Fakta Mengejutkan Program Makan Bergizi Gratis Prabowo, Ada Dugaan Korupsi hingga Rp40 Triliun Dipangkas

AKURAT BANTEN - Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengakui pada 16 Mei bahwa program makan gratis untuk mengatasi masalah kekurangan gizi masih menghadapi berbagai kendala serius.

Program unggulan pemerintah tersebut disebutnya memang belum berjalan sempurna dan membutuhkan banyak pembenahan di lapangan.

Sejak resmi diluncurkan pada Januari 2025, program bernilai miliaran dolar itu menuai sorotan luas setelah ribuan warga dilaporkan mengalami gangguan kesehatan.

Sejumlah pihak pun mendesak agar program tersebut dievaluasi sementara waktu karena muncul kekhawatiran terkait standar kebersihan hingga dugaan praktik korupsi.

Baca Juga: 5 WNI Diculik IDF, MUI Kecam Israel dan Desak Pemerintah Bebaskan Jurnalis serta Aktivis RI

"Memang benar ada banyak masalah dan tantangan. Makanan bergizi gratis datang dengan banyak masalah, kita harus menatanya," kata Prabowo dalam pidatonya di Jawa Timur yang diunggah ke saluran YouTube resminya pada 16 Mei.

Program makan bergizi gratis tersebut diklaim telah menjangkau lebih dari 61 juta penerima manfaat hingga Maret 2025.

Namun, kebijakan itu juga menjadi salah satu program pertama yang terkena pengurangan anggaran saat pemerintah berupaya menahan dampak ekonomi akibat konflik di Timur Tengah.

Pemerintah Indonesia kemudian memangkas pelaksanaan program dari enam hari menjadi lima hari per pekan pada Maret lalu.

Baca Juga: Heboh Kapal Migran Indonesia Tenggelam di Malaysia, Data Jumlah Penumpang Ternyata Salah

Langkah tersebut diambil untuk menghemat anggaran hingga 40 triliun rupiah atau setara sekitar S$2,9 miliar.

Meski diterpa berbagai persoalan, Prabowo menegaskan bahwa program makan bergizi gratis tetap mendapat dukungan besar dari masyarakat.

Ia mengaku banyak menerima aspirasi langsung dari warga yang merasa terbantu dengan keberadaan program tersebut.

"Makanan bergizi gratis sangat penting bagi bangsa kita. Ke mana pun saya pergi, saya bertemu orang-orang biasa, para petani, yang berkata, 'Pak, tolong jangan hentikan program makanan bergizi gratis, ini benar-benar membantu cucu-cucu saya untuk bisa makan," katanya.

Program ini sendiri menjadi salah satu janji utama Prabowo dalam kampanye Pemilihan Presiden 2024 lalu.

Pemerintah menilai kebijakan tersebut penting untuk membantu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak.

Sementara itu, lembaga antikorupsi Indonesia Corruption Watch atau ICW pekan lalu melaporkan Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab atas distribusi makanan gratis.

Dalam laporan yang diajukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, ICW menyebut adanya dugaan selisih anggaran hampir US$50 juta atau sekitar S$64 juta dalam pengadaan sertifikasi halal.

Menanggapi isu tersebut, Prabowo memastikan pemerintah akan bertindak tegas terhadap siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan program tersebut.

"Pemerintah saya tidak ragu-ragu: Siapa pun yang melanggar aturan, yang menyimpang, yang menyalahgunakan wewenang, akan dikenai sanksi, kami akan membersihkan mereka, kami akan mencopot mereka dari jabatannya," katanya.

Saat ini, lebih dari 20 persen anak di Indonesia masih mengalami stunting akibat kekurangan gizi kronis.

Pemerintah berharap program makan bergizi gratis dapat menjangkau sedikitnya 82,9 juta warga atau sekitar sepertiga populasi Indonesia guna menekan angka kerawanan pangan dan masalah gizi nasional.

***