Tiga Peserta Wafat, Pemerintah Didesak Evaluasi Latsarmil untuk Calon Manajer Kopdes dan KNMP

Cristina Malonda | 25 Juni 2026, 14:35 WIB

Tiga Peserta Wafat, Pemerintah Diminta Evaluasi Latsarmil untuk Calon Manajer Kopdes dan KNMP (Foto: istimewa)

AKURAT BANTEN – Kabar duka dari program Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) memicu perhatian luas publik.

Setelah tiga peserta dilaporkan meninggal dunia, berbagai pihak mulai mempertanyakan relevansi pelatihan bergaya militer bagi calon manajer koperasi.

Perbincangan mengenai program tersebut ramai di media sosial, terutama setelah muncul informasi mengenai wafatnya tiga peserta yang mengikuti pelatihan di sejumlah satuan pendidikan militer.

Korban terbaru diketahui bernama Novia Rahmadhani Sitohang, calon manajer KNMP yang mengikuti Latsarmil di Satuan Pendidikan Pusat Bahasa Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Udara (Satdik Pusbahasa Kodiklatau), Jakarta.

Novia sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Selasa, 23 Juni 2026.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan telah mengonfirmasi wafatnya dua peserta lainnya, yakni Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq, yang juga mengikuti program serupa.

Istana Pastikan Penanganan Maksimal dan Program Tetap Berjalan

Menanggapi peristiwa tersebut, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan perhatian penuh terhadap para peserta yang mengalami musibah selama pelaksanaan program.

Menurutnya, setiap kejadian yang terjadi akan ditangani secara serius dan dipisahkan dari kelanjutan program secara keseluruhan.

Meski demikian, pemerintah memastikan program Koperasi Merah Putih tetap akan dilanjutkan sembari melakukan evaluasi dan langkah mitigasi yang diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang.

Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) kembali menjadi perhatian publik karena seluruh calon manajer Kopdes maupun KNMP diwajibkan mengikuti Latsarmil sebelum bertugas di lapangan.

Pelatihan tersebut dilaksanakan di berbagai satuan pendidikan TNI yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.

Kebijakan ini menuai beragam tanggapan. Sejumlah pihak menilai materi latihan yang berfokus pada disiplin dan kekompakan ala militer tidak berkaitan langsung dengan tugas utama seorang manajer koperasi yang lebih banyak berhubungan dengan pengelolaan keuangan, administrasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bahkan, beredar kabar bahwa sebagian peserta yang telah lolos seleksi memilih mengundurkan diri sebelum memasuki masa pelatihan di lingkungan militer.

Menteri Desa Sebut Latsarmil Bertujuan Membentuk Mental dan Solidaritas

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto sebelumnya menjelaskan bahwa pelatihan dasar militer diberikan bukan untuk membentuk kemampuan tempur, melainkan untuk memperkuat karakter, disiplin, dan semangat kebangsaan peserta.

Menurut Yandri, para peserta berasal dari latar belakang yang beragam sehingga diperlukan proses pembentukan mental dan rasa kebersamaan sebelum mereka ditempatkan di berbagai wilayah desa, termasuk daerah terpencil.

Ia menilai solidaritas yang terbangun selama pelatihan menjadi modal penting agar para pengelola mampu bekerja sebagai satu tim dan memiliki tekad yang sama dalam menyukseskan program pemerintah.

Desakan Evaluasi Menguat

Di tengah suasana duka yang menyelimuti program tersebut, sejumlah kalangan mulai mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep pelatihan yang diterapkan.

Sebagian pihak bahkan menilai pelaksanaan Latsarmil sebaiknya dihentikan sementara sampai penyebab meninggalnya para peserta benar-benar terungkap dan standar keselamatan dievaluasi secara komprehensif.

Meninggalnya tiga peserta Latsarmil dalam waktu berdekatan membuat program SPPI, Kopdes Merah Putih, dan KNMP kini berada dalam sorotan publik. Pemerintah memastikan program strategis tersebut tetap berjalan, namun desakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap metode pelatihan terus menguat.

Ke depan, berbagai pihak berharap proses pembekalan calon pengelola koperasi dapat lebih menitikberatkan pada kompetensi profesional yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka di lapangan, tanpa mengabaikan aspek keselamatan peserta. ***