Dandhy Laksono Kritik Pelatihan Militer Manajer Kopdes, Singgung Pesan Terselubung soal Kekuasaan

AKURAT BANTEN – Jurnalis sekaligus sutradara dokumenter Dandhy Laksono mengkritisi kebijakan pemerintah yang memberikan pelatihan dasar kemiliteran kepada para calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
Menurutnya, program tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas antara pembinaan karakter dan keterlibatan institusi militer dalam sektor sipil.
Melalui unggahan di media sosial, Dandhy menilai pelatihan tersebut tidak hanya bertujuan membangun disiplin atau kepemimpinan peserta.
Ia beranggapan terdapat makna lain yang ingin disampaikan melalui pendekatan militer kepada para calon pengelola koperasi desa.
Dalam pandangannya, pelatihan semacam itu dapat membentuk pola pikir bahwa otoritas tertentu memiliki posisi dominan dalam kehidupan sipil.
Karena itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga prinsip supremasi sipil yang menjadi salah satu pilar dalam sistem demokrasi.
Pernyataan Dandhy kemudian memicu beragam respons di ruang publik.
Sebagian pihak mendukung pandangannya dengan alasan pelatihan kemiliteran tidak relevan untuk meningkatkan kemampuan mengelola koperasi.
Namun, ada pula yang menilai pendidikan kedisiplinan justru dapat memberikan manfaat bagi para peserta.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan pelatihan dasar kemiliteran tidak dimaksudkan untuk mengubah fungsi para manajer koperasi menjadi bagian dari institusi pertahanan.
Program tersebut disebut hanya berfokus pada pembentukan karakter, etos kerja, kepemimpinan, dan kedisiplinan.
Selain materi dasar kemiliteran, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai pengelolaan koperasi, administrasi, tata kelola keuangan, hingga pengembangan usaha yang berkaitan dengan potensi ekonomi desa.
Pelatihan itu disusun dalam dua tahap.
Tahap awal berisi pembinaan karakter dan disiplin, sedangkan tahap berikutnya difokuskan pada peningkatan kompetensi teknis sebagai pengelola koperasi.
Program Latsarmil bagi manajer Kopdes Merah Putih belakangan menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai perdebatan mengenai urgensi pelaksanaannya.
Sejumlah kalangan menilai metode pembinaan dapat dilakukan tanpa melibatkan pendekatan kemiliteran, sementara pemerintah menegaskan bahwa materi yang diberikan telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Hingga kini, pelaksanaan program tersebut masih terus berjalan.
Perbedaan pandangan antara pemerintah dan sejumlah pengamat menjadi bagian dari diskusi publik mengenai model pembinaan sumber daya manusia dalam pengembangan koperasi desa.
***
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Kortastipidkor Bareskrim Polri Selidiki Tiga Modus Rekayasa Pasokan Energi PLTU yang Merugikan Negara Triliunan Rupiah
- 2Gaji PNS 2027 Tak Disinggung Prabowo, PNS Diduga Kembali Gigit Jari Tidak Dapat Kenaikan Gaji, Sama Seperti Pensiunan
- 3HIMNI Periode 2026-2031 Resmi Dilantik, Djarot Sulistio Wisnubroto Pimpin Perluasan Pemanfaatan Nuklir
- 4Fakta di Balik 'Gaji Rp700 Ribu per Kilo': Siapa Sebenarnya Ibu Susana yang Disebut Presiden Prabowo?
- 5Bikin Raksasa Premier League Gigit Jari, Gerry Cardinale Turun Tangan Kunci Transfer Diego Moreira Rp867 Miliar ke AC Milan!
- 6Gaji Pembawa Baki Bendera Celine Olivia Beda? Segini Honor Paskibraka 2026, Istilahnya Bukan Gajian
- 7Kopi Nalar Dorong Dialog Terbuka di Tengah Penolakan Warga atas Rencana PLTS 311 Hektare
- 8MU Tumbang 2-4 dari AC Milan, Michael Carrick Tetap Tenang Jelang Hadapi Hull City
- 9Liga Inggris 2026/2027 Dimulai! Arsenal Buka Perburuan Gelar, Jadwal MU dan Liverpool Ikut Jadi Sorotan
- 105 Alasan Manchester United Tak Akan Melepas Bruno Fernandes pada Musim Panas 2026









