Babak Baru Transisi Gaza, Israel Resmi Jadi Anggota Dewan Perdamaian AS

AKURAT BANTEN - Israel memastikan diri bergabung dalam Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat kunjungannya ke Washington DC, menandai babak baru dalam dinamika politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah.

Keputusan itu diumumkan setelah Netanyahu melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Rabu (11/2/2026).

Pertemuan tersebut disebut berlangsung intens dan membahas berbagai aspek implementasi rencana perdamaian yang sebelumnya telah dipaparkan Gedung Putih.

Baca Juga: Simbol Persaudaraan, Raja Salman Hadiahkan 100 Ton Kurma untuk Rakyat Indonesia

Usai pertemuan, Netanyahu menyampaikan pernyataan melalui akun media sosial X miliknya. Ia menegaskan bahwa Israel telah menandatangani dokumen resmi yang mengukuhkan posisinya sebagai anggota Dewan Perdamaian.

“Saya telah menandatangani dokumen yang memastikan keanggotaan Israel dalam Dewan Perdamaian,” tulis Netanyahu.

Dewan Perdamaian ini dibentuk sebagai bagian dari inisiatif besar pemerintahan Trump untuk menata ulang tata kelola Gaza pascakonflik. Berdasarkan mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak November 2025, dibentuk pula Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF) yang akan bertugas di wilayah tersebut.

Baca Juga: 2 Orang Tewas, Polisi Duga KKB Batalion Kanibal Pimpinan Elkius Kobak Dalang Penembakan Pesawat Smart Air di Bandara Korowai Batu

ISF memiliki mandat menjaga keamanan dan memastikan proses transisi berjalan tanpa eskalasi kekerasan. Pasukan ini bekerja selaras dengan 20 poin rencana perdamaian yang dirancang oleh Trump, di mana Dewan Perdamaian memegang otoritas utama dalam mengawasi jalannya pemerintahan transisi di Gaza.

Keterlibatan Israel dalam struktur tersebut dinilai sebagai langkah strategis, sekaligus sinyal dukungan terhadap kerangka perdamaian yang diusung Washington. Sejumlah analis menilai partisipasi ini dapat memperkuat legitimasi implementasi rencana tersebut, meski tetap menuai sorotan dari berbagai pihak di kawasan.

Baca Juga: Mata Kucing Underpass Cawang Raib Dicuri, Dishub Sebut Bisa Picu Kecelakaan

Di sisi lain, sejumlah negara anggota PBB menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan mandat ISF maupun Dewan Perdamaian. Mereka berharap transisi di Gaza tidak hanya berorientasi pada stabilitas keamanan, tetapi juga menjamin hak-hak sipil dan kemanusiaan warga setempat.

Langkah terbaru ini memperlihatkan semakin eratnya koordinasi antara Washington dan Tel Aviv dalam merespons dinamika Gaza.

Dengan struktur baru yang kini resmi berjalan, perhatian dunia tertuju pada bagaimana Dewan Perdamaian dan ISF akan menerjemahkan mandat internasional menjadi stabilitas nyata di lapangan.***