Polemik Utang 'Whoosh' : Istana Sebut Perpanjangan Pinjaman Jadi 'Skenario Terbaik', Angka Utang Tembus Rp116 Triliun!

AKURAT BANTEN-Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), atau yang kini dikenal sebagai Whoosh, terus menyisakan pekerjaan rumah yang pelik bagi pemerintah, terutama terkait pembiayaan dan kewajiban utang.

Kabar terbaru, Pemerintah kini tengah berupaya keras mencari skema terbaik untuk mendapatkan kelonggaran waktu pembayaran sisa utang proyek ambisius ini.

Isu krusial ini bahkan menjadi agenda utama dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa hari lalu, yang mengindikasikan betapa gentingnya situasi keuangan proyek strategis nasional tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden telah menginstruksikan jajarannya untuk menghitung ulang seluruh kewajiban keuangan proyek Whoosh. 

Tujuannya: mempertimbangkan secara serius opsi untuk memperpanjang masa pembayaran utang.

"Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungannya," ujar Prasetyo di Jakarta pada Kamis, 30 Oktober 2025. "Salah satu opsinya adalah kemungkinan untuk meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran."

Baca Juga: FAKTA BARU: Siswi MTs Sukabumi Wafat Diduga Bunuh Diri, Kemenag Ungkap ini

Tim Khusus Penghitung Utang Whoosh: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Untuk menindaklanjuti arahan Presiden, sebuah tim khusus telah dibentuk. 

Presiden Prabowo secara langsung menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani untuk kembali mengkalkulasi sisa utang proyek KCJB.

Tugas mereka tidak hanya sekadar menghitung. Menurut Mensesneg Prasetyo, tim ini juga diminta untuk merumuskan alternatif skema pembiayaan jangka panjang yang tidak membebani keuangan negara (APBN), namun tetap memastikan keberlanjutan operasional Whoosh.

"Mereka menghitung lagi detilnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario skema terbaik," tegas Prasetyo.

Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola transportasi publik secara menyeluruh, namun beban utang Whoosh kini menjadi prioritas mendesak.

Baca Juga: Tajuk Panas: Emang Ada Negara Tolol Tak Cari Untung? Sindiran Pedas Politikus PDIP ke Jokowi soal Whoosh 'Proyek Sosial'

Angka Fantastis Rp116 Triliun dan 'Jalan Tengah' dari Menkeu

Lantas, seberapa besar utang yang membebani proyek Whoosh?

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyampaikan bahwa utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah mencapai angka yang mengejutkan, yakni sekitar Rp116 triliun.

Danantara, superholding BUMN yang menaungi proyek KCJB, saat ini memang sedang mencari cara untuk meringankan beban pembiayaan, salah satunya melalui potensi penjadwalan ulang pinjaman.

Namun, di tengah pembahasan skema terbaik ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengeluarkan pernyataan tegas yang menjadi sorotan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk menutup utang proyek tersebut!

Penegasan Menkeu ini didasarkan pada mekanisme pembiayaan yang baru. Sejak terbentuknya superholding Danantara, seluruh dividen dari BUMN telah menjadi milik entitas tersebut, dan tidak lagi tercatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Kan KCIC di bawah Danantara ya, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri,” ujar Purbaya saat media briefing di Sentul, Bogor pada Jumat, 10 Oktober 2025 silam. "Harusnya mereka manage (utang KCJB) dari situ. Jangan kita (pemerintah) lagi."

Pernyataan Menkeu Purbaya memberikan tekanan besar kepada Danantara untuk mencari solusi internal yang mandiri, menjadikan opsi perpanjangan masa pinjaman yang diusulkan Istana sebagai satu-satunya harapan terbaik agar beban utang Whoosh yang mencapai Rp116 triliun dapat diurai tanpa menggerus kas negara (**)