KPAI Soroti Pawai MBG di Batam, Pelibatan Ratusan Siswa Dinilai Bentuk Eksploitasi Anak

AKURAT BANTEN - Kritik terhadap pelibatan ratusan siswa SD dan SMP dalam pawai dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam terus mengemuka.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama sejumlah pemerhati anak menilai keikutsertaan pelajar dalam kegiatan penyampaian aspirasi di ruang publik berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Pawai yang berlangsung pada Minggu (21/6/2026) itu diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam.

Ratusan pelajar berjalan menuju Kantor DPRD Batam dan Pemerintah Kota Batam untuk menyuarakan dukungan agar program MBG tetap berjalan.

Baca Juga: Heboh Aturan Baru Lindungi Pembeli Obligasi Danantara, Pakar Khawatir Celah Pencucian Uang

Komisioner KPAI, Sylvana Apituley, menilai keterlibatan anak-anak dalam kegiatan yang dirancang dan diarahkan oleh orang dewasa tidak sejalan dengan prinsip Partisipasi Bermakna Anak.

“Mobilisasi anak seperti yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam merupakan salah satu bentuk eksploitasi dan manipulasi anak untuk agenda politik orang dewasa,” kata Sylvana dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Menurut Sylvana, para siswa yang ikut dalam pawai tersebut belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai kompleksitas kebijakan MBG yang saat ini menjadi isu nasional.

Karena itu, keikutsertaan mereka dinilai tidak dapat disebut sebagai bentuk partisipasi yang bermakna.

Ia menegaskan bahwa sekolah harus menjadi ruang yang aman bagi anak.

Baca Juga: Belanda Akhirnya Minta Maaf ke Komunitas Maluku, Ini Sejarah Kelam yang Terungkap

Setiap kegiatan yang melibatkan siswa, kata dia, harus mengedepankan perlindungan, keselamatan, serta kepentingan terbaik bagi anak.

“Tanpa penerapan prinsip Partisipasi Bermakna Anak, anak-anak rentan mengalami pelanggaran hak-hak dasarnya akibat manipulasi dan eksploitasi politik oleh orang dewasa,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan pemerhati anak Erry Syahrial.

Melansir HMStimes, ia menilai pelibatan siswa dalam kegiatan yang membawa pesan dukungan terhadap kebijakan pemerintah perlu dicermati secara hati-hati, terutama bila bentuk kegiatannya menyerupai penyampaian aspirasi secara kolektif di ruang publik.

Baca Juga: Indonesia Tancap Gas AI Tetapi Tantangan Infrastruktur Masih Jadi Penghambat Utama

“Kalau pawai untuk merayakan suatu kegiatan itu hal yang biasa dan anak-anak sering dilibatkan. Namun jika turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan atau aspirasi seperti demonstrasi, dari sudut pandang perlindungan anak hal itu tidak tepat,” kata Erry.

Erry menjelaskan bahwa anak-anak masih membutuhkan perlindungan dan pendampingan khusus.

Karena itu, keterlibatan mereka dalam kegiatan yang melibatkan banyak peserta harus mempertimbangkan aspek keselamatan, kenyamanan, serta tujuan kegiatan.

Ia juga menyoroti tantangan pengawasan terhadap peserta anak ketika jumlahnya sangat besar.

Menurutnya, siswa tetap memiliki banyak ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa harus turun ke jalan.

Baca Juga: Rebutan Bintang Inggris Dimulai! Arsenal vs PSG vs MU Incar Morgan Rogers

“Ada banyak saluran yang bisa digunakan siswa untuk menyampaikan pendapat, misalnya melalui OSIS atau forum pendidikan yang tersedia di sekolah,” ujarnya.

Ia menambahkan, meski MBG merupakan program yang berkaitan langsung dengan anak sebagai penerima manfaat, mereka seharusnya tidak ditempatkan dalam situasi yang dapat memunculkan tafsir sebagai bagian dari kepentingan tertentu di ruang publik.

“Program ini memang berkaitan dengan anak karena mereka yang menerima manfaatnya. Tetapi penting memastikan anak tidak berada dalam situasi yang membuat mereka menjadi bagian dari kepentingan di luar kepentingan terbaik bagi anak,” tegasnya.

Karena itu, Erry meminta Pemerintah Kota Batam dan BP Batam konsisten menerapkan prinsip perlindungan anak serta menghindari pelibatan pelajar dalam kegiatan serupa pada masa mendatang.

Baca Juga: Messi vs Ronaldo di Piala Dunia 2026: Rekor Pecah, Kontras Karier Kian Terlihat Jelas

“Kalau memang ini demonstrasi, anak-anak seharusnya tidak dilibatkan. Cukup orang dewasa yang menyampaikan aspirasi. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi,” tutupnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, membantah tudingan bahwa pihaknya melakukan mobilisasi siswa.

Ia menjelaskan pawai tersebut digelar setelah Disdik menerima sejumlah keluhan dari orang tua terkait penghentian sementara program MBG.

“Dalam kesempatan ini kami melaksanakan pawai sebagai bentuk dukungan agar tata kelola yang dianggap bermasalah dapat diperbaiki,” kata Hendri.

Baca Juga: Ketua BEM FH UBK Akui Terima Uang agar Tak Demo, Pengakuannya Usai Bertemu Gibran Jadi Sorotan

Ia juga menegaskan tidak ada arahan dari pihak mana pun untuk menggerakkan massa.

Menurutnya, Disdik hanya memfasilitasi aspirasi yang muncul dari orang tua dan satuan pendidikan.

“Tidak ada instruksi dari pihak lain. Ini dalam rangka menindaklanjuti keluhan orangtua,” ujarnya.

Hendri menyebut pawai tersebut diikuti sekitar 100 sekolah tingkat SD dan SMP serta melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca Juga: Pemadaman Bergilir Jawa Berakhir? PLN Beberkan Kondisi Terbaru Sistem Kelistrikan

Menurutnya, pelajar dilibatkan karena mereka merupakan penerima manfaat langsung program MBG dan seluruh kegiatan berlangsung di bawah pengawasan guru.

“Pelajar ikut karena mereka penerima manfaatnya. MBG sangat dibutuhkan. Kalau anak-anak ikut, kami persilakan dengan catatan tetap dijaga dan diawasi dengan baik,” kata Hendri.

***