Bahlil Tegaskan Negara Tak Akan Kalah dari Tambang Ilegal di Sekitar Bandara IMIP
AKURAT BANTEN - Pemerintah kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap dugaan aktivitas penambangan ilegal yang muncul di area sekitar Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah. Instruksi tanpa kompromi ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan diteruskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden meminta seluruh jajaran terkait memastikan regulasi ditegakkan secara menyeluruh, terutama terhadap pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan celah hukum di sektor pertambangan.
Baca Juga: Bahasa Portugis Masuk Kurikulum? Pemerintah Masih Hitung Kesiapan Ajar di Sekolah
"Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan," ujar Bahlil saat ditemui wartawan, Rabu (26/11/2025).
Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan tegas, tanpa ada perlakuan khusus bagi siapa pun.
“Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar,” tegasnya.
Menurut Bahlil, keberadaan praktik pertambangan ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam integritas kawasan industri strategis seperti IMIP yang menjadi pusat logistik dan produksi nikel nasional.
Baca Juga: Imron Rosadi Apresiasi Perluasan Akses Pembiayaan Perumahan, Dorong Warga Manfaatkan Program KPP
Ia memastikan bahwa segala bentuk penambangan tanpa izin akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pemerintah, kata dia, tidak akan memberi ruang bagi wilayah yang ditambang sembarangan tanpa dasar regulasi yang sah.
"Siapa pun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal ataupun menambang di luar wilayah yang ada izinnya seperti BPKH ataupun menambang di areal yang ada nikelnya atau ada tambangnya tapi tidak ada izinnya tetap akan diproses secara hukum," ucapnya.
Meski demikian, Bahlil mengingatkan bahwa pengaturan kawasan bandara, termasuk soal keamanan dan perizinannya, bukan bagian dari domain Kementerian ESDM. Tugas tersebut berada di bawah kementerian teknis lain yang mengelola fasilitas penerbangan.
"Di bandara itu kan adalah ada kementerian teknis yang mengaturnya. Kalau kami di bidang pertambangannya," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa ESDM hanya berperan pada aspek teknis sektor pertambangan, mulai dari rekomendasi hingga pengawasan aktivitas yang berkaitan dengan mineral maupun hilirisasi.
“Kementerian ESDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya,” lanjutnya.
Sementara itu, penanganan aktivitas yang menyangkut objek vital seperti bandara berada sepenuhnya di tangan kementerian teknis yang membawahi sektor tersebut.
"Tapi dalam pengamanan objek yang ada di bandara itu merupakan kewenangan daripada Menteri Teknis," katanya.
Dengan arahan dari Presiden Prabowo, pemerintah berharap tidak ada lagi ruang bagi aktivitas ilegal yang dapat menghambat ketertiban di Morowali, yang kini menjadi episentrum industri nikel dan pusat ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat sinergi antar-kementerian untuk memastikan pengawasan di area vital seperti bandara berjalan efektif, transparan, dan sesuai aturan agar kegiatan industri tetap aman dan kondusif.***
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
