Mau PINJAM ONLINE? Kenali DEBT COLLECTOR Legal dan Ilegal

AKURAT BANTEN - Dalam kehidupan dunia modern dan era digitalisasi yang semakin maju, pinjaman online telah menjadi pilihan populer bagi banyak orang untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang sangat mendesak.Hal semacam ini di mungkinkan karena meminjam di Bank masyarakat selalu di benturkan dengan aturan-aturan yang terlalu sulit.

Namun, seringkali seseorang yang meminjam uang secara online mengalami masalah dalam melunasi pinjamannya dan inilah peran debt kolektor menuai masalah. debt collector yang beroperasi secara ILEGAL biasanya bertindak tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

"Terjadi kehebohan di media sosial tentang banyaknya keluhan masyarakat terkait prilaku penagihan Pinjol seperti kumpulan preman yang tak berpendidikan."

Dept collector Pinjol ILEGAL seringkali berprilaku tidak beradab ketika melakukan penagihan di luar kontak darurat.Mereka sengaja untuk:
• Menyadap kontak HP debitur
• Menyebarkan data dengan cara yang senonoh seperti sengaja mengedit foto debitur Pinjol dalam bentuk setengah telanjang dan disebarkan di beberapa media Sosial.
• Meneror kekantor, seperti menghubungi pimpinan atau teman sekantor sehingga membuat debitur malu.

Nah, agar tidak terjadi seperti kasus di atas, Kita perlu mengenal terlebih dahulu bahwa terdapat beberapa Debt collector LEGAL dan PINJOL LEGAL yang telah memenuhi aturan OJK dan memenuhi aturan undang-undang serta memberikan perlindungan kepada para Debitur antara lain:

Daftar PINJOL Legal menurut rilis dari OJK 2023:
• Danamas.
• investree.
• amartha.
• DOMPET Kilat.
• KIMO.
• TOKO MODAL.
• UANGTEMAN.
• modalku.

Daftar Debt collector LEGAL bersertifikat:
1. ABC Debt Collection
2. XYZ Debt Recovery
3. PQR Debt Solutions
4. LMN Debt Management
5. RST Legal Collections

Mereka adalah lembaga Debt Collector yang terkemuka dalam industri pinjaman online nasional dan dikenal karena:
• Mematuhi peraturan OJK dan undang-undang yang berlaku
• Memiliki reputasi yang baik dalam menangani pelanggan dalam berbagai kasus
• Senantiasa berupaya menjaga hubungan kemitraan.
• Menjalankan praktik-praktik penagihan selalu mengedepankan prinsip keadilan dan transparan
• Berkomitmen untuk melindungi hak-hak konsumen dengan prinsip saling menguntungkan.
• Memberikan konsultasi keuangan yang membantu peminjam memulihkan kestabilan finansial mereka.

Dalam hal ini OJK sudah mengatur ketentuan kegiatan penagihan kepada konsumen dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan OJK No.6 Tahun 2022. Konsumen juga diminta taat terhadap isi kontrak dan menghindari wanprestasi atau lalai memenuhi janji, guna terhindar dari debt collector.

OJK sudah mengatur ketentuan kegiatan penagihan kepada konsumen dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan OJK No.6 Tahun 2022. Konsumen juga diminta taat terhadap isi kontrak dan menghindari wanprestasi atau lalai memenuhi janji, guna terhindar dari debt collector.
Sedangkan Pasal 8 menyatakan:

1. PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK.

2.Dalam hal PUJK dapat membuktikan bahwa terdapat keterlibatan, kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Konsumen, PUJK tidak bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul.

3. Bentuk tanggung jawab atas kerugian Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disepakati oleh Konsumen dan PUJK.

4. Tindak lanjut Otoritas Jasa Keuangan dalam proses pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan Konsumen.