HAM Tolak Wacana Dedi Mulyadi, Siswa Nakal Ikut Pendidikan Karakter di Barak Militer

AKURAT BANTEN - Wacana Gubernur provinsi Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi untuk mengirim siswa nakal ke barak Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat penentangan dari Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Atnike Nova Sigiro.

Saat ditemui sejumlah wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Atnike menilai hal ini, sangat tidak tepat karena Dedi Mulyadi sebagai seorang gubernur tidak memiliki kewenangan untuk melakukan civic education atau pendidikan kewarganegaraan terhadap siswa.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," tutur Atnike pada, Jumat (2/5/2025).

Baca Juga: BPK Rekomendasikan Andra Soni, Beri Sanksi Sekolah Tak Becus Kelola Dana BOS

Ia mengatakan jika mengirim siswa nakal ke barak TNI sebagai bentuk atau cara penghukuman atas kenakalannya, tidaklah tepat.

Selanjutnya Atnike mengatakan, dengan mengirim siswa untuk dihukum ke barak TNI berada di luar proses hukum.

"Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," kata Atnike.

Sebenarnya, menurut dia bahwa pembelajaran yang dilakukan di barak militer bisa saja dilakukan jika itu menjadi bagian dari pendidikan karier. Seperti, siswa dikenalkan mengenai tugas TNI, bukan untuk menjalani pendidikan militer.

Baca Juga: Pemprov Banten WTP 9 Kali Berturut-turut, Namun BPK Temukan Pengelolaan Dana BOS Langgar Aturan

"Kalau dalam arti, misalnya nih, pendidikan karier, ya, itu biasa. Anak sekolah diajak ke rumah sakit, diajak ke perkebunan, diajak ke restoran, atau apa. Tapi kalau sebagai pendidikan militer, itu mungkin tidak tepat, ya. Cuma, sebagai pendidikan karier untuk anak-anak siswa mengetahui apa tugas TNI, apa tugas Polisi, apa tugas Komnas HAM-itu boleh saja," tuturnya.

Menanggapi adanya penentangan dari beberapa pihak, terkait rencana tersebut, usai menjadi pembina upacara Hari Pendidikan Nasional di Rindam III/Siliwangi, Kota Bandung, Ia menjelaskan kembali, bahwa pendidikan karakter hanya melibatkan siswa yang dianggap sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal dan dalam pelaksanaannya akan melibatkan unsur TNI dan Polri.

"Yang sudah mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya, yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumah sudah tidak mau lagi, tidak mampu lagi untuk mendidik," kata Dedi , Jumat (2/5).

Baca Juga: Rahasia Tubuh Sehat dan Bugar: Kebiasaan Kecil yang Berdampak Besar!

Kemudian Ia menambahkan, siswa nakal yang dikirim ke barak TNI harus mendapat persetujuan dari orang tua dan menurutnya, kebijakan ini telah diterapkan di Kabupaten Purwakarta, di mana ada 39 siswa yang telah mengikuti pendidikan karakter di markas TNI.

"Purwakarta sudah memulai kemarin. Itu kan orang tuanya datang ke Dinas Pendidikan, kemudian ke Bupati, kemudian berkumpul di Kodim kemarin, langsung dimasukkan ke Barak Resimen 1 Sthira Yudha," ungkap dia menambahkan. (*******)