Dari Dugaan Bullying hingga Geng Siswa, Mengapa Dias Harus Tinggalkan SMAN 14 Tangerang?

David Amanda | 31 Juli 2026, 06:00 WIB

Dari Dugaan Bullying hingga Geng Siswa, Mengapa Dias Harus Tinggalkan SMAN 14 Tangerang? (Foto: istimewa)

AKURAT BANTEN - Polemik pengunduran diri siswa kelas XII SMAN 14 Kota Tangerang, Dias Al Hadi, mencuat setelah keluarganya mengaku diminta menandatangani surat pengunduran diri tanpa pernah diperlihatkan bukti atas dugaan perundungan, pemalakan, dan perekrutan siswa baru.

Di sisi lain, pihak sekolah menegaskan keputusan yang diambil pada akhir Juli 2026 tersebut merupakan hasil pendalaman terhadap puluhan siswa lintas angkatan yang mengarah pada dugaan adanya kelompok di luar organisasi sekolah bernama Bad Boy, sehingga Dias diminta melanjutkan pendidikan di sekolah lain demi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan belajar.

Polemik itu bermula ketika ayah Dias, Sartono, menerima dua surat panggilan dari SMAN 14 Kota Tangerang. Surat pertama diterima pada Rabu, sedangkan surat kedua diantarkan langsung ke rumahnya pada Jumat.

Menurut Sartono, kedua surat tersebut hanya meminta dirinya hadir ke sekolah tanpa menjelaskan tujuan maupun persoalan yang akan dibahas.

Saat memenuhi panggilan bersama istrinya, Sartono mengaku terkejut karena pertemuan tersebut dihadiri pihak sekolah, anggota kepolisian, dan TNI.

Dalam forum itu, kata dia, sekolah menyampaikan dugaan bahwa putranya terlibat perundungan, pemalakan, dan perpeloncoan, sementara dari pihak kepolisian disebutkan adanya dugaan keterlibatan Dias dalam geng motor maupun tawuran.

"Saya datang ke sekolah hanya memenuhi undangan. Tidak ada penjelasan mengenai persoalannya. Setelah sampai di sana, saya justru diminta menandatangani surat pengunduran diri anak saya. Bukti elektronik ataupun bukti tertulis tidak pernah diperlihatkan kepada saya. Saya sendiri tidak mengetahui duduk persoalannya," kata Sartono.

Sartono mengaku akhirnya menandatangani surat pengunduran diri karena merasa berada dalam situasi yang sulit setelah mendengar penyampaian dari pihak kepolisian bahwa persoalan tersebut dapat diproses secara hukum.

"Ada penyampaian (dari Bhabinkamtibmas) kalau persoalan ini bisa diproses. Saya sebagai orang tua takut anak saya berurusan dengan hukum. Karena itu saya akhirnya menandatangani surat tersebut," ujarnya.

Merasa masih ada kejanggalan, menuntaskan rasa penasarannya Sartono kemudian mendatangi Polsek Batuceper untuk memastikan informasi mengenai dugaan keterlibatan putranya dalam geng motor maupun tawuran.

"Dari Polsek saya mendapat penjelasan bahwa anak saya tidak tersangkut persoalan hukum maupun geng motor," katanya.

Keesokan harinya, Sartono kembali mendatangi SMAN 14 Kota Tangerang untuk meminta bukti yang menjadi dasar keputusan sekolah.

Menurutnya, pihak sekolah menyampaikan bukti asli telah dihapus dan hanya tersisa foto. Namun foto tersebut, kata dia, tidak pernah diperlihatkan.

"Saya minta diperlihatkan. Katanya tinggal ada foto karena bukti aslinya sudah dihapus. Tetapi fotonya juga tidak ditunjukkan," ujarnya.

Ia mengaku masih berharap putranya dapat menyelesaikan pendidikan di SMAN 14 Kota Tangerang.

"Saya masih berharap anak saya bisa tetap sekolah di sana. Tetapi sekolah mengatakan sudah tidak bisa," ucapnya.

Sementara itu, ditempat yang sama, Dias Al Hadi membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia mengakui menjadi salah satu admin grup WhatsApp yang dipersoalkan sekolah.

Namun, menurutnya, status tersebut tidak dapat diartikan sebagai ketua kelompok karena terdapat admin lain yang memiliki kedudukan sama.

"Saya memang admin grup, tetapi adminnya ada dua orang. Admin bukan berarti ketua," kata Dias.

Menurut Dias, grup tersebut baru dibentuk sekitar dua hari sebelum akhirnya dipersoalkan pihak sekolah dan hanya digunakan sebagai media komunikasi antar teman serta berbagi informasi kegiatan futsal.

Dias juga mengaku sempat diminta mengakui dirinya sebagai ketua kelompok oleh guru Bimbingan Konseling (BK), namun ia menolak karena merasa tidak pernah menjadi ketua.

"Saya diminta mengaku sebagai ketua. Tetapi saya tetap bilang saya bukan ketua," ujarnya.

Selain itu, Dias juga membantah tuduhan melakukan pemalakan terhadap siswa lain, kata dia, itu murni iuran anggota grup untuk jajan bersama di warung tongkrongannya.

"Patungannya seikhlasnya, ada yang Rp2.000 sampai Rp3.000. Totalnya sekitar Rp100 ribu buat beli jajanan. Tidak ada pemaksaan," katanya.

Terkait dugaan perekrutan siswa baru, Dias menegaskan dirinya hanya membagikan tautan grup kepada teman-teman yang sebelumnya telah berkumpul di lokasi tongkrongan.

"Saya hanya menyebarkan tautan grup kepada teman-teman yang memang sudah nongkrong di tempat itu. Yang masuk grup sukarela. Bahkan banyak juga yang nongkrong tetapi tidak masuk grup," ujarnya.

Menanggapi polemik tersebut, Wakil Kepala SMAN 14 Kota Tangerang, Suhenda saat di konfirmasi, mengatakan keputusan meminta Dias mengundurkan diri tidak diambil secara sepihak.

Menurutnya, sekolah melakukan pendalaman dengan melibatkan kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, guru BK, wali kelas, serta meminta masukan dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang selama ini menjadi mitra sekolah.

Suhenda menjelaskan seluruh siswa dan orang tua telah mengetahui tata tertib sekolah sejak awal karena telah ditandatangani bersama.

"Orang tua dan siswa sudah memahami tata tertib sekolah, termasuk risiko apabila terjadi pelanggaran," ujarnya.

Ia mengatakan hasil pendalaman terhadap laporan dari siswa kelas X, XI, dan XII mengarah pada dugaan adanya kelompok di luar organisasi resmi sekolah bernama Bad Boy yang beranggotakan sekitar 64 siswa lintas angkatan.

Menurutnya, berdasarkan keterangan para siswa, kelompok tersebut diduga melakukan perekrutan anggota baru, pemungutan iuran, intimidasi, hingga pemaksaan merokok.

"Berdasarkan keterangan para siswa, ada perekrutan organisasi di luar sekolah yang di dalamnya terdapat pemaksaan dan intimidasi. Misalnya ada ancaman kepada siswa apabila tidak mengikuti aturan kelompok," kata Suhenda.

Ia mengatakan keputusan tersebut diambil setelah sekolah mempertimbangkan dampaknya terhadap lebih dari seribu siswa.

"Kami berdiskusi panjang bagaimana menyelamatkan lebih dari seribu siswa di sekolah ini, tetapi pada saat yang sama juga menyelamatkan Dias. Karena itu kami memanggil orang tuanya dan berdialog secara kekeluargaan," ujarnya.

Suhenda menegaskan sekolah tidak bermaksud menghentikan pendidikan Dias, melainkan tetap ingin siswa tersebut menyelesaikan sekolah di tempat lain.

"Kami ingin Dias tetap sekolah sampai selesai walaupun tidak di sini. Kami siap membantu mencarikan sekolah lain dan mengantarkannya, dengan surat keterangan yang tidak memuat catatan buruk sehingga tidak menghambat proses perpindahannya," katanya.

Terkait tudingan bahwa Dias dipulangkan karena merokok, Suhenda menegaskan anggapan tersebut tidak tepat sebab kata dia hasil pendalaman sekolah menemukan lebih dari satu siswa yang merokok.

Namun, menurutnya, tindakan terhadap Dias bukan semata-mata karena pelanggaran tersebut, melainkan karena hasil klarifikasi yang mengarah kepada dugaan dirinya sebagai pihak yang memimpin kelompok tersebut.

"Yang merokok di sini lebih dari satu orang. Kita dalami siapa adminnya, siapa ketuanya. Sementara ini baru ketuanya atau adminnya saja yang kami kembalikan. Menurut pengakuan anak-anak yang direkrut, mereka merokok karena disuruh. Itu berdasarkan pengakuan mereka," ujar Suhenda.

Menurut dia, pendalaman terhadap siswa kelas X, XI, dan XII menghasilkan keterangan yang mengarah kepada Dias sebagai sosok yang disebut memimpin kelompok tersebut.

"Kita dalami semua satu per satu. Keterangan dari kelas 10, kelas 11, sampai kelas 12 mengarah kepada yang bersangkutan. Yang menjadi pertimbangan kami bukan sekadar ada yang merokok, tetapi dugaan adanya perekrutan, intimidasi, dan pengaruh terhadap siswa lain," katanya.

Suhenda juga membantah adanya paksaan terhadap orang tua Dias dalam penandatanganan surat pengunduran diri yang dilakukan saat diundang pihak sekolah.

"Tidak ada paksaan. Kami berusaha memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa langkah ini demi kebaikan bersama. Memang prosesnya tidak mudah, tetapi akhirnya orang tua memahami dan bersedia menandatangani surat pengunduran diri," ujarnya.

Terkait kehadiran anggota TNI dan Polri, Suhenda menjelaskan bahwa SMAN 14 merupakan sekolah mitra kepolisian melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Sekolah (FKPMS), sehingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas memang rutin berkoordinasi dengan sekolah.

"Mereka bukan kami panggil khusus untuk mediasi. Bahkan ketika penandatanganan surat berlangsung, kami persilakan keluar. Yang berada di ruangan hanya pihak sekolah dan orang tua siswa," katanya.

Menjawab pertanyaan mengenai alat bukti, Suhenda mengatakan keputusan sekolah didasarkan pada hasil pendalaman berupa keterangan tertulis para siswa yang disaksikan orang tua masing-masing serta pengamatan guru terhadap aktivitas para siswa.

"Bukti kami berupa keterangan para siswa yang dituangkan secara tertulis dan disaksikan orang tua. Ada juga guru yang melihat langsung aktivitas tersebut," ujarnya.

Ia juga menyebut Dias pernah menerima surat peringatan saat kelas X terkait pelanggaran yang berbeda. Sementara pada kelas XI juga terdapat catatan pelanggaran ringan, termasuk merokok, yang menurutnya juga dilakukan oleh lebih dari satu siswa.

"Di sekolah kami tidak ada skorsing karena berdasarkan pengalaman, skorsing justru tidak memperbaiki perilaku siswa," kata Suhenda.

Terakhir, Suhenda menegaskan sekolah tetap menganggap Dias sebagai bagian dari keluarga besar SMAN 14 Kota Tangerang dan siap membantu proses perpindahan sekolah..

"Prinsip kami, Dias tetap anak kami. Kami ingin dia tetap sekolah sampai lulus. Karena itu kami siap memfasilitasi perpindahan ke sekolah lain tanpa memberikan catatan buruk yang bisa menghambat masa depannya," tutupnya. ***