Kajari Kota Tangerang Berganti, Tegaskan Peran Hukum Dukung Pembangunan dan Ekonomi Daerah

AKURAT BANTEN - Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Tangerang resmi berganti dari Muhammad Amin kepada Pradhana Probo Setyarjo dalam acara lepas sambut yang digelar di Ruang Al Amanah, Pusat Pemerintahan Kota (Puspem) Tangerang, Selasa (5/5/2026).

Pergantian tersebut menjadi momentum penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di Kota Tangerang.

Kajari Kota Tangerang yang baru, Pradhana Probo Setyarjo, menegaskan komitmennya untuk menjadikan hukum sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca Juga: DPRD Tangsel Ketok Palu RTRW 2026-2045, Soroti Isu Lingkungan hingga Limbah Industri

"Prinsipnya, kami ingin mendukung pembangunan di Kota Tangerang. Hukum harus menjadi penopang ekonomi, dengan menghadirkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Pradhana.

Ia menambahkan, Kejaksaan akan terus hadir di tengah masyarakat guna memahami kebutuhan riil di lapangan serta memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Tangerang.

"Upaya tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program pembangunan, termasuk dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah," katanya.

Baca Juga: Ade Armando Tinggalkan PSI Usai Diterpa Polemik Laporan 40 Ormas, Pilih Mundur Demi Selamatkan Partai

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sachrudin menyambut baik kehadiran Kajari yang baru dan berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan.

"Kami menyambut baik kehadiran Kajari yang baru. Semoga kolaborasi yang sudah terbangun dapat terus diperkuat demi kemajuan Kota Tangerang," ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Kajari sebelumnya, Muhammad Amin, menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh pihak selama masa jabatannya.

Baca Juga: Kedok 'Wali' Hancurkan Masa Depan: Kronologi Keji Kiai di Pati Cabuli 50 Santriwati, Korban Dipaksa Nikah Demi Tutup Mulut

"Alhamdulillah, kami bisa berkontribusi membantu pemerintah daerah, khususnya dalam pengawasan dan pendampingan hukum. Salah satu capaian yang cukup membanggakan adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) hingga sekitar Rp30 miliar," ungkapnya. ***