'Kalau Waras Tidak Keluar!' – Aktivis Sebut Ambisi IKN Jokowi Berakar dari Megalomania

AKURAT BANTEN – Proyek raksasa Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kembali berada di pusaran kontroversi panas.

Kali ini, gelombang kritik tidak lagi sekadar menyoroti persoalan anggaran atau dampak lingkungan, melainkan menukik tajam ke analisis psikologis sang inisiator, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Aktivis senior kebangsaan, Dokter Zulkifli S Ekomei, melontarkan pernyataan yang langsung menghentak ruang publik.

Secara blak-blakan, ia menyebut bahwa ambisi besar di balik pembangunan IKN diduga kuat dipengaruhi oleh gangguan kejiwaan berupa megalomania atau waham kebesaran.

Pernyataan menohok tersebut disampaikan Dokter Zulkifli saat menjadi bintang tamu dalam tayangan podcast Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV, yang langsung memantik perdebatan sengit di media sosial.

Baca Juga: Geger Kasus Ijazah Jokowi: Refly Harun Ungkap Skenario Buruk yang Bisa Menimpa Roy Suryo!

Fenomena 'Kereta Kencana' dan Keputusan Spontan

Sebagai sosok dengan latar belakang medis, Dokter Zulkifli mengaku mengamati adanya indikasi klinis dari pola pengambilan kebijakan Jokowi selama memimpin proyek IKN.

Menurutnya, megaproyek tersebut terkesan dipaksakan secara instan tanpa adanya perencanaan matang (blueprint) yang kokoh sejak awal.

Saya kira ini ambisi pribadi saja. Megalomania kalau saya lihat sejak awal saya melihat sosok ini ada gangguan kejiwaan gitu. Ada waham kebesaran ya, misalnya raja itu cuma punya satu kereta kencana, dia bawa delapan kereta kencana gitu lho, ujar Zulkifli dengan nada tajam.

Zulkifli juga menyentil beberapa keputusan strategis yang dinilainya kerap berubah di tengah jalan akibat tidak adanya dasar perencanaan yang kuat.

Salah satu contoh nyata yang ia soroti adalah karut-marut target upacara kemerdekaan yang sempat maju-mundur.

"Tiba-tiba kayak orang nggak punya plan gitu kan? Nanti 17 Agustus kita adakan di sana, nggak jadi," sindirnya merujuk pada rentetan polemik seremonial negara di IKN.

Baca Juga: Sosok Bonatua Silalahi Jadi Sorotan Usai Terbitkan Buku Berjudul Ijazah Jokowi Tidak Ada

Bukan Warisan Prestasi, Melainkan 'Kerusakan'

Ketika disinggung mengenai legacy atau warisan sejarah yang ingin ditinggalkan Jokowi lewat ibu kota baru ini, Zulkifli memberikan jawaban yang mengejutkan.

Alih-alih melihatnya sebagai prestasi monumental, ia justru menilai IKN berpotensi menjadi rapor merah bagi sejarah institusi negara.

Kerusakan. Dalam banyak hal kerusakan, sudah institusinya rusak ya kan? Kalau legasi apa ini yang berbau aroma korupsi ya bukan legasi namanya, persoalan yang ditinggalkan, tegasnya tanpa basa-basi.

Lebih jauh, ia menyayangkan hilangnya mekanisme kontrol ketat terhadap kekuasaan presiden di Indonesia saat ini.

Menurutnya, ketiadaan lembaga penasihat independen yang kuat membuat seorang kepala negara bisa melenggang bebas mengeksekusi proyek ambisius tanpa ada yang berani mengerem.

Baca Juga: Isu Ijazah Jokowi Picu Ketegangan dengan JK, Pengaruh Politik PSI Ikut Disorot

Peringatan Keras dan Tantangan Akal Sehat untuk Presiden Prabowo

Kritik Dokter Zulkifli tidak berhenti pada sosok Jokowi. Ia juga memberikan rambu-rambu kuning kepada Presiden Prabowo Subianto yang kini memegang tongkat estafet kepemimpinan nasional.

Sorotan terbesar publik saat ini tertuju pada apakah Presiden Prabowo akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) resmi mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara atau tidak.

Terkait hal ini, Zulkifli memberikan tanggapan yang sangat radikal.

"Kalau waras tidak keluar. Kalau waras tidak keluar," cetus Dokter Zulkifli saat ditanya mengenai peluang terbitnya Keppres IKN oleh Presiden Prabowo.

Baca Juga: Status Tersangka Memanas, Roy Suryo Bongkar Strategi Gugat Ijazah Jokowi Lewat KIP: 'Bukan Bikinan Pasar Pramuka!'

Menurut analisisnya, menerbitkan Keppres pemindahan ibu kota di tengah situasi ekonomi nasional yang penuh tantangan saat ini dinilai sama saja dengan tindakan yang tidak rasional secara politik.

Mengingat, Indonesia saat ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan domestik yang jauh lebih mendesak untuk diselesaikan ketimbang memaksakan pindah kantor pemerintahan.

Hingga saat ini, pernyataan kontroversial Dokter Zulkifli S Ekomei tersebut terus menuai reaksi berantai di masyarakat.

Ruang publik kini terbelah antara pihak yang menuntut evaluasi total terhadap kelayakan IKN dan pihak yang tetap membela visi jangka panjang pembangunan Indonesia Sentris.(**)