Program Makan Gratis Prabowo Berubah Arah, Target 82 Juta Penerima Tak Lagi Jadi Prioritas

Viona Sebastian Nolani | 5 Juni 2026, 14:31 WIB

Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang. (Dok. Biro Hukum dan Humas BGN)

AKURAT BANTEN - Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab mengawasi program makan gratis andalan Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun ini tidak lagi menjadi fokus utama.

Kini, perhatian diarahkan pada peningkatan mutu pelaksanaan program dan kualitas layanan makanan bergizi.

"Ada kemungkinan kita tidak akan mengejar target 82 juta (penerima manfaat) tetapi sebaliknya, kita ingin dapur-dapur ini sehat dan menyediakan makanan bergizi," kata Nanik Sudaryati Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru.

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah pejabat sebelumnya ditangkap terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan program tersebut.

Nanik menjelaskan, lembaganya juga akan "memfokuskan kembali" penggunaan anggaran dengan mengurangi pembangunan dapur umum baru dan lebih memprioritaskan penerima manfaat di wilayah terpencil.

Ia menegaskan bahwa arah kebijakan baru badan tersebut adalah meningkatkan kualitas dapur yang sudah beroperasi agar sesuai dengan standar kesehatan dan mutu makanan yang telah ditetapkan.

Menurutnya, dapur umum yang tidak memenuhi standar akan dievaluasi dan berpotensi dikenai penghentian operasional sementara.

Selain itu, lembaga tersebut juga akan lebih mengutamakan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil sebagai penerima manfaat utama.

Untuk mengurangi beban anggaran negara, Badan Gizi Nasional tengah mempertimbangkan sumber pembiayaan alternatif, termasuk hibah dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari sektor swasta.

Nanik juga menyebut pihaknya akan memetakan wilayah yang sudah memiliki jumlah dapur umum memadai dan membatasi pengajuan pembangunan dapur baru.

Saat ini, lebih dari 27.000 dapur umum telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.

Di kawasan terpencil dan tertinggal, badan tersebut berencana menerapkan model alternatif seperti pemanfaatan kantin sekolah dan dapur komunitas guna menekan biaya pembangunan infrastruktur, sebagaimana dilaporkan Jakarta Globe.

"Kita tidak perlu membangun dapur baru, kita juga bisa menggunakan fasilitas yang sudah ada seperti kantin sekolah," kata Nanik.

Berdasarkan laporan media lokal, kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita akan menjadi prioritas utama dalam program tersebut.

Nanik menambahkan, perubahan prioritas anggaran dilakukan setelah pemerintah memangkas alokasi dana program tahun ini menjadi Rp 268 triliun atau sekitar US$14,87 miliar, dari rencana awal sebesar Rp 335 triliun.

Sebelumnya, kepala badan yang lama, Dadan Hindayana, ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi, termasuk praktik penggelembungan harga pengadaan.

Ia diketahui telah dicopot oleh Prabowo pada Selasa lalu.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Agustina Arumsari, mengatakan pada Kamis bahwa reformasi lembaga juga akan diarahkan pada penguatan pengawasan internal, integrasi data yang lebih baik, serta sistem pemantauan yang lebih terstruktur untuk memastikan akuntabilitas program, seperti dilaporkan Jakarta Globe.

Program makan gratis berskala besar ini menjadi salah satu janji utama Prabowo dalam kampanye Pilpres 2024.

Pemerintah mengalokasikan sedikitnya US$15 miliar guna menyediakan makanan gratis bagi sekitar 83 juta anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia.

Sejak mulai dijalankan pada Januari 2025, program makan gratis tersebut terus mendapat sorotan. Para investor mencermati besarnya rencana belanja pemerintah dan mengkhawatirkan potensi tekanan terhadap batas defisit fiskal negara.

Program itu juga dikaitkan dengan sejumlah kasus keracunan makanan yang dilaporkan telah berdampak pada sedikitnya 33.000 anak hingga April lalu, menurut data Network for Education Watch, sebuah organisasi non-pemerintah.

***