Komisi X DPR RI Setujui Tambahan Anggaran Pendidikan Rp79 Triliun, Guru hingga Program AI Jadi Prioritas

AKURAT BANTEN - Komisi X DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap rencana anggaran dan program kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk Tahun Anggaran 2027.

Persetujuan tersebut mencakup Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L), serta pagu indikatif awal sebesar Rp58,24 triliun.

Selain itu, Komisi X juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemendikdasmen dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.

Dukungan tersebut diberikan untuk memastikan berbagai program prioritas pendidikan nasional dapat berjalan optimal, mulai dari perluasan akses pendidikan hingga peningkatan kualitas pembelajaran di seluruh Indonesia.

Baca Juga: DPR Setujui Tambahan Anggaran Kemenag Rp41,8 Triliun, Madrasah, Pesantren, dan Guru Non-ASN Jadi Prioritas

Kebijakan ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Asta Cita Presiden.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa seluruh perencanaan program dan anggaran tahun 2027 dirancang untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

“Misi kami adalah memastikan akses pendidikan yang berkeadilan, mutu pembelajaran yang meningkat, relevansi pendidikan yang lebih kuat, pembangunan kebahasaan dan kesastraan yang lebih berkualitas, serta tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel,” ujar Menteri Abdul Mu’ti dalam siaran pers Kamis (18/6).

Untuk mendukung pelaksanaan berbagai program strategis yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pagu awal, Kemendikdasmen mengajukan tambahan anggaran belanja sebesar Rp40,75 triliun.

Baca Juga: Bahlil Pastikan Tak Ada Pemadaman Listrik, Meski Pasokan Batu Bara PLN Masih Bermasalah

Selain itu, kementerian juga mengusulkan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan senilai Rp38,52 triliun yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non-Fisik.

Komisi X DPR RI menyetujui seluruh usulan tambahan tersebut guna menjawab kebutuhan program-program prioritas pendidikan.

Anggaran tambahan akan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun, program afirmasi pendidikan, peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), pemenuhan kualifikasi S-1/D-IV bagi guru, pemberian Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan beasiswa prestasi, asesmen satuan pendidikan, hingga penguatan program kebahasaan dan kesastraan.

Di sisi lain, Kemendikdasmen juga menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Baca Juga: Adegan Ronaldo dan Bruno Fernandes Ini Bikin Pendukung Portugal Geram

Fokus penguatan mencakup digitalisasi pembelajaran, Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, penerapan pembelajaran mendalam (deep learning), pengembangan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), pengembangan talenta peserta didik, Tes Kemampuan Akademik (TKA), serta penguatan karakter melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Dalam rapat kerja tersebut, sejumlah fraksi di Komisi X DPR RI turut menyampaikan masukan dan rekomendasi.

Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh usulan anggaran dengan menekankan pentingnya afirmasi program Wajib Belajar 13 Tahun di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Fraksi ini juga mendorong pendampingan teknis digitalisasi bagi guru guna meningkatkan capaian literasi dan numerasi nasional, serta memperkuat kolaborasi pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Baca Juga: Viral Pernyataan Menag soal Fir’aun, Sekjen Kemenag Ungkap Bagian yang Hilang dari Narasi

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menyetujui seluruh usulan anggaran dengan harapan dapat membantu menyelesaikan persoalan mendasar di sektor pendidikan, seperti pemenuhan tunjangan guru, kepastian jenjang karier, optimalisasi program PPG, serta penguatan nilai-nilai Pancasila dan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH).

Senada dengan itu, Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi atas pemaparan kementerian dan menyatakan komitmen untuk mengawal pencapaian target Asta Cita Presiden di bidang pendidikan.

Fraksi Partai NasDem menilai pagu indikatif awal masih belum mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Meski demikian, fraksi tersebut tetap menyetujui tambahan anggaran dengan memberikan 11 catatan penting, di antaranya percepatan rehabilitasi sarana pendidikan di wilayah 3T, pemenuhan kekurangan anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-ASN, peningkatan investasi pada bidang sains dan teknologi, serta penyusunan peta jalan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.

Baca Juga: Portugal Gagal Menang, Thierry Henry Bongkar Kesalahan Cristiano Ronaldo yang Jarang Disadari

Seluruh pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2027 yang telah memperoleh persetujuan Komisi X DPR RI selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Pembahasan lanjutan tersebut diharapkan mampu menghasilkan alokasi anggaran pendidikan yang lebih optimal sehingga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global.

***