Rancangan Kesepakatan AS–Iran Berpotensi Membuka Akses Aset Bernilai Ratusan Miliar Dolar

AKURAT BANTEN - Nota kesepahaman (MOU) antara Presiden Donald Trump dan Iran memang belum dirilis secara resmi, namun sejak awal sudah memicu banyak spekulasi.

Sejumlah analis dan komentator, berdasarkan pernyataan pejabat Amerika Serikat termasuk Wakil Presiden JD Vance, menilai bahwa kesepakatan itu berpotensi mencakup pencairan aset Iran hingga ratusan miliar dolar.

Jika benar, elemen tersebut bisa menjadi bagian paling kontroversial dari keseluruhan kesepakatan—dan hal itu saja sudah cukup menggambarkan betapa sensitifnya negosiasi ini.

Laporan terbaru menyebutkan bahwa Iran berpotensi memperoleh keuntungan hingga sekitar 300 miliar dolar AS melalui kombinasi investasi dan pembukaan aset luar negeri jika perundingan dengan Washington berhasil dalam beberapa bulan ke depan.

Baca Juga: Dialog Pancasila di UGM Ricuh hingga Diskusi Bubar, Ini Kronologi Lengkapnya

Saat ini, Iran diperkirakan masih memiliki aset antara 100 miliar hingga 120 miliar dolar AS yang dibekukan di berbagai bank asing akibat sanksi Amerika Serikat.

Dana tersebut tersebar di sejumlah negara, termasuk Tiongkok, Jepang, Irak, dan beberapa yurisdiksi lain yang menyimpan pendapatan minyak Iran yang tidak dapat dipulangkan.

Kemungkinan dibukanya kembali akses terhadap dana besar ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan anggota parlemen dan analis.

Mereka menilai bahwa dana tersebut, jika tidak diawasi ketat, dapat dialihkan untuk membangun kembali kekuatan militer Iran, termasuk program rudal dan infrastruktur nuklir, atau bahkan mendukung kelompok-kelompok proksi di kawasan.

Baca Juga: Kritik MBG Berujung Laporan Polisi, Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Dilaporkan Firdaus Oiwobo

Di sisi lain, Gedung Putih menegaskan bahwa setiap manfaat ekonomi yang diberikan akan bersifat bertahap dan bergantung pada perubahan perilaku Iran.

Namun, sejumlah pengamat menilai risiko penyalahgunaan tetap sulit diabaikan.

Mengacu pada laporan yang dikutip oleh Reuters, Iran berpotensi memperoleh akses ke mekanisme investasi senilai hingga 300 miliar dolar AS sebagai bagian dari rancangan kesepakatan yang sedang dibahas.

Skema tersebut disebut sangat bergantung pada investasi sektor swasta serta kontribusi mitra regional, dan dapat dipadukan dengan pencairan aset yang selama ini dibekukan.

Baca Juga: Guru Ungkap Dampak MBG di Sidang MK: PHK hingga Guru Ragu Lanjut Mengajar

Tujuan utama dari paket investasi tersebut adalah mendorong integrasi Iran ke dalam sistem ekonomi regional dan menormalkan hubungan ekonomi, dengan asumsi bahwa Teheran menghentikan dukungan terhadap kelompok-kelompok bersenjata di kawasan.

Dalam wawancara, JD Vance juga mengonfirmasi adanya insentif ekonomi dalam perundingan tersebut, namun menegaskan bahwa manfaat itu hanya akan diberikan jika terjadi perubahan besar di dalam Iran.

“Anda lihat para propagandis mengatakan, 'Inilah semua hal yang didapatkan Iran,' dan detail kecilnya, yang sebenarnya merupakan poin penting dalam perjanjian sebenarnya, adalah mereka tidak akan mendapatkan semua itu kecuali mereka benar-benar mengubah diri mereka sebagai sebuah negara,” kata Vance kepada Fox News.

Pada 16 Juni, Reuters melaporkan bahwa dana investasi swasta dalam skema tersebut telah menerima komitmen lebih dari separuh dari usulan 300 miliar dolar AS, berdasarkan sumber yang memiliki akses langsung terhadap proses negosiasi.

Baca Juga: Prabowo Percepat Revitalisasi 71.744 Sekolah, Program Ini Diklaim Bisa Serap 1,1 Juta Pekerja

Dana tersebut digambarkan sebagai “sarana investasi swasta”, bukan program rekonstruksi atau kompensasi.

Sementara itu, pada 14 Juni, seorang pejabat senior Iran menyampaikan kepada Reuters bahwa draf akhir MOU mencakup ketentuan pencairan aset Iran secara bertahap.

Dalam skema tersebut, Amerika Serikat disebut akan menahan penerapan sanksi baru sampai kesepakatan final tercapai, dan setelahnya seluruh sanksi AS serta PBB akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati.

Selain itu, Amerika Serikat juga dilaporkan akan mencabut sanksi minyak untuk periode tertentu, sehingga Iran dapat kembali menjual minyak dan memperoleh pendapatan.

Dalam tahap awal, aset beku senilai sekitar 25 miliar dolar AS juga disebut akan dilepaskan.

Baca Juga: Gempa M6,7 Guncang Palu dan Sigi, 90 Kali Gempa Susulan Terjadi, Badan Geologi Ungkap Penyebabnya

Sejumlah laporan tambahan menyebutkan bahwa kesepakatan ini bahkan bisa membuka jalan bagi pencairan penuh seluruh aset Iran di masa mendatang, selama Teheran memenuhi syarat dan tenggat yang ditetapkan Washington.

Aset tersebut sebagian besar berasal dari pendapatan minyak yang tertahan di rekening luar negeri akibat sanksi.

Dengan besarnya nilai aset yang dibekukan, muncul pertanyaan besar mengenai dampaknya jika Iran kembali mendapatkan akses penuh.

Kekhawatiran utama adalah kemungkinan penggunaan dana tersebut untuk memperkuat persenjataan rudal, mengembangkan program nuklir, atau mendukung jaringan kelompok proksi di kawasan.

Baca Juga: Dosen UAJY Dipecat Usai Soroti Dugaan Publikasi di Jurnal Predator, Kini Tempuh Jalur Hukum

Pemerintahan Trump disebut sangat menyadari risiko tersebut, sehingga pendekatan bertahap dalam pencairan dana dan pemberian insentif ekonomi kemungkinan akan dikaitkan dengan mekanisme verifikasi yang ketat.

Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap dana yang dilepas benar-benar digunakan untuk kegiatan ekonomi yang dianggap produktif.

Namun, tantangan terbesar tetap pada implementasi.

Sejarah menunjukkan bahwa mekanisme inspeksi sering kali menghadapi penundaan atau penolakan dari pihak Iran, sehingga efektivitas pengawasan menjadi dipertanyakan.

Karena itu, Washington dituntut untuk merancang sistem yang memungkinkan inspeksi dilakukan kapan saja, baik sebelum maupun setelah pencairan dana.

Baca Juga: Konflik AS-Iran Menuju Akhir? Indonesia Sambut Kesepakatan Damai yang Bakal Ubah Timur Tengah

Di saat yang sama, Gedung Putih juga bertaruh bahwa normalisasi ekonomi dapat mengubah insentif Iran.

Dengan integrasi ke pasar regional dan global, secara teori Iran akan lebih berhati-hati agar tidak merusak hubungan ekonomi yang baru terbentuk.

Namun, sejumlah pengamat menilai pendekatan ini tidak sepenuhnya sederhana, mengingat Iran dipandang sebagai rezim yang lebih ideologis daripada rasional dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negerinya.

***