Tekan Konsumsi BBM, Pemerintah Bakal Terapkan WFH untuk ASN dan Swasta Pasca Lebaran

AKURAT BANTEN - Pemerintah Indonesia tengah mengkaji kebijakan kerja fleksibel sebagai langkah strategis menghadapi lonjakan harga minyak global yang dipicu ketidakpastian ekonomi dan geopolitik.

Skema ini mencakup penerapan work from home (WFH) guna meningkatkan efisiensi sekaligus menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Rayakan Idul Fitri 1447 H, Berikut Pesan Donald Trump untuk Umat Muslim Dunia

"Terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, dimana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home," kata Airlangga, pada Kamis (19/3/2026).

Fokus utama dari rencana ini adalah mengurangi mobilitas harian masyarakat yang berdampak langsung pada tingginya konsumsi energi.

Menurut Airlangga, skema awal yang disiapkan memungkinkan pekerja menjalani satu hari kerja dari rumah dalam satu minggu. Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.

Baca Juga: Ahli Fiqih yang Ditakuti CIA: Siapa Sebenarnya Esmaeil Khatib, Mata-Mata Kepercayaan Ali Khamenei?

Rencana penerapan WFH ini diproyeksikan mulai berjalan setelah periode Lebaran, meskipun jadwal pastinya masih menunggu keputusan final pemerintah.

"Setelah Lebaran, tapi nanti akan kita tentukan waktunya," jelasnya.

Saat ini, aturan teknis dan mekanisme pelaksanaan tengah difinalisasi agar dapat berjalan efektif di berbagai sektor.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Jelang Lebaran 2026, Masyarakat Diminta Tetap Tenang

Pemerintah menilai kebijakan ini sebagai solusi adaptif dalam menghadapi tekanan eksternal, khususnya kenaikan harga energi global yang berimbas pada perekonomian nasional. Selain itu, pendekatan kerja fleksibel juga dinilai relevan dengan perubahan pola kerja modern yang lebih dinamis.

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa durasi penerapan WFH akan bersifat situasional. Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia serta kondisi geopolitik sebelum menentukan kelanjutan kebijakan ini.

Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan respons positif terhadap usulan tersebut. WFH dinilai mampu memberikan efisiensi signifikan, terutama dalam mengurangi penggunaan BBM akibat berkurangnya aktivitas perjalanan harian.

Baca Juga: Satgas Pangan Siaga Jelang Idulfitri, Harga Sembako di Jawa Barat dan Jabodetabek Mulai Naik

Berdasarkan estimasi awal, potensi penghematan energi dari kebijakan ini bisa mencapai sekitar 20 persen dibandingkan konsumsi normal. Angka tersebut menunjukkan peluang besar dalam menekan beban energi nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.

Melalui kebijakan kerja fleksibel ini, pemerintah berharap dapat menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan produktivitas kerja, sekaligus memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu. ***