Pakar IT: PDN dikelola SDM Amatiran, Buta Cara Berpikir Teknologi Hanya Karena Dekat Dengan Pejabat
AKURAT BANTEN - Ketua Cyberity Arif Kurniawan, pihaknya menemukan ada masalah yang sangat serius dalam pengelolaan PDN. Salah satunya, kurangnya kontrol terhadap protokol keamanan cyber, seperti setiap instansi pengguna PDN berhak mengatur konfigurasi sendiri tanpa diawasi.
Arif Kurniawan mengatakan, jika sistem admin teknologi informasi tersebut cakap, hasilnya bagus, jika tidak maka akan banyak masalah yang akan timbul.
Baca Juga: Belasan Pasien Depresi Akibat Judi Online dan Pinjol, Ditangani Poli Klinik Jiwa RSUD Karawang
Saat ini kondisi perangkat pendukung PDN sangat tidak memadai, bahkan jauh dari kesan profesional. Selain itu, Arif juga mengatakan, instansi pemerintah daerah dan pusat pengguna PDN juga memiliki persoalan internal.
Banyak pejabat yang mengurusi teknologi informasi, justru tidak mengerti cara berpikir teknologi informasi. Umumnya, mereka yang menjabat hanya karena kedekatan atau intervensi politik, bukan berdasarkan kecakapan yang dimiliki.
”Akibatnya fatal. Cara berpikir IT (teknologi informasi) sederhana seperti untuk membuat backup informasi data saja tidak ada. Apalagi, protokol pengamanan data,” ujar Arif, Minggu (30/6/2024), dikutip Akurat Banten.
Carut-marutnya tata kelola PDN dapat disimpulkan terkait mudahnya para peretas mengobrak-abrik sistim penting dinegeri ini, seperti:
1. Anggaran Rp700 M, tapi menggunakan Anti Virus Gratisan.
2. Lemahnya pengawasan dan kontrol operasional sistim penggunaan dan penyimpanan data
3. Pengelolaan yang syarat dengan Kepentingan Internal, yang hampir berlaku disemua instansi pemerintah. Seperti kepentingan politik dan lainnya.
4. SDM yang menjalankan sistim tidak tahu cara berpikirnya teknologi informasi digital alias tidak memiliki kecakapan untuk mengetahui bahaya serangan siber.
5. Parahnya lagi, idak memiliki Backup serta protokol keamanan data.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
