OPINI: Pemerintah GAGAL Penuhi Gizi Rakyat Indonesia? PP Nomor 72 Tahun 2021 Terkait STUNTING, Tak Capai 14 Persen pada 2024

AKURAT BANTEN - Tanpa kita sadari kemajuan teknologi dan pembangunan yang begitu pesat, seharusnya seiring dengan perkembangan metodelogi untuk menghasilkan pola pertanian yang memberikan sumbangan kesejahteraan gizi bagi masyarakat disekitar atau Indonesia pada umumnya.

Namun saat ini, seperti menjadi ancaman laten yang mengintai masa depan generasi mudanya. Apa yang sedang kita khawatirkan tersebut tidak lain adalah kondisi kesehatan masyarakat khususnya persoalan pemenuhan gizi nasional.

Tentunya hal ini, menjadi beban pekerjaan rumah yang menyita pikiran. Bahkan berpotensi menjadi permasalahan seluruh anak bangsa jika tidak segera diatasi. Angka stunting, wasting, underweight dan overweight, tidak hanya hanya laporan angka statistik, namun telah menjadi catatan publik.

Baca Juga: Hasil DNA Ridwan Kamil dengan Terduga Anaknya dari Lisa Mariana Terungkap, Siapa yang Akhirnya Tersenyum?

Berdasarkan sumber laman resmi Kementerian Kesehatan bahwa hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, status angka stunting, pada balita, mengalami penurunan dari 21,6% di tahun 2022 menjadi 21,5% di tahun 2023.

Jika menilik Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, tentunya angka tersebut diatas, bak jauh panggang dari api karena targetnya adalah14% pada tahun 2024.

Sementara itu pada kasus lain, seperti wasting dan underweight kondisi yang terjadi justru sebaliknya. Berdasarkan hasil SSGI 2022 bahwa untuk wasting dan underweight mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,6% dan 0,1% dari angka baseline tahun 2021 yaitu 7,1% dan 17%.

Baca Juga: Mega Proyek PIK 2 di Pesisir Utara Serang; Antara Janji Kemajuan dan Bayangangan Dampak Lingkungan

Sedangkan untuk trend prevalensi overweight dan obesitas berdasar hasil SKI 2023 cenderung tidak mengalami perubahan dengan hasil Rikesdas 2018 yaitu;

• Anak usia 5-12 tahun mencapai angka 19%
• Anak usia 13-15 tahun mencapai 16%.

Dapat disimpulkan bahwa satu dari lima anak usia sekolah dan satu dari tujuh remaja mengalami overweight atau obesitas. Potret kondisi tersebut merupakan lapis-lapis persoalan kesehatan di negeri ini yang membutuhkan perhatian khusus.

Hal in, sangat berpengaruh terhadap kebiasaan menyusun hidangan dalam keluarga, bahwa kemahiran tersebut tidak lain adalah perilaku yang dilakukan secara turun temurun. kebijakan pemerintah yang dinilai lambat dalam merespon mengambil langkah strategis.

Baca Juga: Warna Air Danau Situ Cangkring Berubah, Ribuan Ikan Mati, Warga Panik Dugaan Limbah Industri

Salah satu hal terpenting dari upaya penanganan masalah gizi adalah memperhatikan aksesibilitas dan ketersediaan sumber pangan pada sisi hulu. Tidak semata pada akses dan ketersediaannya namun juga keamanan pangannya.

Artinya aspek produksi pangan menjadi pilar penting dalam mendukung penyelesaian permasalahan gizi masyarakat.

Pemerintah Indonesia seharusnya terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat melalui berbagai kebijakan pertanian strategis dengan mengurangi ketergantungan pada beras kemudian mendorong konsumsi sumber karbohidrat lain yang bersifat konsumsi lokal seperti singkong, talas, sagu, kentang, pisang, dan jagung.

Adapun upaya Kementerian Pertanian menargetkan penurunan konsumsi beras dari 94,9 kg per-kapita setiap tahunnya, menjadi 85 kg per kapita target pada 2024 melalui diversifikasi pangan lokal ini.

Baca Juga: HUT ke-80 RI: Jurnalis Tangerang Raya Pererat Silaturahmi Lewat Lomba Khas 17-an

Langkah ini sejalan dengan upaya meningkatkan kemandirian pangan melalui kebijakan pertanian berkelanjutan, yang memastikan ketersediaan bahan pangan sehat bagi seluruh masyarakat, yang memiliki mikronutrien penting seperti zat besi, asam folat, dan vitamin B12 ke dalam beras yang dikonsumsi secara luas khususnya untuk anak-anak dan ibu hamil.

Baru-baru ini pemerintah telah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya menjadi bagian pemenuhan gizi yang baik, karena dengan jumlah penerima manfaat yang secara bertahap akan mencapai 19,47 juta orang pada akhir 2025.

Kebijakan ini akan lebih baik jika terkoneksi dengan bidang pertanian yang diarahkan untuk mendukung perbaikan gizi dari hulu ke hilir. Namun masih banyak kita temui masalah penerapannya dilapangan yang hingga saat ini belum bisa terselesaikan.

Baca Juga: Tragedi di Puncak Bawakaraeng, 65 Cedera dan Satu Meninggal Saat Upacara HUT RI ke-80

Dengan sinergi antara sektor pertanian dan kebijakan kesehatan, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem pangan yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan status gizi masyarakat secara menyeluruh. (*******)