Kontroversi Kembalinya Sahroni Wakil Komisi III DPR, ICW Sentil Etika Partai Politik

Aullia Rachma Puteri | 21 Februari 2026, 09:04 WIB

AKURAT BANTEN - Kembalinya Ahmad Sahroni ke kursi pimpinan Komisi III DPR RI kembali memantik perdebatan publik.

Penunjukan tersebut dinilai sejumlah pihak sebagai keputusan politik yang sarat kontroversi, terutama karena komisi ini memiliki fungsi strategis dalam pengawasan hukum, keamanan, dan hak asasi manusia di DPR RI.

Penempatan Sahroni sebagai pimpinan komisi berasal dari keputusan internal Partai NasDem, partai yang menaunginya.

Secara prosedural, langkah itu sah karena setiap fraksi memiliki kewenangan menentukan wakilnya di alat kelengkapan dewan.

Namun secara etika politik, keputusan ini menuai kritik keras dari kalangan masyarakat sipil.

Salah satu yang paling vokal adalah Indonesia Corruption Watch.

Lembaga antikorupsi tersebut menilai keputusan tersebut mencerminkan persoalan serius dalam proses kaderisasi partai politik.

ICW menilai partai seharusnya mempertimbangkan rekam jejak serta sensitivitas publik sebelum menempatkan kader di posisi penting.

Menurut ICW, figur pimpinan Komisi III seharusnya memiliki reputasi kuat dalam integritas dan kepercayaan publik.

Hal ini karena komisi tersebut berkaitan langsung dengan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan.

Jika pimpinan komisi dipandang kontroversial, dikhawatirkan akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Kritik ICW juga tidak hanya diarahkan kepada Sahroni sebagai individu, tetapi juga kepada partai politik secara umum.

Mereka menilai partai sering kali lebih mengutamakan loyalitas politik dibanding kualitas kepemimpinan.

Padahal, menurut ICW, demokrasi yang sehat membutuhkan kader yang bersih, profesional, dan dipercaya publik.

Di sisi lain, sejumlah anggota parlemen menyatakan bahwa penunjukan tersebut merupakan hak partai dan bagian dari dinamika politik di DPR.

Mereka berpendapat bahwa selama proses penetapan berjalan sesuai aturan, maka keputusan tersebut tidak dapat dipersoalkan secara formal.

Namun pengamat politik menilai polemik ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aspirasi publik dan praktik politik di parlemen.

Publik kini semakin kritis terhadap figur yang duduk di jabatan strategis.

Reputasi personal dan integritas menjadi pertimbangan utama dalam menilai kualitas kepemimpinan.

Isu ini juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses internal partai.

Tanpa mekanisme seleksi yang jelas dan akuntabel, partai politik berisiko kehilangan kepercayaan publik.

Padahal, partai merupakan pilar utama demokrasi yang seharusnya menjaga standar moral dan etika politik.

Kembalinya Sahroni di Komisi III menjadi pelajaran penting bagi semua pihak.

Bagi partai politik, momentum ini seharusnya menjadi refleksi untuk memperbaiki sistem kaderisasi.

Bagi parlemen, ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik adalah modal utama dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Perdebatan soal kepemimpinan di Komisi III diperkirakan masih akan bergulir.

Masyarakat sipil berharap kritik yang muncul tidak sekadar menjadi polemik sesaat, tetapi mampu mendorong perubahan nyata dalam tata kelola politik di Indonesia.

Dengan demikian, lembaga legislatif dapat kembali memperoleh kepercayaan masyarakat sebagai wakil rakyat yang benar-benar berintegritas.

***

#komisi iii dpr #partai politik #icw #indonesia corruption watch #ahmad sahroni