KPAI Minta Gubernur Jabar Tinjau Ulang Program Pendidikan di Barak Militer untuk Siswa

AKURAT BANTEN - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan keprihatinannya terhadap program pengiriman siswa ke barak militer yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Lembaga ini meminta agar program tersebut dihentikan sementara waktu hingga dilakukan evaluasi menyeluruh mengenai regulasi dan dampak yang ditimbulkan, terutama terkait perlindungan anak.

Baca Juga: Markas Kodim Poso Kebakaran, TNI AD Sisir Penyebab Lewat Tim Gabungan

“Dari hasil pengawasan kami, kami merekomendasikan agar program ini dihentikan sementara,” ungkap Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.

“Evaluasi ini penting agar kita bisa meninjau kembali aturan yang mendasari serta cara pelaksanaan program tersebut selama ini,” tambahnya.

Baca Juga: Jaro Midun, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa: Gadaikan STNK Demi Warga, Dedi Mulyadipun Turun Tangan!

Menurut Jasra, KPAI tidak menentang upaya pendidikan disiplin, tetapi harus dipastikan bahwa pendekatan tersebut tidak melanggar hak anak atau menimbulkan risiko kekerasan fisik dan psikologis. Ia menegaskan bahwa metode pembinaan harus berbasis pada prinsip ramah anak yang menghormati kebutuhan dan perkembangan psikologis mereka.

Baca Juga: Diduga Batalkan Proyek Secara Sepihak, PT JMR Dilaporkan ke KPPU dan DPR RI

Selain itu, KPAI menilai bahwa belum ada data konkret yang menunjukkan bahwa program barak militer efektif dalam mengubah perilaku siswa secara positif. Jasra menegaskan pentingnya analisis mendalam terhadap dampak jangka panjang program tersebut.

“Kita harus tahu apakah program ini benar-benar memberikan perubahan positif atau malah menyebabkan dampak negatif yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Baca Juga: Waspada Oknum Mengaku Polisi! Polres Metro Jakut Imbau Warga Minta Surat Tugas dan Identitas

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu kekerasan di lingkungan pendidikan, KPAI mengingatkan agar semua kebijakan pembinaan siswa tetap mengedepankan pendidikan yang humanis dan berempati. Pemerintah daerah pun disarankan lebih hati-hati dalam merancang program yang berpotensi ekstrem dan menimbulkan kontroversi.

Baca Juga: Aksi Jual Motor Curian Gagal! Tiga Remaja Dibekuk Polisi di Kemayoran

KPAI juga membuka peluang dialog dengan Pemprov Jawa Barat untuk bersama-sama mengkaji ulang program tersebut bersama para ahli pendidikan, psikolog, serta pihak terkait lainnya yang memahami tumbuh kembang anak.

Harapan KPAI, hasil evaluasi ini bisa menjadi dasar pembenahan program agar sejalan dengan kepentingan terbaik bagi kesejahteraan dan perlindungan anak.

Baca Juga: Dua Tersangka Ditetapkan dalam Kasus Pendudukan Lahan BMKG di Tangerang Selatan

Lebih jauh, KPAI mengajak semua pihak untuk fokus pada pendekatan pembinaan yang mampu membangun karakter siswa tanpa menimbulkan tekanan berlebihan. Jasra menyatakan bahwa program pembinaan harus memberi ruang bagi siswa untuk berkembang secara sehat dan positif.

“Pendidikan bukan hanya soal disiplin, tetapi juga soal bagaimana kita menjaga mental dan hak anak agar tetap terlindungi,” tutup Jasra.

Baca Juga: Heboh! Minyak Babi di RM Legendaris Ayam Goreng Widuran Solo, Muhammadiyah Minta Agar Diproses Hukum