JANJI KOSONG BANJIR TAHUNAN? Batalnya Proyek Tandon Uwung Jaya, Warga Gugat Keseriusan Pemkot Tangerang
AKURAT BANTEN – Musim hujan telah tiba, namun kabar buruk datang dari upaya mitigasi bencana di Kota Tangerang. Proyek pengadaan lahan untuk tandon air (kolam retensi) di kawasan rawan banjir Uwung Jaya dikabarkan gagal total.
Kegagalan ini bukan sekadar urusan birokrasi, tetapi sebuah cerminan nyata yang memudarkan kepercayaan publik: Seberapa serius Pemkot Tangerang sebenarnya menangani masalah banjir yang menghantui warganya setiap tahun?
Kegagalan pengadaan lahan strategis di Uwung Jaya mengungkap buruknya perencanaan anggaran dan birokrasi, meninggalkan ribuan warga tanpa perlindungan banjir permanen.
Solusi Kunci yang Kandas: Mengapa Tandon Uwung Jaya Vital?
Tandon air adalah solusi infrastruktur vital dan teruji. Di wilayah padat seperti Uwung Jaya yang minim resapan alami, kolam retensi berfungsi sebagai katup pengaman.
Ia menampung debit air hujan yang melonjak, mencegah beban berlebih pada saluran drainase kota, dan secara signifikan mengurangi potensi genangan parah.
Sayangnya, rencana ambisius Pemkot untuk membeli lahan krusial tersebut justru terhenti di tengah jalan. Sumber internal menyebutkan kendala klasik yang ironis untuk proyek sebesar ini:
• Buntu Negosiasi Harga: Sulitnya mencapai kesepakatan harga lahan dengan pemilik menjadi hambatan utama.
• Administrasi yang Berlarut: Proses administrasi pertanahan dan pembebasan lahan yang lambat dan kurang agresif.
Akibatnya, lahan yang seharusnya menjadi benteng pertahanan warga Uwung Jaya dari banjir, kini tetap menjadi lahan privat yang tidak tergarap, sementara ancaman genangan besar semakin dekat.
Prioritas Anggaran atau Proyek Gagal? Menggugat Komitmen Kepala Daerah
Jika penanganan banjir adalah "program prioritas utama", lantas di mana letak keseriusan Pemkot? Kegagalan ini memunculkan tiga pertanyaan tajam:
1. Komitmen vs. Realisasi Anggaran
Jika anggaran telah dialokasikan, mengapa tidak ada upaya extra effort untuk menyelesaikan negosiasi?
Apakah Pemkot Tangerang memilih untuk mempertahankan dana tersebut daripada mengeluarkan biaya yang mungkin sedikit lebih tinggi demi menyelamatkan warga dari banjir?
Ini menimbulkan dugaan bahwa keselamatan warga diletakkan di bawah pertimbangan biaya.
2. Kelemahan Perencanaan yang Berulang
Para pengawas kebijakan publik sudah berulang kali menyoroti lemahnya mitigasi perencanaan banjir Pemkot, khususnya terkait pengadaan lahan.
Kegagalan ini menunjukkan Pemkot tidak belajar dari pengalaman sebelumnya dan tidak memiliki Plan B yang matang saat berhadapan dengan sulitnya pembebasan lahan di tengah kota.
3. Kontras dengan Daerah Tetangga
Daerah penyangga seperti Tangerang Selatan (Tangsel) terus menunjukkan progresifitas dalam pembangunan kolam retensi baru.
Perbedaan kecepatan dan ketepatan eksekusi ini memberikan kesan bahwa Pemkot Tangerang kalah gesit dan kalah strategis dalam realisasi solusi permanen.
"Banjir tahunan di Tangerang bukanlah bencana alam, melainkan konsekuensi dari pilihan kebijakan yang lamban dan perencanaan yang tidak visioner. Kegagalan Tandon Uwung Jaya adalah 'kartu merah' bagi Pemkot, yang menunjukkan mereka hanya fokus pada solusi reaktif (pompa), bukan pencegahan permanen." Ujar seorang warga yang tidak mau disebut namanya.
Jebakan Solusi Reaktif Musiman
Selama ini, upaya Pemkot lebih sering terlihat dalam bentuk solusi reaktif: mobilisasi pompa air, pengerukan kali mendadak, atau pembangunan tanggul kecil.
Upaya ini penting, namun ia hanya menunda masalah, bukan menyelesaikan akar penyebabnya.
Tandon air adalah investasi jangka panjang yang bersifat preventif.
Kegagalan pengadaan lahan ini memaksa warga Uwung Jaya kembali bergantung pada belas kasihan cuaca dan pompa-pompa yang sering kali kewalahan saat hujan deras melanda.
Mendesak Audit Transparan dan Tindakan Cepat
Proyek yang gagal ini harus direspons dengan akuntabilitas. Pemkot Tangerang wajib melakukan:
1. Audit Proyek Mendesak: Publik menuntut transparansi total mengenai detail negosiasi harga, kendala hukum, dan alasan pasti mengapa dana pengadaan lahan tidak terserap atau proyek dibatalkan.
2. Skema Pengadaan Lahan yang Agresif: Pemkot harus segera merevisi dan memperkuat tim negosiasi, menawarkan skema ganti rugi yang lebih adil dan menarik, atau menggunakan jalur konsinyasi jika diperlukan demi kepentingan umum yang lebih besar.
3. Mencari Alternatif Desentralisasi: Jika lahan sentral di Uwung Jaya benar-benar tidak mungkin didapat, Pemkot harus segera merancang opsi long storage atau tandon-tandon kecil (mini-polder) yang tersebar di beberapa lokasi strategis lainnya, bekerjasama dengan pengembang.
Kegagalan proyek tandon air di Uwung Jaya adalah simbol kuat bahwa janji-janji penanganan banjir Pemkot Tangerang hanya sebatas wacana musiman.
Warga tidak membutuhkan janji, tetapi solusi permanen. Kegagalan ini menuntut bukan hanya evaluasi, tetapi perubahan radikal dalam cara Pemkot memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan warganya (**)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
