Menkeu Purbaya Ultimatum Program Rumah Subsidi, Serapan FLPP Harus Maksimal Sebelum Akhir Oktober

AKURAT BANTEN - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti lambatnya penyerapan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diperuntukkan bagi rumah subsidi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait, Purbaya memberikan tenggat waktu hingga akhir Oktober 2025 untuk mengevaluasi efektivitas penyaluran dana tersebut.

Baca Juga: MIRIS! Diejek 'Wadon' Berujung Maut di Sekolah: Kasus Bullying SMP Grobogan hingga Tengkorak Korban Patah

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak segan-segan memindahkan anggaran FLPP ke pos lain jika realisasi program ini tidak menunjukkan hasil signifikan.

Ia ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar memberi manfaat dan tidak mengendap tanpa hasil.

“Tapi saya ingin lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus, ya kita enggak pindahin uangnya. Tapi kalau ada masalah ya kita pindahin tempat lain dulu,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Selasa (14/10).

Baca Juga: YAKIN TEMBUS! 5,67 Persen: Menkeu Purbaya Bocorkan 'Jurus Rahasia' Ekonomi Prabowo-Gibran, PPN Siap Digoyang?

Meski memberi peringatan tegas, Purbaya tetap optimistis bahwa persoalan koordinasi antarinstansi bisa segera diselesaikan. Menurutnya, kerja sama yang solid antara Kementerian Keuangan, Kementerian PKP, dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan mempercepat realisasi target yang telah ditetapkan.

“Tapi saya yakin dengan kegiatan seperti ini, semua problem-problem antar pemerintahan, koordinasi dan lain-lain, bisa diselesaikan dengan cepat,” lanjutnya.

Tahun 2025 menjadi tahun ambisius bagi program FLPP. Pemerintah menaikkan kuota rumah subsidi menjadi 350.000 unit dari sebelumnya 220.000 unit. Sejalan dengan itu, anggaran yang dikucurkan pun meningkat tajam hingga Rp 35,2 triliun.

Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dengan skema kredit bersubsidi.

Baca Juga: Perketat Distribusi! Kementan Cabut Izin 2.039 Kios Nakal, Skema Distribusi Pupuk Dirombak Total

Namun, hingga 24 September 2025, BP Tapera mencatat realisasi penyaluran KPR FLPP baru mencapai 180.126 unit atau sekitar 51,46 persen dari target.

Nilainya sekitar Rp 22,35 triliun dari total anggaran yang disediakan. Angka ini menunjukkan masih ada pekerjaan rumah besar untuk menuntaskan sisa target dalam waktu yang relatif singkat.

Kementerian PKP sendiri disebut tengah mempercepat proses validasi dan distribusi data calon penerima agar tidak terjadi hambatan administratif.

Maruarar Sirait menegaskan pihaknya berkomitmen untuk mempercepat proses pembangunan dan penyaluran kredit tanpa mengorbankan kualitas rumah subsidi.

Baca Juga: Suasana Duka di Papua Barat Usai Serangan Bersenjata Tewaskan Prajurit TNI

Program FLPP selama ini menjadi tulang punggung kebijakan perumahan rakyat di Indonesia. Melalui program ini, masyarakat berpenghasilan rendah bisa mengakses rumah layak dengan bunga tetap rendah sepanjang masa kredit.

Pemerintah berharap, dengan percepatan dan pengawasan ketat, target 350.000 unit rumah subsidi tahun ini dapat tercapai sekaligus memperkuat misi pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial.***