Sorotan Tajam DPR: Aksi Lempar Beras dari Helikopter Cederai Martabat Korban, Bantuan Rusak Tak Bermanfaat!
AKURAT BANTEN- Metode penyaluran bantuan bagi korban bencana di Sumatera menuai kritik keras dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Cara-cara yang dinilai tidak etis dan berlebihan menjadi sorotan utama, khususnya praktik melempar paket bantuan dari helikopter yang tidak hanya cederai martabat korban, namun juga menyebabkan logistik rusak dan tak layak konsumsi.
Kritik tajam ini datang dari dua tokoh sentral DPR, Anggota Komisi IV Firman Soebagyo, dan secara terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani.
Keduanya sepakat, bahwa esensi bantuan haruslah didasari ketulusan dan cara yang manusiawi, bukan sebagai 'pertunjukan' atau sekadar memenuhi formalitas.
Firman Soebagyo: Bantuan Jangan Dilempar, Hindari Aksi Pencitraan!
Dalam Rapat Komisi IV DPR yang digelar pada Kamis, 4 Desember 2025, Anggota Komisi IV dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, melontarkan teguran keras yang ditujukan langsung kepada para pejabat di daerah bencana.
Firman meminta agar para pejabat berlaku sopan dan berempati.
Ia secara spesifik mengkritik praktik viral penyaluran bantuan dari udara yang ia nilai tidak pantas.
"Saya minta kepada pejabat yang ada di daerah juga, ketika membantu para korban hendaklah yang sopan," ucap Firman. "Tidak perlu memberikan beras dilempar-lempar dari helikopter."
Menurutnya, tindakan menjatuhkan paket logistik dari ketinggian tidak hanya tidak etis tetapi juga mengabaikan nilai kemanusiaan dan merendahkan martabat warga yang sedang membutuhkan uluran tangan.
Baca Juga: Bencana Baru di Bener Meriah: Parit Darurat Berujung Petaka, Jalan Pacuan Kuda Amblas Seketika!
Sentilan Aksi Panggul Beras
Lebih lanjut, Firman mengingatkan agar pejabat tidak memanfaatkan momen bencana sebagai panggung untuk mencari "pencitraan" atau mencari popularitas sesaat.
Ia bahkan menyentil aksi pejabat yang terlihat memanggul beras di depan kamera.
"Enggak perlu ada yang pencitraan dipanggul dan sebagainya. Ini mohonlah. Serahkan langsung," tegasnya, menekankan bahwa publik membutuhkan aksi nyata yang tulus, bukan pertunjukan simbolis.
Baca Juga: Menhut Raja Juli Jawab Amarah Titiek Soeharto: Siap Tindak 12 Perusahaan Biang Kerok Bencana!
Puan Maharani: Logistik Rusak, Martabat Korban Harus Dijaga
Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menanggapi serius metode airdrop bantuan dari udara yang beberapa kali dilakukan karena akses darat terputus.
Puan mengakui perlunya distribusi via udara di wilayah terisolasi, namun pelaksanaannya harus dievaluasi total.
Kritik Puan didasari laporan bahwa sebagian bantuan logistik, termasuk beras, pecah dan rusak saat dijatuhkan dari helikopter, sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh korban.
"Jangan sampai bantuan yang datang pun kemudian tidak bisa bermanfaat bagi para korban," tutur Puan di Kompleks Parlemen, Rabu, 3 Desember 2025.
Puan meminta pemerintah segera mengevaluasi cara-cara pendistribusian tersebut agar lebih efektif dan solutif.
Ia menekankan bahwa musibah yang menimpa masyarakat menuntut empati yang lebih baik dari pejabat.
"Namun cara pemberiannya mungkin dianggap kurang efektif atau kurang baik. Karena itu perlu dievaluasi sebaik-baiknya," pungkas Puan.
Kritik serentak dari parlemen ini menjadi pengingat keras di tengah data korban yang mengkhawatirkan (BNPB mencatat total korban meninggal mencapai ratusan jiwa per 3 Desember 2025).
Etika dan keselamatan korban harus menjadi prioritas utama dalam penanganan darurat bencana (**)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
