Ian Wilson: Seperti Apa Indonesia Jika Prabowo Subianto Jadi Presiden 2024-2029

AKURAT BANTEN – Dalam opini bertajuk "An election to end all election?" yang dirilis di situs Fulcrum yang terafiliasi dengan lembaga think tank yang berbasis di Singapura ISEAS, Yusof Ishak Institute, pada Selasa (30/1).

Menurut pengamat studi politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch, Australia. Ian Wilson, menganalisis nasib Indonesia jika Prabowo Subianto menang di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Jika Prabowo dapat mempertahankan popularitasnya seperti yang dilakukan Jokowi, dia mungkin akan merasa berani menunjukkan kekuatan otoriternya dan sekali lagi mendorong pembatalan amandemen konstitusi pasca tahun 1999 dan diakhirinya pemilihan langsung," ujar Wilson.

Mahkamah Konstitusi (MK) saat itu, disebut-sebut akan mengembalikan penerapan sistem proporsional tertutup dalam pemilu.

Namun, wacana ini ditolak banyak pihak termasuk delapan fraksi partai politik di DPR. Hanya PDIP yang tak ikut serta menolak sistem proporsional tertutup.

Wilson menilai Gerindra menghendaki pengembalian sistem berdasarkan UUD 1945 versi asli.

"Ini berarti pembatalan amandemen konstitusi yang dibuat antara tahun 1999-2002 yang mendukung pemilu demokratis, perlindungan hak asasi manusia, dan batasan masa jabatan presiden (dua periode lima tahun)," ujar Wilson.

Dibentuknya Koalisi Merah Putuh (KMP) terdiri dari 73 anggota fraksi Golkar, 55 anggota fraksi PKS, 44 anggota fraksi PAN, 32 anggota fraksi PPP di parlemen mendukung UU yang memungkinkan kepala daerah termasuk gubernur ditunjuk parlemen.

• Baca Juga: Doa Agar Indonesia Diberikan Presiden Yang Amanah Adil Untuk Semua
• Baca Juga: Siapa Presiden 2024? Ahli Tarot Bunda Sekar Ayunda Menyebut Nama Yang bisa Sejahterakan Indonesia
• Baca Juga: Sewa Rp2 M Ijin Kampanye di JIS Rampung, Namun Terdapat Potensi Gangguan Penguasa

Kemudian dengan keras masyarakat menolak UU tersebut, Tak lama setelahnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan peraturan presiden sehingga rakyat bisa memilih langsung.

Namun ketika masa kepemimpinan Jokowi kondisi Indonesia kian parah dengan ambisi untuk melanggengkan kekuasaannya.

MPR dan DPR, pada 2023 lalu menyerukan agar MPR diangkat sebagai lembaga eksekutif tertinggi.

Wilson juga mengutip pernyataan ketua DPD La Nyalla Mattalitti dan wakil ketua Gerindra Habiburokhman, yang menginginkan pilpres tak langsung oleh MPR seperti masa Orde Baru.

Wilson juga menilai jika nanti, Prabowo menjadi presiden Indonesia dipastikan tidak ada lagi partai yang menjadi oposisi.

"Di masa kepresidenan Prabowo, mungkin terdapat perluasan pendekatan pemerintahan yang 'tanpa oposisi', yang dibingkai oleh kiasan nasionalis yang menjaga persatuan," kata dia.

Koalisi Prabowo-Gibran pada pilpres kali ini diusung oleh partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PSI, PAN, PBB dan Partai Gelora. Sejumlah ketua partai merupakan menteri di kabinet Jokowi.

Langkah itu, lanjut Wilson, untuk menghilangkan oposisi di parlemen dan membatasi muncul basis kekuatan yang saling bersaing.