Mahfud MD Soroti Kebijakan Mendadak Prabowo, Sebut Menkeu Purbaya Harus Putar Otak Cari Anggaran

AKURAT Banten – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengemukakan pandangannya mengenai pola pengambilan kebijakan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, sejumlah program pemerintah diumumkan secara cepat sehingga kementerian terkait harus segera menyesuaikan aspek teknis maupun pendanaannya.
Dalam keterangannya, Mahfud menilai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi salah satu pejabat yang menghadapi tantangan terbesar.
Ia berpendapat setiap kali muncul kebijakan baru, Kementerian Keuangan dituntut segera menyiapkan skema pembiayaan agar program tersebut dapat dijalankan.
Baca Juga: Mahfud MD Pertanyakan URI Bentukan Prabowo, Soroti Jabatan 'Gubernur' Sebelum Ada Rektor
Mahfud menggambarkan situasi tersebut sebagai pekerjaan yang tidak ringan.
Sebab, selain menjaga stabilitas fiskal, Kementerian Keuangan juga harus memastikan setiap program memiliki sumber anggaran yang sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Mahfud, proses penyusunan kebijakan idealnya diawali dengan pembahasan yang matang di tingkat internal pemerintah.
Kajian mengenai kebutuhan anggaran, kesiapan regulasi, hingga mekanisme pelaksanaan sebaiknya dirampungkan sebelum kebijakan diumumkan kepada masyarakat.
Baca Juga: Mahfud MD Kritik Sayembara Tangkap Begal Dedi Mulyadi, Sebut Bisa Picu Anarki
Ia menilai langkah tersebut dapat mengurangi potensi kendala pada tahap implementasi.
Dengan perencanaan yang lebih komprehensif, kementerian teknis dinilai akan lebih mudah menjalankan program tanpa harus melakukan penyesuaian dalam waktu yang sangat singkat.
Dalam penyampaiannya, Mahfud juga mencontohkan beberapa kebijakan yang menurutnya lebih dahulu diumumkan dibandingkan kesiapan teknisnya.
Ia berpandangan kondisi seperti itu membuat jajaran pembantu presiden harus bekerja ekstra untuk menyusun langkah pelaksanaan setelah kebijakan dipublikasikan.
Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa pendapat yang disampaikannya merupakan bentuk evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan, bukan kritik yang ditujukan secara personal kepada Presiden Prabowo maupun Menteri Keuangan Purbaya.
Ia berharap setiap kebijakan strategis pemerintah ke depan disusun melalui proses perencanaan yang lebih terintegrasi sehingga seluruh aspek administratif, regulasi, dan pembiayaan telah dipastikan sebelum diumumkan kepada publik.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana maupun Kementerian Keuangan mengenai pandangan Mahfud MD tersebut.
Pernyataannya pun memunculkan diskusi di ruang publik mengenai pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dengan kesiapan anggaran negara agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif.
***
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini



Terpopuler
- 1Kortastipidkor Bareskrim Polri Selidiki Tiga Modus Rekayasa Pasokan Energi PLTU yang Merugikan Negara Triliunan Rupiah
- 2Gaji PNS 2027 Tak Disinggung Prabowo, PNS Diduga Kembali Gigit Jari Tidak Dapat Kenaikan Gaji, Sama Seperti Pensiunan
- 3HIMNI Periode 2026-2031 Resmi Dilantik, Djarot Sulistio Wisnubroto Pimpin Perluasan Pemanfaatan Nuklir
- 4Fakta di Balik 'Gaji Rp700 Ribu per Kilo': Siapa Sebenarnya Ibu Susana yang Disebut Presiden Prabowo?
- 5Upah Pengupas Bawang Disebut Rp700 Ribu, Fakta di Lapangan Bikin Publik Terkejut, Mau Ikutan Kupas Bawang?
- 6Kopi Nalar Dorong Dialog Terbuka di Tengah Penolakan Warga atas Rencana PLTS 311 Hektare
- 7Gaji Pembawa Baki Bendera Celine Olivia Beda? Segini Honor Paskibraka 2026, Istilahnya Bukan Gajian
- 8MU Tumbang 2-4 dari AC Milan, Michael Carrick Tetap Tenang Jelang Hadapi Hull City
- 9Ijazah SMA Gibran Kembali Dipertanyakan, Pernyataan Loyalis Jokowi Bikin Polemik Makin Panas
- 10Bikin Guru Terharu, Celine dari Pontianak Dipercaya Bawa Baki Merah Putih di Istana







