Bukan Sekedar Jurnalis CNN, Inilah Sosok Diana Valencia Gunawan yang Ditakuti Prabowo Sampai Kartu Persnya Dicabut

AKURAT BANTEN — Nama Diana Valencia Gunawan mencuat ke publik usai Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas pers (ID pers) Istana miliknya.

Keputusan ini memicu protes dari kalangan media, organisasi pers, dan publik yang menilai tindakan pencabutan tersebut kontroversial dan belum mendapatkan penjelasan resmi memadai.

Diana Valencia adalah jurnalis CNN Indonesia yang biasa meliput hal-hal berkaitan kebijakan publik dan isu nasional.

Menurut laporan, pencabutan ID pers terjadi pada Sabtu, 27 September 2025, sekitar pukul 19.15 WIB, ketika seorang petugas BPMI memintanya menyerahkan kartu liputan secara langsung di kantor CNN.

Baca Juga: IJTI Banten Kecam Penghalangan Liputan Jurnalis Televisi di Pelabuhan Merak

Pihak redaksi CNN menyatakan bahwa mereka terkejut oleh langkah tersebut dan menuntut klarifikasi resmi.

Menanggapi polemik ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pihak pemerintah saat ini tengah fokus menyelesaikan penanganan kasus keracunan program MBG serta memperbaiki sistem di Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia mengungkapkan bahwa isu pencabutan kartu pers akan dievaluasi lebih lanjut, namun pada saat yang sama memilih menanggapi secara singkat saat ditanyai wartawan. Pernyataan tersebut dirilis pada hari Minggu (29 September 2025).

Pencabutan kartu pers terhadap Diana ini memunculkan kekhawatiran terkait kebebasan pers dan transparansi dalam hubungan antara media dan pemerintah.

Baca Juga: Insiden Berdarah Didepan Gedung DPR, Polisi dan Jurnalis Alami Luka, Saat Demo Menjurus Anarkis

CNN Indonesia menyatakan bahwa Diana sempat menanyakan kepada Presiden Prabowo tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan bahwa pertanyaannya bersifat kontekstual, sesuai tugas jurnalistik.

Para pengamat pers dan organisasi seperti PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) mendesak agar BPMI Setpres menyampaikan penjelasan publik mengenai dasar hukum dan mekanisme pencabutan tersebut.

Dampak dari tindakan ini terasa hingga ke lingkungan pers lokal, termasuk di Banten.

Banyak wartawan daerah mengamati perkembangan kasus ini dengan seksama karena bisa menjadi preseden penting bagi jurnalis daerah yang meliput kebijakan publik dan pejabat pusat.

Baca Juga: Menteri LH Desak Pimpinan PT GRS Bertanggung Jawab atas Kekerasan Jurnalis

Jika tindakan serupa diterapkan tanpa mekanisme transparan dan adil, maka posisi media lokal akan semakin rentan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan.

Dalam langkah lanjutan, CNN Indonesia berencana mengadakan pertemuan dengan BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta klarifikasi resmi mengenai pencabutan kartu pers tersebut.

Proses ini akan menjadi momen penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan hak pers untuk meliput secara independen.

***