Ramadan 2026 Pemerintah Kucurkan Bansos Beras dan Minyak Goreng untuk 35 Juta Keluarga

Akurat Banten - Pemerintah memastikan bantuan sosial pangan kembali digelontorkan menjelang Ramadan tahun ini.
Program tersebut berupa distribusi beras serta minyak goreng yang direncanakan mulai berjalan pada pertengahan Februari 2026.
Kebijakan ini disiapkan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberi bantalan bagi keluarga rentan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut jumlah penerima yang dibidik mencapai puluhan juta keluarga.
Totalnya tercatat sekitar 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat atau KPM yang masuk dalam daftar prioritas.
“Target penerimanya adalah masyarakat yang berasal dari desil 1 sampai dengan desil 4,” kata Airlangga.
Ia menerangkan paket yang diberikan mencakup kebutuhan pokok yang paling banyak dikonsumsi rumah tangga.
Setiap keluarga nantinya memperoleh 10 kilogram beras dan dua liter minyak goreng.
Distribusi tersebut dirancang untuk periode dua bulan agar dampaknya terasa selama Ramadan hingga setelahnya.
Pemerintah menyiapkan dana tidak sedikit demi memastikan program berjalan lancar di lapangan.
Nilai anggaran yang disediakan mencapai Rp 11,92 triliun.
Dalam kesempatan serupa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan proses penyaluran akan berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial.
Ia memaparkan bahwa skema bantuan yang dijalankan terbagi dalam beberapa kategori.
“Ada dua jenis bansos, yang pertama adalah bansos reguler, yaitu Bansos Bantuan Sembako dan Program Keluarga Harapan yang menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp 17,5 triliun,” kata Saiful.
Baca Juga: Di Balik Sosok AKBP Didik Putra Kuncoro: Kapolres Bima yang Terseret Pusaran Kasus Sabu Anak Buah
Selain program rutin, pemerintah juga menyiapkan bantuan yang sifatnya lebih fleksibel mengikuti situasi.
Kelompok ini dikenal sebagai bansos adaptif yang memiliki sejumlah klasifikasi berbeda.
Prioritas awalnya diarahkan untuk wilayah terdampak bencana di Sumatra serta beberapa daerah lain.
Anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan tersebut mencapai Rp 2,3 triliun.
“Lalu yang berikutnya dalam anggaran kami juga untuk bansos yang sifatnya atensi atau asistensi rehabilitasi sosial. Secara keseluruhan nilainya adalah Rp 20 Triliun,” kata Saiful.
Menurut dia, realisasi penyaluran bantuan sebenarnya sudah berlangsung sejak awal tahun.
Kementerian Sosial mencatat dana yang tersalurkan hingga kini mendekati angka Rp 17 triliun.
Sisa anggaran akan dicairkan bertahap dalam beberapa bulan berikutnya.
“Sisanya akan menyusul untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Artinya ini Insyaallah sampai Lebaran, dan kami akan salurkan pada triwulan kedua nanti di bulan April, Mei, dan Juni,” kata dia.
Saiful juga membeberkan bahwa pemerintah menggunakan basis data terpadu sebagai rujukan utama penerima.
Data tersebut berasal dari pemutakhiran berkelanjutan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.
Dengan mekanisme itu, daftar penerima dapat berubah mengikuti kondisi terbaru masyarakat.
“Maka itu penerima manfaat bisa jadi di triwulan pertama dapat, di triwulan kedua dapat, mungkin di kuartal ketiga tidak dapat. Atau sebaliknya, ada yang belum pernah mendapatkan, nah sekarang kemudian mendapatkan bantuan sosial,” katanya.
Ia menekankan dinamika tersebut penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Proses distribusi pun dirancang memakai beberapa jalur agar lebih mudah dijangkau.
Sebagian bantuan akan dikirim melalui PT Pos Indonesia.
Sementara penerima lain akan difasilitasi lewat pembukaan rekening agar penyaluran berlangsung lebih praktis dan transparan.
Pemerintah berharap kombinasi berbagai program ini mampu membantu keluarga prasejahtera bertahan menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok.
Momentum Ramadan dipilih karena kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat dibanding bulan lainnya.
Dengan tambahan pasokan beras dan minyak goreng, masyarakat diharapkan bisa menjalani ibadah dengan lebih tenang.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa negara hadir menjaga kelompok paling rentan.
Ke depan, evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan efektivitas program tetap terjaga.
Pemerintah pun membuka ruang perbaikan jika ditemukan kendala selama proses penyaluran.
Harapannya, bantuan yang dikucurkan benar-benar sampai ke tangan mereka yang membutuhkan.***
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini










