Jokowi Ketakutan? Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN

Andi Syafriadi | 13 Oktober 2025, 14:13 WIB

AKURAT BANTEN — Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini menuai sorotan setelah ia secara tegas menolak penggunaan dana APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung.

Keputusan ini mendapat pujian dari pengamat media sosial Hodari, yang menyebut langkah Purbaya sebagai tindakan keberanian dan tanggung jawab negara terhadap anggaran publik.

Hodari menyatakan bahwa sikap keras Purbaya telah “membuat gerah” kelompok pendukung proyek kereta cepat, yang menurutnya disebut sebagai “geng Solo termul-termul”.

Ungkapan ini bermakna kritik atas pihak-pihak yang selama ini berargumentasi agar beban utang kereta cepat dibebankan ke negara melalui APBN.

Menurut Hodari, poros kritik muncul karena sebelumnya janji awal proyek menyebut bahwa pembangunan kereta cepat tidak akan membebani APBN.

Namun pada praktiknya, terdapat tekanan agar negara ikut menanggung beban finansialnya.

“Jokowi, ke mana Jokowi? Kalau tidak dibebankan APBN, lalu dibebankan kepada siapa? Dibebankan kepada Luhut? Dibebankan kepada Jokowi?” ujarnya, mempertanyakan konsistensi janji terhadap realitas pembiayaan.

Dari sisi besaran kewajiban, proyek KCJB (Kereta Cepat Jakarta–Bandung) memiliki utang yang disebut dalam ratusan triliun rupiah.

Hodari menekankan bahwa beban ini tak seharusnya ditimpakan kepada APBN melainkan menjadi tanggung jawab entitas pelaksana proyek dan korporasi terkait.

Langkah Purbaya mendapat apresiasi sebagai wujud kehati-hatian dan prinsip agar negara tidak menjadi instrumen penyangga beban utang swasta atau proyek besar yang semula dijanjikan sebagai “mandiri”.

Hodari memandang bahwa penolakan keras ini membawa pesan bahwa APBN adalah instrumen negara yang harus dijaga agar tidak disalahgunakan sebagai “bank jembut” untuk menutup beban yang tidak semestinya.

Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat merupakan langkah penting dalam menjaga integritas fiskal negara.

Pernyataan pengamat Hodari bahwa “geng Solo termul-termul kepanasan” menunjukkan bahwa keputusan ini memicu reaksi dari pihak yang selama ini berharap APBN digunakan sebagai “penyelamat” proyek besar.

Bagi masyarakat dan pemangku kebijakan di Banten, momentum ini dapat menjadi landasan untuk menuntut akuntabilitas lebih besar dalam pembiayaan proyek infrastruktur, serta menjaga agar anggaran nasional tetap berpihak pada pelayanan publik dan pembangunan daerah.

***