Skandal Deforestasi Sumatera: Bukan Hanya Cuaca, 8 Perusahaan Raksasa Dipanggil KLH Terkait Banjir Bandang!
- Sorotan Tajam: Banjir Sumatra Dipicu Kerusakan Hutan Sistemik, Gubernur Dibantah Keras Walhi!
AKURAT BANTEN-Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah tegas menyikapi bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra, seperti Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat.
Bukan sekadar cuaca ekstrem, KLH kini membidik dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, mengonfirmasi bahwa delapan perusahaan raksasa yang diduga kuat berkontribusi memperparah banjir di Sumatra Utara akan dipanggil pekan depan.
Pemanggilan ini bertujuan menelusuri kelengkapan perizinan lingkungan, lahan, hingga dugaan serius pencemaran lingkungan.
Fakta Mengejutkan: Citra Satelit Ungkap Kerusakan Hutan Masif 10 Tahun Terakhir
Isu deforestasi sebagai biang kerok bencana di Sumatra semakin menguat, jauh dari sekadar faktor alam.
Rekaman citra satelit dari tahun 2016 hingga 2025 menunjukkan adanya pembukaan lahan yang masif di Sumatra Utara.
Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut bahkan lebih mencengangkan:
Dalam 10 tahun terakhir, 2.000 hektare hutan di Sumut telah rusak.
Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba, secara keras menyangkal pernyataan Gubernur Sumatra Utara yang menyebut banjir disebabkan oleh cuaca ekstrem.
"Perusakan hutan di sana itu disebabkan ya, dipicu ya, oleh beberapa perusahaan... Pemicu utamanya bukan cuaca ekstrem ini, pemicu utamanya adalah kerusakan hutan dan alih fungsi lahan dari hutan menjadi non-hutan," tegas Rianda Purba dalam konferensi pers, Senin (1/12).
Baca Juga: Dramatis! BNN Bekuk Gembong Sabu 5 Triliun di Kamboja: Selamatkan 8 Juta Jiwa dari Ancaman Narkoba
Daftar Korporasi yang Dibidik: Tambang Emas hingga Sawit di DAS Batang Toru
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memperinci delapan perusahaan yang dicurigai. Mereka terdiri dari perusahaan:
Tanaman Industri
Tambang Emas
Perusahaan Sawit
Lokasi aktivitas mereka terpusat di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Tapanuli Selatan.
Temuan ini telah dikonfirmasi melalui analisis citra satelit.
Deputi Penegakan Hukum Kementerian LH telah melayangkan panggilan, bahkan meminta perusahaan membawa bukti citra satelit resolusi sangat tinggi untuk membuktikan asal-usul kayu-kayu yang hanyut saat banjir deras.
"Kami minta mereka menjelaskan semua persoalannya termasuk menghadirkan citra satelit... supaya bisa membuktikan ini kayu itu dari mana asalnya," ujar Menteri Hanif.
Sorotan MPR: Gelondongan Kayu Hanyut Adalah Bukti Penebangan Liar Lama
Isu ini semakin memanas setelah Ketua MPR, Ahmad Muzani, turut angkat bicara.
Ia meragukan bahwa gelondongan kayu besar yang viral terbawa banjir bandang adalah pohon tumbang akibat badai.
"Kalau dari lihat gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan... sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan itu, yang cukup lama," kata Muzani, Selasa (2/12).
Muzani meminta pemerintah memberikan atensi khusus pada dugaan pembalakan liar yang tak terkendali di Sumatra, memperingatkan bahwa ini adalah salah satu penyebab utama bencana.
Kerusakan Sistemik di Sumatra Barat: Konsesi dan TN Kerinci Seblat Terancam
Dukungan terhadap temuan Walhi datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Regional Barat.
Mereka menyebut bencana ini tak lepas dari dampak krisis iklim terkait aktivitas deforestasi dan masifnya pemberian izin konsesi pada perusahaan pertambangan dan perkebunan.
LBH mencatat di Sumatra Barat, terdapat ratusan ribu hektare hutan dirusak dalam rentang waktu 2020-2024.
Kerusakan bersifat sistemik dan berkelanjutan, tampak pada citra satelit yang menunjukkan kerusakan di kawasan konservasi dan hutan lindung, termasuk di wilayah perbukitan Taman Nasional Kerinci Seblat.
Situasi ini diperparah dengan maraknya tambang ilegal dan pembalakan liar di wilayah Dharmasraya, Agam, Tanah Datar, dan Pesisir Selatan.
Poin Utama (Takeaways):
- KLH akan memanggil 8 perusahaan (Tanaman Industri, Tambang Emas, Sawit) terkait banjir Sumut.
- Walhi dan LBH menolak klaim cuaca ekstrem, menyebut kerusakan hutan sistemik sebagai pemicu utama.
- Citra satelit 2016-2025 menunjukkan pembukaan lahan masif, dengan 2.000 hektare hutan Sumut rusak dalam 10 tahun terakhir.
- MPR menduga kayu yang hanyut adalah hasil penebangan lama, bukan pohon tumbang (**)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
