Viral Polemik Awardee LPDP, Helmy Yahya Sebut Beasiswa adalah Amanah: Itu Uang Rakyat

AKURAT BANTEN - Pernyataannya dari Dwi Setyaningtyas alias Tyas, alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Narasi yang berbunyi “cukup aku WNI, anakku jangan” saat memamerkan dokumen dari Home Office Inggris memicu gelombang kritik dari warganet.

Banyak publik menilai narasi itu terkesan merendahkan status kewarganegaraan Indonesia dan tidak sensitif terhadap sumber pendanaan studinya yang berasal dari dana publik.

Baca Juga: Naas! Niat Baik Berujung Kerugian: Gerai Es Teh di Amuk ODGJ

Helmy Yahya: LPDP Bukan Sekadar Beasiswa, tapi Amanah Uang Rakyat
Sorotan terhadap polemik ini juga datang dari tokoh publik, Helmy Yahya. Melalui kanal YouTube miliknya, Helmy menegaskan bahwa beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bukan sekadar bantuan pendidikan, melainkan amanah yang bersumber dari pajak rakyat.

Menurutnya, setiap awardee LPDP telah menandatangani kontrak sebelum berangkat studi.

Salah satu ketentuan yang dikenal luas adalah kewajiban pengabdian dengan skema 2N+1, yakni dua kali masa studi ditambah satu tahun bekerja dan berkontribusi di Indonesia.

Baca Juga: Bukan Rp15 Ribu! Badan Gizi Nasional Bongkar Anggaran Asli Makan Gratis: Ternyata Cuma Segini!

"LPDP itu uang rakyat," tegasnya sebagaimana dilansir dari Kanal YouTube Helmy Yahya Bicara, pada Selasa, 24 Februari 2026.

"Pesertanya menandatangani perjanjian sebelum berangkat. Kalau sudah sepakat 2N+1, ya harus dijalankan," imbuhnya.

Helmy juga berbagi pengalamannya sebagai penerima beasiswa World Bank pada 1991. Ia menyatakan telah menjalankan kewajiban sesuai kontrak yang disepakati, dan menilai komitmen terhadap perjanjian merupakan bagian dari integritas seorang akademisi.

Baca Juga: Beredar Video Debt Collector Diduga Tusuk Seorang Advokat di Banten, Gegara Korban Tolak Serahkan Mobil, Pelaku Kini Dicari Polisi

Helmy menekankan, polemik ini bukan semata tentang pilihan hidup pribadi untuk menetap di luar negeri. Inti persoalan, menurutnya, terletak pada komitmen terhadap kontrak yang telah ditandatangani.

LPDP, lanjutnya, memiliki aturan spesifik mengenai kewajiban kembali dan mengabdi di Tanah Air. Karena dana pendidikan berasal dari masyarakat, maka awardee memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memenuhi kesepakatan tersebut.

Ia juga menyayangkan apabila talenta terbaik bangsa yang telah dibiayai negara justru memilih tidak kembali.

Di tengah berbagai tantangan nasional, Indonesia dinilai membutuhkan kontribusi sumber daya manusia unggul untuk mendorong kemajuan di berbagai sektor.

Isu Brain Drain dan Komitmen Akademisi
Dalam pernyataannya, Helmy turut menyinggung fenomena brain drain, yakni perpindahan tenaga kerja terdidik dan profesional dari negara berkembang ke negara maju.

Baca Juga: Rupiah Kembali Tertekan, Dolar AS Menguat dan Sinyal Suku Bunga Tinggi Masih Bertahan

Fenomena ini biasanya dipicu oleh faktor seperti perbedaan gaji, fasilitas riset yang lebih baik, stabilitas politik, hingga peluang karier yang lebih luas di luar negeri. Di Indonesia, isu ini kembali mencuat seiring ramainya tagar #KaburAjaDulu di media sosial, yang menggambarkan keinginan sebagian generasi muda mencari peluang hidup di negara lain, termasuk Singapura.

Helmy mengingatkan agar masyarakat tidak menganggap remeh dampak brain drain secara masif. Menurutnya, jika sejak awal sudah ada kesepakatan untuk kembali dan mengabdi, maka komitmen tersebut harus dihormati.

“Jika sudah sepakat sejak awal, maka hargai dan laksanakan kesepakatan itu,” ujarnya.

Baca Juga: Miris! Beras Seorang Nenek Raib Dicuri Dalam Tenda Pengungsian di Aceh Tamiang

Di tengah polemik yang berkembang, pihak LPDP disebut telah mengambil langkah tegas terhadap awardee yang terbukti melanggar kontrak, termasuk penagihan pengembalian dana beasiswa.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa beasiswa negara bukan hanya soal kesempatan belajar di luar negeri, tetapi juga tentang tanggung jawab, integritas, dan kontribusi nyata bagi Indonesia.

Perdebatan yang muncul mencerminkan dinamika antara hak individu menentukan masa depan dan kewajiban kolektif terhadap negara.

Pada akhirnya, publik berharap setiap awardee dapat menjaga amanah yang telah diberikan, demi kemajuan bangsa secara berkelanjutan.