Prabowo Tegaskan Negara Tak Boleh Absen, Penanganan Bencana Sumatra Dikebut

AKURAT BANTEN - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir sepenuhnya dalam penanganan bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Ia memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait agar bekerja maksimal dan berkelanjutan hingga kehidupan masyarakat terdampak benar-benar pulih.
Arahan tersebut disampaikan Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat konferensi pers di Banda Aceh, Jumat (26/12/2025). Pemerintah, kata dia, tidak ingin penanganan bencana berhenti hanya pada fase tanggap darurat semata.
“Semua kementerian dan lembaga harus terus bekerja tanpa henti, mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk mempercepat penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Pratikno.
“Pendekatannya bukan hanya menyelamatkan, tetapi memastikan masyarakat bisa bangkit dan hidup lebih baik.”
Baca Juga: Nyaris Tragedi! Bangunan di Koja Tiba-tiba Ambruk, Anak-Anak Lari Histeris Hindari Reruntuhan
Pratikno menjelaskan, Presiden menaruh perhatian besar pada keselamatan warga, pemulihan infrastruktur dasar, serta keberlangsungan penghidupan masyarakat. Karena itu, koordinasi lintas sektor diminta berjalan lebih cepat dan responsif di lapangan.
Pemerintah pusat, lanjutnya, telah menginstruksikan penguatan peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Fokus utama diarahkan pada evakuasi warga, penyediaan logistik, layanan kesehatan, hingga pemulihan akses jalan, listrik, dan air bersih.
Selain penanganan fisik, aspek psikososial juga menjadi perhatian. Pemerintah meminta agar pendampingan bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan terus dilakukan agar mereka dapat melewati masa sulit pascabencana dengan lebih baik.
Baca Juga: Arus Libur Akhir Tahun Padati Juanda Lebih dari 430 Ribu Penumpang Dilayani dalam Sepuluh Hari
Di Aceh dan sejumlah wilayah terdampak lainnya, dapur umum, pos kesehatan, serta tempat pengungsian terus diperkuat. Pemerintah juga mendorong percepatan pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum sebagai dasar penyaluran bantuan dan program rehabilitasi.
Pratikno menekankan bahwa Presiden tidak ingin ada tumpang tindih kebijakan di lapangan. Semua langkah harus terkoordinasi, mulai dari tahap darurat hingga rekonstruksi, agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita tidak ingin masyarakat dibiarkan berjuang sendiri. Negara harus hadir dari awal sampai akhir proses pemulihan,” kata Pratikno.
“Itu pesan tegas Presiden.”
Baca Juga: Agak Laen 2 Cetak Rekor Baru dan Salip Film Pertama dalam Waktu Kurang dari Sebulan
Pemerintah berharap, dengan kerja kolaboratif dan berkesinambungan, daerah terdampak tidak hanya pulih, tetapi mampu bangkit dengan kondisi yang lebih kuat dan tangguh menghadapi bencana di masa mendatang.
Komitmen tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa penanganan bencana bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab moral negara untuk melindungi seluruh warganya tanpa terkecuali.***
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini








