KLH Gelar Rapat Koordinasi Bahas Strategi Penanganan Karhutla

AKURAT BANTEN - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menggelar Rapat Koordinasi membahas langkah strategis penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah ASEAN.

Rapat tersebut juga sekaligus membahas tindak lanjut komitmen negara-negara anggota AATHP.

Dikatakan, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pemgendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, bahwa COP-19 menghasilkan sejumlah komitmen penting untuk meningkatkan akselerasi kerjasama lintas batas dalam pengendalian asap.

"Beberapa komitmen telah disampaikan para menteri untuk meningkatkan akselerasi dari AATHP. Salah satu langkah penting adalah pembangunan dan pengoperasian ASEAN Coordinating Center for Transboundary Pollution Control yang akan berpusat di Jakarta," ujar Hanif di Ballroom 1, Four Seasons Hotel, Jakarta, pada Senin (23/12/2024).

Baca Juga: Pemkot Tangsel Perbolehkan Pesta Kembang Api di Malam Tahun Baru 2025, Asal Ada Izin

Menurut Hanif, keberadaan pusat koordinasi ini akan memperkuat kerja sama regional dalam pengendalian karhutla. 

"Dukungan semua pihak dan koordinasi KLH dengan lintas Kementerian dan juga Pemerintah Daerah sangat penting dan terus ditingkatkan terutama kesiapan kita menangani karhutla pada 2025," tegasnya.

Hanif menjelaskan, KLH bersama Tim Inpres Nomor 35 Tahun 2020 telah menyusun rencana untuk aksi penanganan karhutla. Setelah rapat tersebut.

Lebih lanjut, kata Hanif, konsultasi dengan Menko Polhukam akan dilakukan minggu depan, diikuti rapat paripurna awal Januari 2025 untuk menyelaraskan persiapan seluruh tim.

Baca Juga: Bahaya Dampak Judi Online, BAKTI Kominfo Berikan Edukasi Untuk Warga di Pandeglang

Selain itu, BMKG juga memprediksi kondisi 2025 akan normal tanpa cuaca ekstrem. Meski demikian, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan, terutama di kawasan hidrologi gambut. 

"Operasi modifikasi cuaca tetap menjadi salah satu langkah penting, tetapi kita juga menyiapkan pasukan darat dengan koordinasi lintas sektoral, mulai dari TNI, Polri, desa tangguh bencana, masyarakat, hingga pemerintah daerah," jelasnya.

Ia juga menegaskan komitmen dalam penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Pihaknya sudah menyiapkan langkah hukum untuk menindak tegas upaya pembukaan lahan dengan api, baik oleh masyarakat maupun perusahaan.

"Dengan persiapan yang matang, kami pastikan kepada masyarakat Indonesia bahwa Pemerintah siap menangani potensi Karhutla di 2025, sekaligus menekan dampaknya seminimal mungkin, termasuk pencemaran udara yang membahayakan kesehatan masyarakat," pungkasnya.