Kontroversi IKN, SOEKARNO Inginkan di Kalimantan Tengah, Tapi JOKOWI Maunya di Kalimantan Timur

AKURAT BANTEN - Ketika Bung Karno meresmikan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1957, Ia ingin memindahkan Ibukota Negara di wilayah sekitar kota yang sering disebutnya adalah Palangkaraya.

Bahkan, sang proklamator sangat ingin merancangnya sebagai Ibu Kota Negara Indonesia ketika itu. Hal tersebut sudah tertuang dalam masterplan yang ia rancang pada masa kemerdekaan.

Beda Soekarno, Beda pula maunya Jokowi! Hal ini dapat di lihat dari cara pandang ke dua pemimpin ini yang sama-sama memiliki alasan kuat sehingga menjadi pembeda atas keputusan konsep penentuan titik tengah Ibu Kota Negara (IKN).

Dalam buku berjudul Soekarno & Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya karya Wijanarka disebutkan, dua kali Bung Karno mengunjungi Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk melihat langsung potensi kota itu untuk menjadi pusat pemerintahan Indonesia.

Menurut Soekarno: Munculnya wacana pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Palangkaraya Kalimantan Tengah, Terdapat beberapa alasan, antara lain:

1. Wilayah Palangkaraya tidak memiliki gunung berapi yang aktif dan tak bersentuhan dengan lautan lepas, sehingga tidak rentan terhadap ancaman gempa bumi.

2. Dengan luasnya wilayah hutan dan jumlah sungai yang banyak di sana, menjadikan Palangkaraya relatif aman dari terjangan banjir.

3. Kalimantan merupakan pulau besar yang paling aman di Indonesia, jauh dari zona gempa dan gunung berapi. Tidak seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya yang menjadi langganan gempa tiap tahunnya.

4. Dengan letak geografis yang relatif aman dari terpaan bencana alam. Sangat memungkinkan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara masif, seperti dalam membangun jalan Trans Kalimantan, pembangunan bandara dan jalur kereta yang akan bermanfaat bagi kemajuan dan pertumbuhan daerah.

5. Jakarta yang sudah penuh sesak menjadi salah satu alasan Ibu Kota harus dipindahkan. Saat ini Jakarta sudah dipadati oleh lebih dari 10 juta penduduk. Padahal pada masa kolonial, Jakarta hanya dirancang untuk menampung 600.000 jiwa.

• Baca Juga: Jalan Soekarno-Hatta Rangkasbitung Diperbaiki, Warga Bilang Begini
• Baca Juga: Hutan Kalimantan Semakin Gundul, Industri Sawit dan IKN Jadi Pemicunya! Jadi Topik Hangat Dunia
• Baca Juga: Sejarah Singkat G30S/PKI dan Lengsernya Soekarno

Menurut Jokowi: Munculnya wacana pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Terdapat beberapa alasan, antara lain:

1. Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur dipilih menjadi lokasi dibangunnya ibu kota negara (IKN) Nusantara, Karena lokasi tersebut berada di titik paling tengah jika ditarik dari barat, timur, utara, dan selatan wilayah Indonesia.

"Diputuskan di Kalimantan timur di Penajam Paser Utara karena memang ini titik paling tengah kalau kita ambil dari barat, timur, utara, selatan, tengah ya di sini," ujar Jokowi dalam sesi tanya jawab dari lokasi IKN Nusantara yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (15/3/2022).

2. Pemilihan lokasi IKN ini bermula pada 2014 saat dirinya meminta kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk kembali melakukan kajian mengenai pemindahan ibu kota. Saat itu tercatat sejumlah pilihan lokasi yang kemudian dikerucutkan menjadi tiga titik.

Saat akhirnya dipilih Penajam Paser Utara, Jokowi mengatakan, ada pertimbangan ketersediaan lahan yang menjadi latar belakangnya.

3. Pemerataan pembangunan, karena Indonesia memiliki 17 ribu pulau dan 56 persen penduduk bermukim dipilau Jawa.

"Tetapi, yang paling penting adalah perpindahan ini untuk pemerataan, untuk keadilan karena kita memiliki 17.000 pulau yang 56 persennya (penduduknya) ada di Jawa, padahal kita punya 17.000 pulau," jelas presiden.

4. Produk domestik bruto (PDB) ekonomi, perputaran ekonomi 58 persen ada di Jawa khususnya di Jakarta.

"Kemudian juga produk domestik bruto (PDB) ekonomi, perputaran ekonomi 58 persen ada di Jawa khususnya di Jakarta. Artinya apa? Magnet ada di Pulau Jawa dan Jakarta. Harus ada magnet yang lain sehingga dari 17.000 pulau tidak menuju ke Jawa sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta, tidak semakin berat," lanjutnya.

Jokowi menambahkan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kota Nusantara merupakan pekerjaan raksasa sehingga membutuhkan waktu panjang, antara 15-20 tahun baru bisa selesai. Namun, dengan sudah ditunjuknya Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN, Jokowi yakin akan lebih mudah memetakan realisasinya.

"Dengan sudah terbentuknya otorita, ada kepala otorita, wakil kepala otorita, nanti yang siapkan kelembagaan sudah ada, perencanaan lebih detail, detailed engineering design (DED) dan sebagainya disiapkan, sehingga makin kelihatan nanti. Yang paling penting memang infrastruktur dasar yang segera dimulai," pungkas Kepala Negara.