Kejagung Bentuk Tim Khusus Usut Febrie Adriansyah, 9 Jaksa Senior Turun Tangan

AKURAT BANTEN - Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru sekaligus membentuk tim khusus yang beranggotakan sembilan jaksa senior untuk menangani tiga perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Langkah ini diambil setelah penanganan perkara resmi dilimpahkan dari penyidik Polri kepada Kejagung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menjelaskan, tim khusus tersebut dibentuk melalui sprindik yang bersifat khusus.

Mayoritas anggotanya merupakan jaksa senior yang sebelumnya pernah bertugas sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga: Kejagung Tegaskan Febrie Adriansyah Tetap Tersangka, Terbitkan Tiga Sprindik Baru Usai Limpahan Perkara dari Polri

“Di dalam sprindik baru yang kami terbitkan, makanya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang sifatnya khusus kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari sembilan orang,” ujar Anang di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Menurut Anang, sebagian besar anggota tim sengaja direkrut dari luar lingkungan Jampidsus untuk menjaga independensi penyidikan dan menghindari potensi konflik kepentingan karena perkara tersebut melibatkan mantan pimpinan di institusi itu.

“Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini berasal dari mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Kurang lebih sembilan orang, di antaranya ada saudara Riyono, ada saudara Chatarina Girsang, ada Zet Tadung Allo,” kata Anang.

Kesembilan anggota tim itu terdiri atas Agus Salim, Muhibuddin, Chatarina Muliana Girsang, Riyono, Agus Sahat, Irene Putrie, Rinaldi Umar, Zet Tadung Allo, dan Hari Wibowo.

Baca Juga: Prabowo Resmi Terima Undangan Iran, Kunjungan ke Teheran Disiapkan di Tengah Memanasnya Konflik AS-Iran

Selain membentuk tim khusus, Kejagung juga menerbitkan tiga sprindik yang masing-masing menangani klaster perkara berbeda.

Sprindik Nomor 43 mengusut dugaan korupsi dan TPPU di PT Krakatau Steel, Sprindik Nomor 44 menyidik dugaan korupsi proyek PLTU PLN yang menyebabkan blackout, sedangkan Sprindik Nomor 45 menangani perkara PT Asabri berdasarkan pelimpahan laporan dari penyidik Polri.

“Pertama, terkait sprindik nomor 43 dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, sprindik nomor 44 dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang blackout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan ASABRI sebagaimana laporan yang kita terima dari penyidik Polri,” terang Anang.

Ia menegaskan, sejak ketiga sprindik diterbitkan, seluruh proses penyidikan yang bersifat pro Justitia berada di bawah kewenangan penyidik Kejagung.

Baca Juga: Kapolri Bungkam soal Kritik Mahfud MD, Hanya Beri Jawaban Singkat soal Kasus Febrie Adriansyah

Kendati demikian, proses penanganan perkara tetap dilakukan melalui koordinasi dengan Polri, supervisi KPK, serta pengawasan Komisi III DPR RI.

“Dalam pelaksanaannya, kita tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan penyidik Polri, dan juga kita akan berkolaborasi dengan KPK untuk mensupervisi proses penyidikannya. Termasuk mitra kita dari Komisi III DPR akan ikut mengawasi,” jelasnya.

Terkait status hukum Febrie Adriansyah dan Don Ritto, Anang memastikan penetapan tersangka yang sebelumnya dilakukan Polri tetap berlaku.

Namun, Kejagung akan lebih dulu mempelajari seluruh berkas perkara yang telah diserahkan sebelum menentukan langkah lanjutan.

Baca Juga: KPK Sita Uang dan Perhiasan usai Geledah 9 Lokasi di Sukoharjo, Dalami Dugaan Pemerasan Bupati Etik Suryani

“Tidak gugur (status tersangka di Polri), yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Dalam pertimbangan kita, termasuk sprindik dari Polri dan laporannya. Saat ini (statusnya) ya di antaranya disebut oknum di salah satu perkara,” ujarnya.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungan terhadap pembentukan tim khusus tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menilai komposisi tim yang diisi mantan penyidik KPK menjadi modal penting untuk mempercepat proses penyidikan.

“Kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut,” ujar Budi, Kamis (16/7/2026).

Baca Juga: Profil Kuntadi, Calon Jampidsus Pengganti Febrie Adriansyah: Pernah Usut Kasus PT Timah hingga BTS Kominfo

Budi optimistis penyidikan tiga perkara yang berkaitan dengan PT Krakatau Steel, PLTU PLN, dan PT Asabri dapat berjalan sesuai harapan.

KPK, kata dia, akan terus menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Kami meyakini sejauh ini progres berjalan positif, dan KPK terus memantau perkembangannya. Jadi, kita lihat sampai dengan hari ini dan ke depan seperti apa,” katanya.

Baca Juga: Mahfud MD Soroti Pengalihan Kasus Febrie Adriansyah ke Kejagung, Singgung Dugaan 'Barter' hingga Desak Penegakan Hukum Transparan

Ia menambahkan, komunikasi antara KPK, Kejagung, dan Polri telah terjalin secara intensif sejak awal penanganan perkara.

Dengan koordinasi tersebut, setiap kendala dalam proses penyidikan diharapkan dapat diselesaikan bersama sesuai mekanisme dalam Undang-Undang KPK dan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Supervisi KPK.

***