Ramai Isu Bantuan Beras Rp60 Ribu per Kilo untuk Korban Bencana, Wamentan Beri Klarifikasi

AKURAT BANTEN - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi terkait informasi yang sempat ramai di media sosial soal harga bantuan pangan beras untuk korban banjir dan tanah longsor di Sumatera yang disebut mencapai Rp60 ribu per kilogram. Ia menegaskan informasi tersebut keliru dan hanya terjadi kesalahan penulisan pada satuan.

Menurut Sudaryono, angka Rp60 ribu yang beredar bukan untuk 1 kilogram, melainkan untuk satu paket berisi 5 kilogram. Ia memastikan tidak ada skema bantuan beras satuan 1 kilogram karena penyaluran pemerintah selalu menggunakan kemasan standar 5 kilogram.

Baca Juga: Tragedi Terra Drone: 22 Karyawan Tewas dalam Kebakaran Gedung, Damkar DKI Ungkap Kombinasi Maut Akses Evakuasi dan Kepanikan

“Saya mau jelaskan, itu kan sempat ramai dibilang satu kilo beras Rp60 ribu. Itu salah. Bukan satu kilo, tapi satu pack. Satu pack itu lima kilo,” ujar Sudaryono dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia lingkup Kementan di Jakarta.

Dengan harga Rp60 ribu per paket, maka nilai beras bantuan tersebut setara Rp12.500 per kilogram. Sudaryono menegaskan perhitungan anggaran bantuan tidak bermasalah dan tidak merugikan masyarakat. Kekeliruan murni terkait penulisan informasi awal yang salah satuannya.

Ia menambahkan, pemerintah memastikan bantuan beras yang disalurkan kepada warga terdampak bencana benar-benar memenuhi standar dan didistribusikan secara tepat sasaran. Mekanisme penyaluran dilakukan sesuai prosedur nasional serta diawasi oleh berbagai pihak.

Baca Juga: UMP Banten 2026 Berpotensi Naik Tinggi, Pekerja Siap Dapat Gaji Lebih Besar?

Sudaryono juga menegaskan bahwa Kementan tidak mungkin menyalurkan bantuan hanya 1 kilogram, karena tidak sesuai standar logistik bantuan bencana dan akan menyulitkan distribusi di lapangan.

Melalui klarifikasi ini, Kementan berharap masyarakat tidak salah memahami harga bantuan dan tidak terpancing oleh informasi yang tidak lengkap. Ia meminta publik untuk mengutamakan verifikasi sebelum menyimpulkan sesuatu, terutama terkait bantuan pemerintah.

“Substansi anggarannya benar, dan tidak ada yang dirugikan,” tegasnya. Ia memastikan program bantuan tetap berjalan sesuai ketentuan dan mendukung pemulihan warga di wilayah bencana.

Baca Juga: Waspada Galbay Pinjol Meledak 2025, Utang Bisa Jadi 10 Kali Lipat

Sudaryono juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan akurat agar tidak muncul kesalahpahaman baru. Transparansi, kata dia, menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap program-program penanganan bencana.

Di sisi lain, Kementerian Pertanian juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi 1.200 ton beras bantuan agar proses di lapangan benar-benar berlangsung transparan dan tepat sasaran.

Partisipasi publik dianggap penting karena wilayah terdampak memerlukan pemulihan cepat dan dukungan yang terkoordinasi. Kementan berharap klarifikasi ini mengakhiri spekulasi serta memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.***