Anies: Jangan Berandai-andai, Jangan sibuk bagi-bagi Kursi Sementara Koreksi Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Abaikan

AKURAT BANTEN - Koalisi Indonesia Maju (KIM), menurut rencana akan merangkul para pesaingnya di Pilpres 2024. Namun hingga saat ini untuk mendapatkan potensi dukungan lebih besar dalam kepemimpinannya adalah Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sedangkan Ganjar dan Mahfud MD tampaknya akan menolak, mengingat PDIP siap jadi oposisi. Seperti diketahui, pesaing Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin memprediksi, Anies bakal sulit menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, karena Prabowo pasti akan mengutamakan koalisinya, dan mengutamakan tokoh yang berjasa kepadanya.
Koalisi Indonesia Maju, tidak akan begitu saja menerima Anies, yang notabene merupakan rival Prabowo.
"Saya melihat sulit Anies masuk ke menteri Prabowo Gibran karena partai-partai politik pendukung Prabowo-Gibran juga tidak akan mau, tidak akan terima kalau Anies jadi menterinya Prabowo," ucapnya.
Sebelumnya dua partai pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024, yakni NasDem dan PKB telah mendeklarasikan dukungan mereka kepada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.
- Baca Juga: Hasil Pertandingan Timnas Indonesia vs Uzbekistan di Piala Asia U-23 2024: Garuda Muda Kalah 2-0!
- Baca Juga: Drakor Queen of Tears Tamat, Aktor Park Sung Hoon Minta Maaf Sudah Bikin Penonton Emosi!
- Baca Juga: Profil Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, Pecahkan Rekor Jadi Jendral TNI Termuda
Sementara Anies Baswedan tidak ingin berandai-andai terkait bila ditawarkan kursi menteri, hal ini dikatakannya usai menghadiri acara Halal Bihalal dan Tasyakuran Milad PKS ke-22, di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Sabtu (27/4/2024).
Anies menyebut, untuk saat ini, ia akan menjalani situasi yang ada dan akan meneruskan gagasan perubahan, jika ada kesempatan lain yang didapatkannya.
Anies juga menekankan terkait catatan-catatan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024 agar nanti tidak berulang terus setiap pemilu.
Menurutnya, berbagai catatan MK mengenai proses Pilpres 2024 tak boleh dilupakan dan sudah seharusnya menjadi bahan koreksi kepemiluan Indonesia.
Seperti saat ini usai Pilpres 2024 justru malah soal bagi-bagi jabatan, bukan usaha pengoreksian sistem pemilu itu sendiri.
Padahal, ia menilai, kualitas demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh praktik pemilu dan pilpres.
"Jadi, kita lihat aja misalnya dalam percakapan di sini, 90 persen persoalan yang dibicarakan adalah soal siapa ditugasi jabatan apa," tutur Anies.
Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku, ia menghormati sistematika bernegara sambil tetap menyampaikan semua catatan MK yang dinilai harus menjadi koreksi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini










