ASEAN Desak Jalur Aman di Selat Hormuz, Indonesia Soroti Konflik Timur Tengah dan Palestina

Viona Sebastian Nolani | 26 Juli 2026, 22:08 WIB

ASEAN menyerukan pemulihan jalur aman di Selat Hormuz di tengah meningkatnya dampak konflik Timur Tengah terhadap kawasan. (asianews.network)

AKURAT BANTEN - ASEAN menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah dengan menyerukan pemulihan jalur pelayaran dan penerbangan yang aman di Selat Hormuz.

Seruan tersebut disampaikan dalam komunike bersama pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-59 yang berlangsung di Manila, Filipina, Kamis.

Dalam pernyataan bersama itu, negara-negara anggota ASEAN menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional yang mengatur penerbangan sipil, navigasi maritim, serta keselamatan pelayaran.

Blok regional tersebut juga meminta seluruh pihak menjaga keamanan di salah satu jalur perdagangan paling vital di dunia.

“Kami menyerukan pemulihan jalur transit kapal dan pesawat terbang yang aman, tanpa hambatan, dan berkelanjutan di Selat Hormuz sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, serta agar semua pihak memastikan keselamatan pelaut dan kapal,” kata para menteri luar negeri.

Pernyataan itu menjadi penutup dari rangkaian pembicaraan diplomatik selama sepekan antara ASEAN dan negara-negara mitra.

Dalam berbagai pertemuan tersebut, dampak ekonomi akibat konflik Timur Tengah menjadi salah satu isu utama yang terus mengemuka.

Konflik yang belum mereda dinilai memicu lonjakan harga energi sekaligus mengganggu perdagangan kawasan, rantai pasok global, produksi pertanian, hingga distribusi pupuk.

Persoalan tersebut terus menjadi topik pembahasan sejak sesi tingkat menteri pada Selasa, berlanjut dalam East Asia Summit (EAS) dan ASEAN Regional Forum (ARF) pada Kamis.

Isu tersebut juga mendominasi pertemuan ASEAN Plus Three yang mempertemukan ASEAN dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.

Dalam forum itu, para menteri membahas berbagai langkah untuk mengurangi dampak ekonomi konflik, termasuk memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat pengembangan ASEAN Power Grid (APG).

Situasi di Timur Tengah semakin menambah kompleksitas agenda keamanan ASEAN yang sebelumnya telah dihadapkan pada persoalan berkepanjangan di Laut China Selatan dan Myanmar.

Dalam ARF yang menjadikan keamanan maritim sebagai salah satu fokus utama, para menteri turut membahas meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, khususnya di sekitar Second Thomas Shoal yang kembali menjadi lokasi konfrontasi antara kapal China dan Filipina.

Menteri Luar Negeri Filipina Theresa P. Lazaro mengatakan ketegangan terbaru itu terjadi di tengah proses negosiasi Kode Etik Laut China Selatan (Code of Conduct/COC) antara ASEAN dan China yang ditargetkan rampung tahun ini.

Sementara dalam forum EAS yang diikuti para menteri dari 18 negara, Lazaro menilai kawasan menghadapi tantangan geopolitik yang semakin kompleks.

Ia mengajak seluruh anggota ASEAN dan mitra dialog tetap menjaga solidaritas menghadapi berbagai krisis global.

“Sangat penting bagi kita untuk terus bekerja sebagai satu tim, bukan meskipun menghadapi tantangan ini, tetapi justru karena tantangan inilah,” katanya.

Di tengah pembahasan tersebut, Indonesia memanfaatkan forum untuk mendorong reformasi mekanisme keamanan yang dipimpin ASEAN.

Delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Luar Negeri Sugiono menilai forum-forum regional perlu menghasilkan kerja sama nyata, bukan sekadar menjadi ruang dialog.

Dalam sidang ARF yang mempertemukan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan Rusia, Sugiono menegaskan bahwa perubahan geopolitik global menuntut ASEAN memiliki mekanisme yang lebih responsif dalam mencegah konflik sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar.

Sejak dibentuk pada 1994 sebagai forum pembangunan kepercayaan, ARF kerap dinilai belum mampu memenuhi harapan sebagai wadah diplomasi yang efektif.

Indonesia selama beberapa tahun terakhir terus mengusulkan berbagai pembaruan, mulai dari latihan bersama, penguatan kapasitas, hingga peningkatan sistem peringatan dini.

“Kita tidak dapat menghadapi tantangan saat ini dengan kecepatan yang sama seperti pada tahun 1994. Revitalisasi ARF harus benar-benar dimulai, [yang] berarti melengkapi ARF dengan perangkat yang lebih baik, sambil tetap berpegang teguh pada Sentralitas ASEAN sebagai prinsip panduan,” kata Sugiono dalam pernyataannya.

Sugiono juga menyampaikan pandangan serupa dalam forum EAS.

Menurutnya, kawasan tidak lagi cukup hanya mengandalkan dialog tanpa implementasi nyata, karena berbagai krisis geopolitik kini semakin meluas dan membutuhkan kerja sama yang lebih konkret.

Mengenai situasi di Timur Tengah, Indonesia kembali menegaskan pentingnya menegakkan hukum internasional, terutama terkait Palestina.

Sugiono menyatakan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian.

“Aturan yang diterapkan secara selektif pada akhirnya tidak melindungi siapa pun. Oleh karena itu, situasi di Timur Tengah, termasuk di Palestina, tetap menjadi perhatian mendalam bagi Indonesia,” ujarnya.

“Kami menegaskan kembali perlunya gencatan senjata yang berkelanjutan, akses kemanusiaan yang tidak terhalang, dan jalan yang kredibel menuju perdamaian yang adil dan abadi.”

Pertemuan para menteri pada Kamis menjadi hari kedua terakhir dari rangkaian agenda tingkat menteri ASEAN sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para pemimpin pada November mendatang.

Forum tersebut diharapkan menjadi momentum penetapan arah strategis ASEAN dalam menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi kawasan pada tahun-tahun mendatang.

***