobil listrik penumpang berakhir pada penghujung 2025.

Hingga kini, kedua program tersebut belum resmi diperpanjang oleh pemerintah.

Ketidakpastian juga sempat meningkat setelah pemerintah membatalkan rencana penghapusan sejumlah insentif pajak kendaraan listrik pada awal tahun ini.

Keputusan itu diambil setelah mendapat penolakan dari pelaku industri yang khawatir terhadap dampaknya bagi iklim investasi EV di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan paket insentif kendaraan listrik terbaru yang ditargetkan mulai berlaku pada Juli mendatang.

Namun, rincian kebijakan tersebut masih dalam tahap finalisasi karena Kementerian Keuangan masih menghitung ulang besaran subsidi yang akan diberikan.

Baca Juga: Prabowo Resmikan Jalan 1.151 Km di 37 Provinsi, Simak Tujuan Besar di Balik Proyek Ini

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan paket insentif baru itu sedang dirampungkan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah mempertimbangkan pemberian subsidi sebesar Rp5 juta per unit untuk maksimal 100.000 sepeda motor listrik.

Untuk mobil listrik, pemerintah juga mengkaji insentif berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung negara sebesar 40 hingga 100 persen, tergantung teknologi baterai yang digunakan.

Skema tersebut diproyeksikan berlaku bagi hingga 100.000 unit kendaraan listrik.

***