Geram PDIP Terus Diseret, Megawati Bongkar Fakta Pendaftaran Jokowi dan Serang Balik KPU!

AKURAT BANTEN— PDI Perjuangan (PDIP) kembali berada di tengah pusaran badai politik.

Merespons polemik keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak kunjung surut dan kerap menyudutkan partainya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akhirnya mengambil sikap tegas.

Presiden ke-5 Republik Indonesia itu tidak lagi menutup ruang dialog.

Dengan nada geram, ia membongkar fakta mendasar mengenai sistem rekrutmen internal partai sekaligus melempar bola panas pertanggungjawaban kepada lembaga penyelenggara pemilu.

Baca Juga: Dibongkar Habis! Misi Berani Bonjowi Buru Dokumen Asli hingga Skripsi Jokowi di UGM, Titik Balik atau Akhir Polemik?

Persyaratan Internal: 'Cukup KTP, Bukan Ijazah'

Selama bertahun-tahun, publik kerap menumpuk kritik kepada PDIP sebagai partai pengusung utama Jokowi sejak memenangkan kursi Wali Kota Surakarta hingga dua periode memimpin Indonesia.

Namun, Megawati meluruskan logika berpikir yang keliru di tengah masyarakat tersebut.

Ia menegaskan bahwa dalam mekanisme pengkaderan internal partai berlogo banteng moncong putih itu, ijazah pendidikan formal tidak pernah menjadi prasyarat wajib untuk mendaftar sebagai anggota.

Masalah gonjang-gonjang ijazah Pak Jokowi ini selalu dikaitkan dengan PDI Perjuangan. Ingat, syarat masuk partai itu kami tidak pernah memberi syarat membawa ijazah, cukup dengan KTP, — Megawati Soekarnoputri

Pernyataan lugas ini sekaligus menjadi benteng pembatas bahwa urusan administratif keabsahan dokumen pribadi seorang kader di luar ranah fungsi kepartaian bukanlah domain operasional internal partai.

Baca Juga: Bongkar Kasus 'Baca Alquran Dapat Miras': Siapa Saja 5 Pihak The Sounds Project yang Kini Resmi Dipolisikan?

'Kalau Bermasalah, Kenapa KPU Meloloskan?'

Kemarahan Megawati mencapai puncaknya ketika ia menyoroti bagaimana narasi miring terus dialamatkan kepada partainya.

Menurutnya, pihak yang paling berwenang dan paling bertanggung jawab secara hukum atas validasi berkas pencalonan seorang kandidat pemimpin negara adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan partai politik pengusung.

Sebagai lembaga independen yang memegang mandat penuh dari undang-undang, KPU seharusnya menjadi filter pertama dan terakhir dalam menyaring keabsahan dokumen legal calon kepala daerah hingga calon presiden.

Seandainya ada masalah pencalonan Pak Jokowi dari Wali Kota Solo sampai Presiden, itu bukan salah PDI Perjuangan sebagai partai pengusung. Yang salah itu KPU. Kenapa? Apabila ijazah Pak Jokowi itu dianggap bermasalah, kenapa KPU saat itu tidak mempermasalahkan? Harusnya KPU memverifikasi dulu benar atau tidak, — Megawati Soekarnoputri

Baca Juga: Eksklusif! Belum Juga Dinaturalisasi, Ini Alasan Kuat Jordy Wehrmann Tetap Pilih Berjuang dari Liga Lokal

Menanti Titik Terang Polemik Panjang

Pernyataan tajam Megawati ini diprediksi bakal memicu diskursus baru di ruang publik, terutama di tengah derasnya arus perbincangan warganet di berbagai platform digital.

Dengan menarik garis tegas antara peran partai politik dan tanggung jawab konstitusional penyelenggara pemilu, Megawati berupaya membersihkan nama besar partainya dari polemik legalitas personal yang terus digoreng oleh para pengamat maupun kelompok oposisi.(**)