Profil Etik Suryani, Bupati Sukoharjo yang Terjaring OTT KPK: Rekam Jejak Politik hingga Harta Rp9,1 Miliar

Viona Sebastian Nolani | 10 Juli 2026, 08:06 WIB

Bupati Sukoharjo Etik Suryani saat menjalankan tugas pemerintahan sebelum terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Juli 2026. (humas.sukoharjokab.go.id)

AKURAT BANTEN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang menyeret Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

Penangkapan kepala daerah yang baru memasuki periode kedua kepemimpinannya itu langsung menjadi perhatian publik, termasuk rekam jejak politik dan laporan harta kekayaannya.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tersebut.

Namun, hingga kini lembaga antirasuah belum mengungkap dugaan tindak pidana yang menjadi dasar penangkapan.

“Benar,” ujar Fitroh.

Etik diamankan pada Kamis (9/7/2026).

Setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar delapan jam di Mapolresta Solo, ia kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di KPK.

Informasi yang beredar menyebut operasi senyap itu bermula dari penangkapan seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial R yang menjabat sebagai kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Selain Etik, KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain.

Namun, identitas mereka belum diumumkan kepada publik.

Seluruh pihak yang terjaring masih berstatus sebagai terperiksa.

Sesuai aturan, KPK memiliki waktu paling lama 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan sekaligus menjelaskan konstruksi perkara.

Etik Suryani lahir di Solo pada 15 Maret 1963.

Pendidikan menengah ditempuh di SMPN 9 Solo dan SMAN 1 Kartasura.

Ia kemudian meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Surakarta pada 2010 serta Magister Manajemen dari STIE AUB Surakarta pada 2018.

Sebelum aktif di dunia politik, Etik meniti karier di sektor perbankan hingga dipercaya memimpin sebuah kantor cabang bank.

Namanya mulai dikenal masyarakat saat mendampingi sang suami, Wardoyo Wijaya, yang menjabat Bupati Sukoharjo selama dua periode, yakni 2010–2015 dan 2016–2021.

Saat menjadi Ketua TP PKK sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Sukoharjo, Etik menerima sejumlah penghargaan tingkat nasional.

Di antaranya Manggala Karya Kencana dari BKKBN pada 2015, Anugerah PAUD Tingkat Nasional pada 2017, serta Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI pada 2019 atas kontribusinya dalam program kependudukan dan keluarga berencana.

Karier politiknya dimulai pada Pilkada Sukoharjo 2020.

Berpasangan dengan Agus Santosa yang diusung PDI Perjuangan, Etik memenangkan kontestasi dengan perolehan 266.500 suara atau 53,34 persen.

Pada Pilkada 2024, Etik kembali maju bersama politikus Partai Gerindra Eko Sapto Purnomo.

Melawan kotak kosong, pasangan tersebut memperoleh 319.923 suara atau 66,76 persen suara sah dan kembali dipercaya memimpin Sukoharjo untuk periode 2025–2030.

Keduanya kemudian dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

Sebelum terjaring OTT KPK, Etik terakhir menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 27 Maret 2026 untuk periode pelaporan tahun 2025.

Dalam laporan tersebut, total kekayaannya tercatat mencapai Rp9.119.012.976.

Aset terbesar berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp4.893.000.000 yang terdiri atas enam bidang properti di wilayah Sukoharjo dan Wonogiri.

Etik juga melaporkan tiga kendaraan dengan nilai keseluruhan Rp475 juta, yaitu Toyota minibus tahun 1980, Toyota minibus tahun 1977, dan Toyota Vellfire 2.4 A/T tahun 2010.

Selain aset tersebut, LHKPN juga mencatat harta bergerak lainnya senilai Rp2.778.000.000 serta kas dan setara kas sebesar Rp973.012.976.

Data itu menjadi laporan kekayaan terakhir yang disampaikan Etik sebelum diamankan KPK pada Juli 2026.

Penangkapan Etik Suryani menambah daftar kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan KPK sepanjang 2026.

Kasus ini tercatat sebagai OTT ke-16 yang dilakukan lembaga antirasuah tahun ini.

Sebelumnya, KPK telah menggelar sejumlah OTT yang menjerat berbagai pejabat, mulai dari kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara hingga sejumlah kepala daerah, seperti Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, serta Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

Sebelum penangkapan Etik, KPK juga lebih dulu mengamankan Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim dalam OTT ke-15 pada Juli 2026.

Hingga berita ini ditulis, Etik Suryani dan pihak-pihak lain yang diamankan masih menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.

Lembaga antirasuah belum mengungkap dugaan tindak pidana yang menjadi dasar operasi tersebut dan akan menyampaikannya setelah pemeriksaan awal rampung.

***