Diterima Gibran di Istana Wapres, Mahasiswa Beri Tenggat 5 Hari untuk Realisasi Tuntutan

AKURAT BANTEN - Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas Mohammad Husni Thamrin di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026), berujung pada pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden.

Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa diterima setelah aksi yang berlangsung sejak siang sempat diwarnai ketegangan dengan aparat kepolisian.

Dalam demonstrasi tersebut, massa mahasiswa menyuarakan enam tuntutan utama, yakni evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, peninjauan ulang UU Polri, penghentian praktik militerisme, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, pemenuhan hak atas pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, serta peninjauan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sebelum tiba di lokasi aksi, perjalanan massa sempat dua kali tertahan oleh aparat kepolisian, masing-masing di kawasan Tugu Tani dan depan Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Baca Juga: AS-Iran Menuju Perdamaian? Kesepakatan Tentatif Diklaim Tercapai, Penandatanganan Dijadwalkan 19 Juni

Setibanya di Jalan Medan Merdeka Selatan, mahasiswa berusaha melanjutkan pergerakan menuju kawasan Patung Kuda.

Namun, akses menuju lokasi tersebut ditutup menggunakan barrier taktis oleh aparat.

Situasi memanas ketika massa mencoba menembus barikade polisi.

Dari atas mobil komando, koordinator aksi mengingatkan peserta demonstrasi untuk tetap terkendali.

Baca Juga: Konflik AS-Iran Menuju Akhir? Indonesia Sambut Kesepakatan Damai yang Bakal Ubah Timur Tengah

Melansir Kompas, ketegangan kembali terjadi sekitar pukul 16.10 WIB saat sejumlah mahasiswa mendorong dan menendang barrier yang dipasang polisi.

Di saat yang sama, beberapa peserta aksi membakar ban sambil menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah.

Meski sempat memanas, kondisi berangsur kondusif setelah koordinator aksi meminta massa tidak melakukan tindakan anarkis.

Sekitar pukul 17.15 WIB, peserta aksi memperoleh informasi bahwa sebanyak 15 perwakilan mahasiswa akan diterima langsung oleh Wakil Presiden Gibran.

Baca Juga: Timnas Iran Dihantam Konflik Timur Tengah Jelang Piala Dunia 2026, Kapten Ungkap Situasi Mencekam

Dalam audiensi tertutup yang berlangsung lebih dari satu jam, mahasiswa menyerahkan memorandum yang berisi tiga klaster tuntutan, yaitu fiskal dan pendidikan, hukum dan supremasi sipil, serta moneter dan energi.

Mereka meminta pemerintah mengevaluasi program MBG, mengkaji ulang UU Polri, menjaga stabilitas rupiah, membatalkan kenaikan harga Pertamax, dan mengalihkan efisiensi anggaran untuk subsidi uang kuliah tunggal (UKT) serta biaya operasional perguruan tinggi.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gibran menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan terhadap berbagai program dan kebijakan yang masih memiliki kekurangan.

"Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama," kata Gibran.

Baca Juga: Matt Freese, Kiper Jenius AS Lulusan Harvard yang Bersinar di Piala Dunia 2026

Ia juga menyambut baik partisipasi mahasiswa dalam mengawal dan mengevaluasi kebijakan pemerintah.

"Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran," ujarnya.

Ketua Aksi BEM UBK, Muhammad Abdi Maludin, menilai Wakil Presiden menunjukkan sikap terbuka selama proses dialog berlangsung.

Menurutnya, Gibran berjanji akan meneruskan hasil kajian dan tuntutan mahasiswa kepada Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Operasi SAR Lanal Tegal Berhasil Temukan ABK Tenggelam di PPP Jongor

"Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian. Dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi, dia akan memberitahukan kepada pimpinan, lebih khusus Presiden Prabowo Subianto," kata Abdi.

Ia menambahkan, "Respon dari pihak-pihak tentunya Bapak Wakil Presiden sangat baik. Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami."

Meski mendapat respons positif dalam pertemuan tersebut, mahasiswa tetap memberikan batas waktu kepada pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan.

"Kami dari BEM Universitas Bung Karno (UBK) memberikan waktu 5x24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan bentuk daripada pergerakan tersebut, aksi jilid-jilid berjilid," ujar Abdi.

Baca Juga: KRI Imam Bonjol 383 Gerebek Kapal Ikan di Perairan Pulau Pusung, 6 ABK Diduga Konsumsi Sabu

Sementara itu, Staf Khusus Wakil Presiden RI Nicolaus Teguh Budi Harjanto menegaskan bahwa belum ada kesepakatan apa pun yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.

Menurutnya, memorandum mahasiswa masih akan dipelajari lebih lanjut oleh pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa Wakil Presiden hanya menerima dan mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa, termasuk mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dalam audiensi tersebut, Gibran didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar dan Staf Khusus Wakil Presiden Nico Harjanto.

Baca Juga: Jerman Nyaris Dipermalukan Curacao, Strategi Nagelsmann Jadi Penyelamat di Piala Dunia 2026

Mahasiswa berharap dialog antara pemerintah dan kalangan kampus dapat terus dibuka sebagai bagian dari penguatan demokrasi sekaligus pengawasan terhadap kebijakan publik.

***